'Kelompok Abu Sayyaf' menyandera tiga WNI di perairan Malaysia

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan kelompok Abu Sayyaf merupakan pelaku penculikan terhadap tiga orang warga negara Indonesia di perairan wilayah Felda Sahabat, Lahat Datu, Malaysia, Sabtu (09/07).

"Iya, dari pemerintah Malaysia menyatakan demikian (kelompok Abu Sayyaf pelakunya)," kata Panglima TNI Gatot Nurmantyo, usai rapat koordinasi di kantor Menkopolhukkam, Jakarta, Senin (11/07) siang, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Isyana Artharini.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi - berdasarkan keterangan pemerintah Malaysia - membenarkan bahwa tiga orang WNI telah diculik oleh lima pria bersenjata di perairan Malaysia.

Tiga orang itu adalah adalah awak kapal penangkap ikan LLD113/5/F yang berbendera Malaysia, kata Retno.

Keterangan yang dihimpun Kemenlu menyebutkan pelaku penculikan kemudian membawa sandera ke wilayah Filipina Selatan.

"Dari tujuh ABK kapal, tiga diculik, empat dibebaskan," ungkap Menlu.

Menlu mengungkapkan bahwa kelompok penyandera telah menghubungi pemilik kapal.

Prosedur standar

Lebih lanjut Menlu Retno Marsudi mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertahanan akan bertemu Menhan Malaysia dan Filipina di Kuala Lumpur, Selasa (12/07).

Menurut Retno, "Ada satu urgensi agar pertemuan di Kuala Lumpur besok bisa menghasilkan sesuatu yang konkret yang bisa segera diimplementasikan, dan tidak perlu lagi mulai dari nol."

Dalam pertemuan Retno dengan Menlu Malaysia dan Menlu Filipina pada awal Mei lalu di Yogyakarta dan diikuti dengan negosiasi soal prosedur standar operasional antara panglima tiga negara, menurut Retno, sudah ada draf teks kesepakatan kerjasama maritim yang bisa ditandatangani.

"Urgensi untuk segera memberlakukan kerjasama di lapangan menjadi lebih penting dari sebelumnya," ujar Retno.

Menuntut Filipina dan Malaysia

Baik Menlu maupun Panglima TNI menegaskan bahwa Indonesia meminta pada pemerintah Filipina agar melakukan pembebasan dan Malaysia mengamankan perairan.

Maka TNI, menurutnya, 'menyiapkan semua kemungkinan-kemungkinan, baik yang diminta pemerintah Filipina, maupun pemerintah Malaysia, untuk membebaskan sandera maupun mengamankan lintas laut tersebut'.

"Contohnya, TNI menyiapkan prajuritnya untuk mengawal, baik itu kapal nelayan maupun kapal pengangkut batubara yang melintas ke sana, yang kedua, kalau untuk melakukan pembebasan sandera, kami juga menyiapkan pasukan. Kemudian, untuk melakukan patroli bersama dengan sea corridor, kami siap," kata Gatot.

Namun demikian, hal itu baru bisa dilakukan apabila sudah ada kesepakatan dengan pemerintah Filipina dan Malaysia.

"Lha kalau belum ada izin, masa kita masuk rumahnya orang? Daripada diteriakin maling, nanti kan," ujar Gatot.

Tidak ada tebusan

Pertemuan Menteri Pertahanan tiga negara di Kuala Lumpur pada Selasa, menurut Gatot, akan menentukan pada koridor mana peran TNI diperlukan. "Walaupun mungkin tidak semuanya, per bagian, bagian saja," tambah Gatot.

Menurutnya, 'lampu hijau' sudah didapatkan dari pemerintah Filipina, tetapi 'hitam di atas putihnya' baru akan keluar dari pertemuan Menhan tiga negara pada Selasa (12/07) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Saat ditanya apakah WNI menjadi sasaran penculikan karena Indonesia selama ini memenuhi tebusan kelompok penyandera, Menlu Retno menyatakan Indonesia tidak 'mendukung adanya ransom policy'.

Panglima TNI juga menyatakan, "Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa kita tidak ada, dan pemerintah Filipina juga tidak menghendaki adanya pembayaran".

"Saya tidak tahu kalau di belakangnya perusahaan bayar, tapi pada saat dulu perusahaan bayar, semua (uangnya) lengkap ada di Kementerian Luar Negeri dan sudah dikembalikan uang yang diminta, pada saat dibebaskan," tandasnya.