Keluarga Ratu Atut berjaya di Pilkada Banten

Peluang keluarga Ratu Atut untuk mendominasi peta politik Provinsi Banten terbuka lebar setelah dalam penghitungan suara sementara tampak bahwa anggota keluarga mereka unggul jauh di tiga dari empat daerah yang menggelar pilkada.

Berdasarkan penghitungan suara yang dirilis laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlihat dukungan suara mengalir ke kandidat bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, yang tak lain adik kandung Ratu Atut Chosiyah.

Ratu Tatu, kandidat nomor urut satu pada pemilihan di Kabupaten Serang, meraih 60,86% dari 200.836 suara yang telah dihitung.

Sokongan kuat terhadap kandidat yang terkait dengan keluarga <link type="page"><caption> mantan Gubernur Banten yang kini mendekam di penjara</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140901_vonis_atut_4tahun" platform="highweb"/></link> akibat kasus korupsi itu juga tampak di dua daerah lain yang menggelar pilkada.

Di Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, adik ipar Ratu Atut, mendulang 58,13% dari 102.394 suara. Kemudian di Kabupaten Pandeglang, Tanto Warsono Arban, menantu Ratu Atut, terlihat unggul dengan memperoleh 56,77% dari 7.976 suara.

Politik dinasti

Keberadaan calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan ini dijuluki sejumlah pihak sebagai <link type="page"><caption> politik dinasti</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151204_indonesia_pilkada_dinasti" platform="highweb"/></link>.

Namun, Haji Ujang, pemilih di TPS 5, Desa Kadubereum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, berpendapat lain.

”Di sini tidak ada dinasti, artinya semuanya punya andil dalam membangun negara,” katanya.

Ketika ditanya apakah pendapatnya dilatari oleh keseganan terhadap pengaruh keluarga Ratu Atut, Haji Ujang menepis.

"Tekanan, pengaruh atau rasa takut (terhadap keluarga Ratu Atut) tidak ada. Kami di sini diperlakukan bersama, keberanian juga sama punya keberanian. Jadi kalau nggak benar ya kami bilang nggak benar,” ujarnya di lokasi yang hanya berjarak 20 meter dari rumah keluarga besar Ratu Atut.

Pendapat Haji Ujang diamini para pemilih lainnya. BBC Indonesia baru mendapat komentar berbeda di tepi sebuah ruas jalan yang rusak, beberapa kilometer dari Kecamatan Pabuaran.

Aditya, pemuda berusia 25 tahun, misalnya.

”Selama provinsi masih dipegang dinasti, saya sangat tidak puas. Contoh konkret, lihat jalan ini," katanya langsung menunjuk jalan rusak di hadapannya.

Sudah rusak bertahun-tahun tapi tidak pernah diperbaiki. Dan kondisi seperti ini banyak dijumpai di Provinsi Banten. Saya sebagai rakyat awam pasti mengalami dampak jalan buruk. Ini bahkan kita belum bicara soal birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan lain-lain ya,” papar Aditya pula.

Imbas demokrasi

Menanggapi hubungan kekerabatan dalam politik di Banten, Ratu Tatu Chasanah menyebut hal itu telah dipatahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi pada Juli lalu, yang <link type="page"><caption> menganulir Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/07/150709_indonesia_mk_politikkekerabatan" platform="highweb"/></link>.

Pasal tersebut mensyaratkan bahwa calon kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Dalam penjelasan, yang dimaksud sebagai 'konflik kepentingan' adalah sang calon berhubungan darah, hingga ipar dan menantu, dengan pemimpin daerah, misalnya bupati atau gubernur.

”Kalau terlihat keluarga saya terlihat mendominasi, itu akibat dari demokrasi. Semua punya hak, semua punya peluang. Sebetulnya ketika peluang itu diberikan kan sebetulnya tidak secara otomatis keluarga saya bisa memenangkan," katanya.

"Masyarakat yang memilih. Kalau misalnya masyarakat menentukan pilihan kembali kepada keluarga saya, ya mungkin keluarga saya yang diuntungkan,” kata Ratu Tatu.

Adapun soal mengapa anggota keluarganya banyak menempati posisi strategis di Provinsi Banten, Ratu Tatu menyebut almarhum ayahnya, Haji Hasan Sochib. Menurut Ratu Tatu, sang ayah telah berinvestasi selama masa hidupnya.

”Sekarang ini tinggal dipetik hasilnya. Tidak juga dalam waktu sesaat, kita meraih semuanya. Ini adalah investasi jangka panjang yang sudah dilakukan keluarga besar saya, terutama ayah saya,” kata Ratu Tatu.

Walau begitu, Tatu menepis bahwa ayahnya memiliki strategi jangka panjang untuk menempatkan anak-anak dan familinya dalam jalur sebagai pemegang kekuasaan.

”Ayah saya betul-betul pengusaha, bukan praktisi di bidang politik. Tidak ikut dalam politik praktis,” katanya.

Investasi ayahanda

Penjelasan Ratu Tatu soal investasi almarhum Haji Hasan Sochib dibenarkan oleh Gandung Ismanto pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.

Melalui kajiannya terhadap sejarah dan sistem politik Banten, Gandung menilai mendiang Haji Hasan Sochib berhasil melakukan investasi di ranah politik dan sosial semasa hidupnya.

”Dia mampu menyatukan kelompok-kelompok ulama yang tergabung dalam Kesatuan Karya Ulama, yang kemudian berafiliasi dengan Partai Golkar. Dia juga mampu membangun sejumlah perguruan tinggi dan sekolah. Adapun di bidang kebudayaan, dia mengonsolidasikan kaum pendekar dari berbagai perguruan silat. Inilah yang menjadi pilar utama kekuasaan keluarga Haji Hasan Sochib,” kata Gandung.

Pascareformasi pengaruh tersebut memainkan peranan penting seiring dengan transisi kekuasaan Partai Golkar dari militer ke sipil. Sebab, seusai reformasi hingga akhir hayatnya, Haji Hasan Sochib menjadi ketua dewan pembina Partai Golkar di Provinsi Banten.

Namun, pengaruh Haji Hasan Sochib tidak berhenti di Partai Golkar. Gandung mengatakan ayah Ratu Atut Chosiyah itu sangat peduli terhadap keluarga rekan bisnisnya. Dia bahkan mendanai famili koleganya yang ingin terjun ke ranah politik di berbagai partai.

Berkat investasi tersebut, kata Gandung, Haji Hasan Sochib mampu membangun jejaring yang memperkuat basis politiknya bagi dirinya -dan bagi keturunannya di kemudian hari.

“Karena itu, meski anggota DPRD terdiri dari berbagai partai, suaranya pasti bermuara pada kepentingan ekonomi dan politik yang sama. Sehingga nyaris tidak ada perdebatan dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintahan,” kata Gandung.

Ruang demokrasi tertutup

Selain Ratu Atut yang menjadi gubernur Banten pada 2007, adik Atut, Haerul Zaman, menjabat wali kota Serang pada 2011.

Pada 2010, adik Atut yang lain, Ratu Tatu Chasanah, terpilih menjadi wakil bupati Serang. Adapun ibu tiri Atut, Heryani, menjadi wakil bupati Pandeglang pada 2011. Pada tahun yang sama, Airin menjadi wali kota Tangerang Selatan.

Di luar Provinsi Banten, almarhum suami Ratu Atut, Hikmat Tomet, sempat menjadi anggota Komisi V DPR periode 2009-2014. Putra Ratu Atut, Andika Hazrumy, menjadi anggota DPD RI. Sedangkan istri Andika, Ade Rossi Kharunnisa, menempati posisi sebagai wakil ketua DPRD Serang.

Kekuasaan oligarki politik di Provinsi Banten itu, menurut Gandung, justru menutup ruang demokrasi.

“Ruang demokrasi menjadi tertutup justru di instrumen demokrasi itu sendiri. Kalau kita telusuri sejak pilkada pertama tahun 2005 sampai sekarang, sesungguhnya kekuasaan berpindah di antara mereka saja. Dan benar-benar menutup ruang untuk masyarakat sipil,” sebut Gandung.

Menurutnya, praktik politik kekerabatan seperti di Banten sangat merugikan rakyat.

“Politik telah dimonopoli dan pilihan rakyat sangat terbatas,” tandasnyanya.