Komisi HAM akan selidiki 'pengakuan membunuh' Presiden Duterte

Komisi Hak Asasi Filipina mengatakan akan menyelidiki pengakuan Presiden Rodrigo Duterte bahwa dia pernah secara langsung membunuh tersangka pengedar narkotika.

Pekan lalu, dalam sebuah kesempatan, dia mengaku pernah membunuh tiga penjahat ketika masih menjabat walikota Davao.

Hal itu dilakukan, menurutnya, untuk memperlihatkan kepada polisi bahwa mereka juga bisa melakukan hal yang sama.

Komisi juga akan menyelidiki laporan-laporan tentang yang disebut regu pembunuh, yang diyakini membunuh ratusan orang di Davao.

Kasus regu pembunuh di Davao sebenarnya sudah pernah diselidiki namun komisi tidak mengajukan dakwaan kepada Duterte setelah menyelesaikan penyelidikannya.

Ketua Komisi, Jose Gascon, mengatakan mereka sudah membentuk satu tim penyidik.

"Tim akan melihat kepada setiap masalah yang mungkin memberi informasi lebih lanjut tentang pembunuhan di Davao, yang menjadi subjek penyelidikan sebelumnya," kata Gascon seperti dikutip kantor berita AFP.

Permintaan PBB

Kepala Badan Hak Asasi PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein, sebelumnya meminta agar Filipina menyelidiki kematian di Davao tersebut.

"Pembunuhan yang dilakukan Duterte, yang diakuinya ketika dia masih menjabat wali kota, jelas merupakan pembunuhan," kata Al Hussein, Selasa (20/12).

"Sulit untuk membayangkan bagi sistem pengadilan apapun untuk tidak melancarkan penyelidikan dan proses hukum ketika seseorang secara terbuka mengakui bahwa dia pembunuh."

Namun juru bicara Presiden Duterte menepis permintaan itu dan menganggapnya hanya sebagai sebuah pendapat.

Pada masa kampanye, Duterte berjanji akan membunuh para pengedar narkotika sebagai langkah untuk memberantas wabah narkotika di negara itu.

Dan sejak berkuasa Juni 2016, lebh dari 5.000 tersangkat pengedar narkotika tewas dibunuh tanpa proses hukum oleh aparat keamanan maupun kelompok sipil bersenjata.