Afghanistan: Perempuan bukan hak milik dan tak boleh dipaksa menikah, pedoman yang dikeluarkan Taliban

Taliban mengeluarkan pedoman untuk menegakkan hak-hak perempuan di Afghanistan dengan menegaskan bahwa perempuan bukan sebagai hak milik melainkan "manusia yang bebas".

"Seorang perempuan bukanlah hak milik, tetapi manusia yang mulai dan bebas." Itulah sebagian bunyi peraturan baru Taliban.

Peraturan itu juga memuat larangan memaksa perempuan menikah dan juga pedoman tentang hak-hak harta bagi perempuan jika ia menjadi janda. Janda sekarang berhak mendapakan bagian dari kekayaan suami jika suami meninggal dunia.

Namun pedoman yang diterbitkan pada Jumat (03/11) ini tidak menyebut sama sekali tentang hak-hak perempuan untuk bekerja di luar lingkungan rumah atau akses pendidikan bagi perempuan.

Sejak berkuasa di Afghanistan pada tanggal 15 Agustus, Taliban mendapat tekanan dari masyarakat internasional untuk menghormati hak-hak perempuan. Mayoritas donatur internasional membekukan bantuan sejauh ini.

Larangan tampil di televisi

Baru November lalu, pemerintahan Taliban menerbitkan aturan baru yang melarang perempuan untuk tampil dalam drama televisi di Afghanistan.

Wartawan dan presenter perempuan diperintahkan mengenakan jilbab ketika tampil di televisi, meskipun tidak dijelaskan secara rinci jenis penutup kepala yang boleh digunakan.

Para jurnalis menilai beberapa aturan yang diterbitkan oleh Taliban tidak jelas dan cenderung multitafsir.

Pedoman Taliban untuk saluran televisi di Afghanistan ini terdiri atas delapan aturan baru.

Baca juga:

Salah satunya melarang penayangan film yang dianggap bertentangan dengan prinsip syariah dan nilai-nilai yang berlaku di negara itu. Tayangan yang menampilkan bagian intim tubuh laki-laki juga dilarang.

Selain itu, Taliban melarang komedi dan hiburan yang dianggap menghina agama atau menyinggung warga Afghanistan.

Film dari luar negeri yang mempromosikan nilai dan budaya asing juga tidak boleh disiarkan. Selama ini, televisi Afghanistan menampilkan drama-drama asing dengan perempuan sebagai tokoh utamanya.

Hujjatullah Mujaddedi, salah satu anggota dari organisasi yang mewakili wartawan di Afghanistan, mengaku tidak menduga penerbitan aturan baru ini.

Dia mengatakan kepada BBC bahwa beberapa aturan tersebut tidak praktis dan bisa membuat lembaga penyiaran terpaksa ditutup apabila diterapkan.

Berbagai pihak khawatir kelompok militan Islam ini akan memberlakukan pembatasan dan aturan yang keras.

Kekhawatiran itu berkaca dari aturan yang mereka terapkan ketika berkuasa di Afghanistan pada 1990-an yang melarang perempuan mengenyam pendidikan dan bekerja.

Anak perempuan tinggal di rumah

Setelah Taliban kembali mengambil alih kekuasaan usai kepergian pasukan Amerika Serikat dan sekutunya sejak Agustus lalu, mereka memerintahkan anak dan remaja perempuan tinggal di rumah dan tidak sekolah.

Aturan itu menjadikan Afghanistan sebagai satu-satunya negara di dunia yang melarang setengah penduduknya mendapatkan pendidikan.

Wali kota Kabul telah meminta pegawai perempuan untuk di rumah saja, kecuali pekerjaan mereka tidak dapat digantikan oleh pria.

Taliban mengklaim bahwa pembatasan mereka pada perempuan yang bekerja dan belajar anak perempuan adalah "sementara" dan hanya diterapkan untuk memastikan semua tempat bekerja dan lingkungan belajar "aman" bagi perempuan.