Pemerkosaan dalam rumah tangga: Di India muncul seruan menguat untuk menghukum pelaku yang perkosa istrinya

Di India, yang masyarakatnya mengakar pada tradisi patriarki, perkawinan adalah sesuatu yang sakral, dan bukanlah kejahatan bagi suami untuk memperkosa istrinya.

Tapi beberapa pekan terakhir, setelah pengadilan mengeluarkan keputusan terhadap kasus pemerkosaan dalam rumah tangga, muncul dorongan baru dari kalangan aktivis untuk menerapkan pidana pada kasus pemerkosaan dalam rumah tangga.

Kamis lalu, Hakim Pengadilan Tinggi NK Chandravanshi di Chhattisgarh mengeluarkan keputusan kontroversial bahwa "hubungan seksual atau tindakan yang berkaitan dengan seksualitas yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, tak bisa disebut pemerkosaan bahkan jika itu bersifat memaksa, atau bertentangan terhadap keinginan istrinya".

Dalam kasus ini, seorang perempuan menuduh suaminya melakukan "hubungan seks yang tidak wajar" dan memperkosanya dengan benda-benda.

Hakim mengatakan, si suami bisa diadili karena melakukan hubungan seks tak wajar, tapi membebaskannya dari tuduhan pemerkosaan yang jauh lebih serius, karena hukum India tidak mengakui pemerkosaan dalam pernikahan.

Keputusan ini memicu kemarahan di media sosial, termasuk dari peneliti masalah gender, Kota Neelima yang mempertanyakan "Kapan pengadilan akan memberikan pertimbangan dari sisi perempuan?"

Banyak yang menanggapi cuitannya, dengan mengatakan undang undang kuno tentang pemerkosaan harus diamandemen - tapi banyak juga suara berlawanan.

Ada juga yang bertanya-tanya "istri macam apa yang mengeluh tentang pemerkosaan dalam rumah tangga?"; yang lain ikut menimpali "pasti ada yang salah dengan karakter istrinya"; yang ketiga mengatakan "hanya seorang istri yang tidak memahami kewajibannya, akan membuat klaim seperti itu".

Bukan hanya di media sosial, isu tentang pemerkosaan dalam rumah tangga juga membelah pendapat di peradilan.

Beberapa pekan sebelumnya, pengadilan tinggi di negara bagian Kerala mengeluarkan putusan bahwa pemerkosaan dalam rumah tangga adalah "alasan yang baik" untuk mengajukan perceraian.

"Sikap tidak bermoral suami yang mengabaikan otonomi istrinya pada pemerkosaan dalam rumah tangga, meskipun tindakan tersebut tidak dapat dihukum, ini termasuk dalam kerangka kekejaman fisik dan mental," kata Hakim A Muhamed Mustaque dan Kauser Edappagath dalam putusan tertanggal 6 Agustus.

Mereka menjelaskan, pemerkosaan dalam rumah tangga terjadi ketika suami meyakini bahwa dia memiliki tubuh sang istri, dan menambahkan "gagasan seperti itu tak punya tempat di dalam yurispudensi sosial modern".

Hukum yang menjadi landasan Hakim Chandravanshi adalah Bab 375 KUHP India.

Aturan era kolonial Inggris, yang masih dipertahankan di India sejak 1860, menyinggung beberapa "pengecualian" - situasi di mana seks bukan pemerkosaan - dan salah satunya adalah dilakukan "pria terhadap istrinya" yang bukan anak di bawah umur.

Gagasan ini berakar pada keyakinan bahwa persetujuan dalam seks "tersirat" dalam pernikahan dan seorang istri tak bisa mengeluhkan soal itu.

Tapi, aturan itu kemudian ditentang seluruh dunia selama bertahun-tahun, lebih dari 100 negara telah melarang pemerkosaan dalam rumah tangga. Inggris juga mengubah aturan tersebut pada 1991, dengan mengatakan "persetujuan tersirat" tak bisa "dipertahankan secara serius" saat ini.

Tapi meskipun kampanye panjang dan berkelanjutan untuk menerapkan pidana dalam kasus pemerkosaan dalam rumah tangga, tapi India berada di antara 36 negara yang masih menetapkan aturan lama, membuat jutaan perempuan terjebak dalam kekerasan rumah tangga.

Menurut survei pemerintah, 31% dari perempuan yang menikah - hampir satu dari tiga - telah menghadapi kekerasan fisik, seksual dan emosi dari suami mereka.

"Menurut pendapat saya," kata Professor Upendra Baxi, professor hukum di Universitas Warcick dan Delih, "aturan ini harus dibatalkan."

Selama bertahun-tahun, kata dia, Inda telah membuat sejumlah kemajuan dalam menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan, yang didorong melalui undang undang antikekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual, tapi belum berhasil pada pemerkosaan dalam rumah tangga.

Baca juga:

Pada 1980an, Prof Baxi menjadi bagian dari kelompok pengacara terkemuka yang membuat sejumlah rekomendasi ke dalam perubahan undang undang pemerkosaan kepada komite anggota parlemen.

"Mereka menerima semua saran kami, kecuali satu yaitu pemerkosaan dalam rumah tangga," katanya kepada BBC.

Upaya mereka selanjutnya, membuat pihak berwenang untuk untuk mempidanakan pemerkosa dalam rumah tangga, juga belum membuahkan hasil.

"Kami diberi tahu waktunya tidak tepat," kata Prof Baxi. "Tapi harus ada kesetaraan dalam hubungan pernikahan, dan satu sisi tak bisa dibiarkan mendominasi yang lain. Anda tak bisa meminta layanan seksual dari pasangan Anda."

Pemerintah secara konsisten berpendapat pidana dalam hukum perkawinan bisa "menggoyahkan" institusi perkawinan dan ini bisa digunakan perempuan untuk melecehkan laki-laki.

Tapi dalam beberapa tahun terakhir, banyak istri yang dan pengacara yang tak setuju, mengajukan petisi ke pengadilan menyerukan adanya "hukum yang melanggar" untuk diubah.

PBB, Human Rights Watch dan Amnesty International juga menyuarakan keprihatinan mengenai India untuk melakukan perubahan kebijakan tersebut.

Banyak hakim juga mengakui bahwa mereka tertatih-tatih dengan undang undang uzur yang tak memiliki tempat dalam masyarakat modern, dan menyerukan parlemen untuk mempidanakan pemerkosa dalam rumah tangga.

Undang undang ini merupakan "kekerasan yang nyata" terhadap hak asasi perempuan, dan jaminan kekebalan yang diberikan kepada laki-laki adalah "tidak wajar" dan ini adalah alasan utama di balik meningkatnya jumlah kasus pengadilan, kata Neelima.

"India memiliki wajah yang sangat modern, tapi sekalinya tergores, dan Anda akan melihat wajah aslinya. Perempuan tetap menjadi property suaminya. Pemerkosaan dikriminalisasi di India, bukan karena perempuannya diperkosa, tapi karena dia property milik laki-laki lain".

Neelima mengatakan "setengah India adalah laki-laki yang bebas ketika negara ini merdeka pada 1947, lainnya - perempuan - setengah yang belum terbebaskan. Kami meletakan harapan pada pengadilan".

Sangat menggembirakan bahwa sejumlah pengadilan telah "mengakui ketidakwajaran dalam impunitas ini", kata dia. Tapi ini adalah "kemenangan kecil, di tengah putusan pengadilan lainnya yang bertentangan".

"Ini butuh campur tangan, dan ini harus berubah dalam hidup kita. Hambatan sangat tinggi ketika ini berkaitan dengan pemerkosaan dalam rumah tangga," katanya.

"Ini semestinya diselesaikan jauh-jauh hari. Kami tidak berjuang untuk generasi mendatang, kami masih berjuang melawan kesalahan sejarah. Dan perjuangan ini sangat penting."