Dunia dilanda krisis pengungsi, Indonesia dilanda intoleransi

Laporan tahunan Amnesty International menyebutkan sepanjang tahun 2015 dunia dilanda krisis pengungsi, sedangkan Indonesia terutama dilanda krisis intoleransi.

Jutaan warga sipil yang terusir atau lari menyelamatkan diri dari kampung-kampung mereka, dan sebagian ditolak di tempat-tempat tujuan, terlunta-lunta di penampungan sementara, atau tewas dalam perjalanan yang berbahaya.

Hal tersebut terungkap dalam laporan tahunan kelompok pegiat hak asasi yang berbasis di London tersebut.

Manusia-manusia terusir ini terutama adalah warga Suriah, yang negerinya dilanda perang saudara berkepanjangan. Sebelumnya masalah terkait migran dari berbagai negeri Afrika dan Timur Tengah yang masuk Eropa, bahkan berlayar secara berbahaya ke Australia melalui perairan Indonesia, juga tak kunjung terpecahkan.

Di Asia Tenggara, <link type="page"><caption> pengungsian menyangkut kaum Rohingya</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160223_dunia_pengungsi_rohingya_aceh" platform="highweb"/></link> yang terusir dan tak diakui sebagai warga negara di Myanmar.

'Menolak' manusia perahu

AI juga menyorot khusus para manusia perahu, orang-orang yang mencari kehidupan baru dengan menempuh bahaya dengan kapal tak layak menempuh samudera luas.

Mereka dimanipulasi serta diperas oleh para penyelundup manusia. Para migran tersebut tewas kelaparan atau sakit tak terawat di tengah laut atau tenggelam bersama perahu yang karam.

"Indonesia, Malaysia, dann Thailand, awalnya <link type="page"><caption> menghalau kapal-kapal</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150511_rohingya_tni" platform="highweb"/></link> kelebihan penumpang itu ke luar dari perairan mereka, agar orang-orang itu tak mendarat. Sementara pemerintah-pemerintah daerah sangat lambat melancarkan operasi pencatian dan penyelamatan," kata Salil Shetty, Sekretaris Jenderal Amesty International dalam laporan tersebut.

Betapapun, akhirnya <link type="page"><caption> Indonesia dan Malaysia</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160220_dunia_malaysia_rohingya" platform="highweb"/></link> mengizinkan orang-orang itu mendarat dan <link type="page"><caption> memberi penampungan sementara</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150515_indonesia_rohingya_cangkoi" platform="highweb"/></link>.

Amnesty International juga mencatat maraknya serangan teror, antara lain di Beirut, Tunis, Bamako, Yola, dan Paris, yang memunculkan pertanyaan tentang peran hukum internasional dalam melawan ancaman dari para pelaku nonnegara dan khususnya kelompok-kelompok bersenjata pelaku kekerasan.

Intoleransi agama di Indonesia

Tentang keadaan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, Amnesty menyebut Presiden Joko Widodo dinilai tidak berbuat apa-apa untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Hal itu berbeda dengan janji Jokowi selama masa kampanye.

Sementara itu <link type="page"><caption> kebebasan berpendapat makin dibatasi,</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151102_trensosial_ujaran_kebencian" platform="highweb"/></link> dan eksekusi <link type="page"><caption> hukuman mati</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/06/150612_dunia_abbott_pengungsi" platform="highweb"/></link> bagi terpidana kasus narkoba makin meningkat.

AI mencatat pula bangkitnya intoleransi agama di Indonesia. Bentuk intoleransi, menurut AI, ialah pelecehan, intimidasi dan serangan terhadap kelompok minoritas, yang diperkuat berbagai <link type="page"><caption> peraturan diskriminatif, baik di tingkat nasional maupun di daerah</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160223_indonesia_komnasham_agama_intoleransi" platform="highweb"/></link>.

"Pihak berwenang indonesia tidak memenuhi kewajiban untuk melindungi minoritas agama, agar mereka bisa mengamalkan iman mereka tanpa ketakutan," tegas Salil Shetty dalam pernyataannya.

Dia juga mencotohkan <link type="page"><caption> kekerasan yang diderita kaum Syiah</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/01/151127_trensosial_antisyiah" platform="highweb"/></link> di beberapa tempat di Indonesia dan <link type="page"><caption> yang diderita kaum Kristen di Aceh Singkil,</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151019_indonesia_singkil" platform="highweb"/></link> kekerasan terhadap <link type="page"><caption> minoritas Muslim di Tolikara,</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/07/150720_indonesia_update_tolikara" platform="highweb"/></link> Papua, serta kekerasan terhadap penganut aliran kepercayaan di beberapa tempat di Jawa.

Kondisi di Papua mendapat sorotan khusus Amnesty, yang memuji pemerintah Indonesia yang membebaskan pempinpin Organisasi Papua Merdeka (OPM) <link type="page"><caption> Filep Karma</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151119_indonesia_papua_filep_karma_bebas" platform="highweb"/></link> serta <link type="page"><caption> lima napi terkait OPM,</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150509_papua_grasi_jokowi" platform="highweb"/></link> dan janji Jokowi untuk <link type="page"><caption> membuka Papua bagi wartawan</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150509_indonesia_papua_background" platform="highweb"/></link> dan masyarakat internasional.

Namun AI menyesalkan janji itu <link type="page"><caption> tak benar-benar diterapkan</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150510_indonesia_papua_reaksi" platform="highweb"/></link> di lapangan dan sebaliknya justru aparat Indonesia tetap menerapkan <link type="page"><caption> pendekatan represif</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150527_indonesia_kisruh_papua" platform="highweb"/></link> terhadap aksi-aksi <link type="page"><caption> unjuk rasa damai di Papua</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150528_indonesia_demo_knpb_papua" platform="highweb"/></link>.

Masalah lain yang disorot adalah hukuman yang keji, tak manusia, dan menghinakan, khususnya hukuman cambuk di Aceh.

AI mencatat, selama tahun 20015 lalu setidaknya 108 orang di Aceh dicambuk berdasarkan ketentuan Syariah Islam, untuk kasus perjudian, minuman keras, dan perzinahan.

Sejak Oktober 2015, Aceh juga menerapkan Jinayat yang memperberat hukuman untuk tuduhan zinah. Namun, dalam pandangan Amnesty, <link type="page"><caption> ketentuan yang juga berlaku bagi non Muslim</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151023_indonesia_pemberlakuan_jinayah" platform="highweb"/></link> itu 'mempersulit korban perkosaan untuk mencari keadilan, karena para korban yang harus mengumpulkan buktinya'.

Namun sejumlah <link type="page"><caption> kasus terbaru,</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160222_indonesia_intoleransi" platform="highweb"/></link> -antara lain maraknya <link type="page"><caption> gelombang anti LGBT,</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160217_indonesia_lgbt_perlindungan" platform="highweb"/></link> pemberangusan <link type="page"><caption> Gafatar,</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160202_indonesia_kebijakan_gafatar" platform="highweb"/></link> pengusiran terhadap kaum Ahmadiyah di Bangka- yang dianggap memunculkan anggapan bahwa kaum <link type="page"><caption> radikal sudah mengambil alih sistem hukum</caption><url href="http://www.bbchttp://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160221_indonesia_ormas_agama.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160222_indonesia_intoleransi" platform="highweb"/></link> Indonesia, masih belum masuk dalam laporan tahunan AI ini.