Basis AS batal digusur dari Okinawa

Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama mengurungkan rencana untuk memindahkan pangkalan militer AS dari Okinawa.
Pangkalan Pasukan Marinir AS Futenma sangat tidak disukai oleh banyak warga dan memindahkan basis tersebut menjadi janji utama kampanye politik PM Hatoyama.
Namun, ketia berkunjung ke Pulau Okinawa, Hatoyama mengatakan ''mustahil'' untuk memindahkan seluruh basis tersebut.
Okinawa menampung lebih dari 47.000 serdadu Amerika yang ditugaskan di Jepang.
Hatoyama, yang berbicara dalam kunjungan pertamanya ke Okinawa sejak menjabat perdana menteri mengatakan mempertahankan pangkalan tersebut perlu untuk keamanan nasional, berdasarkan kesepakatan persekutuan militer pasca Perang Dunia antara Jepang dan AS.
"Saya benar-benar menyesal ketika saya berkunjung ke sini saya harus meminta pengertian warga Okinawa bahwa sebagian operasi pangkalan akan tetap di sini,'' kata Hatoyama seperti dikutip kantor berita AFP.
Hatoyama pernah berjanji untuk menyelesaikan masalah ini paling lambat akhir Mei.
Protes

Jepang dan Amerika Serikat bersepakat pada tahun 2006 untuk mengurangi kehadiran pasukan Amerika di Okinawa.
Kedua negara sepakat untuk memindahkan basis Futenma ke kawasan yang jarang penduduk di Okinawa, tapi Hatoyama lebih memilih memindahkan pangkalan militer tersebut keluar dari Okinawa.
Laporan media Jepang mengindikasikan bahwa dia kini berniat untuk mengikuti rencana 2006. Berdasarkan ketentuan ini, pasukan akan pindah ke kawasan ke kamp Schwab di Nago, di utara Pulau Okinawa.
Sengketa soal Futenma merongrong dukungan bagi pemerintah kiri tengah yang berkuasa di Jepang dan merusak hunungan dengan AS.
Bulan lalu, hampir 100.000 ribu warga berdemonstrasi di belahan selatan pulau tersebut. Mereka menuntut pangkalan tersebut digusur.
Warga pulau beberapa kali marah atas insiden yang melibatkan personel militer AS di pangkalan tersebut, ternmasuk perkosaan terhadap seorang remaja usia 15 tahun pada tahun 1995.
Keluhan lain berkonsentrasi ke tingkat kebisingan dan keberatan atas penggunaan lahan milik Jepang oleh militer Amerika.
Para analis mengatakan cara Hatoyama menangani isu ini mungkin sangat penting menjelang pemilihan anggota majelis tinggi parlemen Jepang yang dijadwalkan berlangsung bulan Juli.









