Pilkada serentak minim calon kepala daerah perempuan

Calon perempuan dalam pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember hanya mencapai 7,32 persen atau 123 orang. Hampir semua calon perempuan kepala daerah ini berlaga di tingkat kota/kabupaten, dan hanya satu di tingkat provinsi sebagai calon gubernur yaitu di Sulawesi Utara.

Data Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi Perludem menyebutkan 57 orang perempuan menjadi calon kepala daerah dan 66 orang menjadi calon wakil kepala ini tersebar di sekitar 100 daerah dari 269 daerah yang mengikuti pilkada serentak.

Data Perludem menunjukkan calon kepala daerah yang merupakan petahana, yaitu 36.84% dan 38,60% memiliki jaringan kekerabatan dengan pejabat daerah. Sementara , 17,54 % memiliki latar belakang pengusaha/ bisnis, 33,33% merupakan kader partai, yang terbesar yaitu 45,61% adalah eks anggota DPRD/DPD/ DPR.

Direktur Perludem Titi Anggraini menyebutkan latar belakang para calon kepala daerah perempuan ini beragam dan saling berkaitan.

“Meski demikian data latar belakang calon kepada daerah ini juga beririsan, jadi ada juga mereka yang memiliki jaringan kekerabatan dengan petahana, juga sekaligus kader partai juga, jadi tidak berdiri sendiri,” jelas Titi.

Sementara calon wakil kepala daerah yang memiliki jaringan kekerabatan dengan pejabat tidak terlalu besar hanya 12,12% dan mayoritas merupakan kader partai yaitu 33,33%.

Akses ke dunia politik

Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika menilai kekerabatan memiliki peran yang besar karena memang akses ke dunia politik jadi lebih mudah, meski bukan merupakan faktor utama.

“Keturunan tidak bisa menjamin masuk dalam pemerintahan, karena politik ya harus belajar, tetapi peluang untuk membuka jaringan lebih besar dari orang biasa karena ada jaringan ayahnya, sementara yang berasal dari birokrat seperti Risma (calon walikota Surabaya) itu sangat jarang,” jelas Dian.

Dalam pemilihan kepada daerah ini, menurut Dian, calon perempuan sangat minim berbeda pemilu dengan legislatif , partai politik harus memberikan kuota 30 persen terhadap perempuan sesuai dengan UU Pemilihan Umum.

Dian menilai pragmatisme parpol dan dana merupakan hambatan utama bagi perempuan untuk muncul dalam ajang pilkada serentak ini.

“Parpol pragmatis dalam pilkada ini membuat mereka hanya memilih calon yang memiliki peluang besar untuk terpilih, tidak melihat perempuan atau laki-laki, dan kendala lain tidak semua perempuan memiliki akses dana yang cukup untuk maju sebagai kepala/wakil kepala daerah,” jelas Dian.

Berdasarkan hasil riset Koalisi Perempuan partai politik tidak memiliki kebijakan dan strategi untuk merespon kuota 30% untuk perempuan di bidang kaderisasi parpol.

“Tetapi disini lain oerempuan tidak menyiapkan diri untuk itu karena biayanya besar sekali, kalau legislatif itu kan bisa tandem bisa sharing dengan sesama daerah pemilihan,” jelas Dian.

Dia menilai parpol juga cenderung menempatkan orang-orang yang berpengalaman untuk masuk ke struktur pemerintahan sebagai wakil untuk ‘latihan’ sebagai pemimpin daerah, dan jika dinilai bagus akan dimajukan sebagai kepala daerah.

Kebijakan berpihak pada perempuan?

Salah satu contohnya calon bupati Karawang Jawa Barat Cellica Nurrachadiana, yang sebelumnya merupakan wakil bupati dan terakhir sebagai pejabat sementara bupati menggantikan Ade Swara yang ditahan KPK atas kasus dugaan pemerasan.

Tetapi , sebagai calon perempuan apakah para calon kepala daerah perempuan ini memiliki kebijakan yang berpihak kepada perempuan?

Calon bupati Karawang Cellica mengatakan salah satu programnya adalah mengurangi pengiriman TKW ke luar negeri.

“Salah satu program yang akan saya lakukan adalah memberikan pelatihan ya agar mereka para perempuan juga dapat bekerja di sini tidak harus ke luar negeri, “ jelas Cellica kepada BBC Indonesia usai kampanye akhir November lalu.

Sementara Calon Walikota Tangerang Selatan Banten Airin Rachmi Diany sering disoroti karena hubungan kekerabatannya dengan Mantan Gubernur Banten Ratu Atut, yang tersangkut kasus korupsi.

Airin mengatakan akan membuka peluang dan kesempatan kepada perempuan di berbagai bidang.

“Kami akan memberikan ketrampilan untuk memberdayakan perempuan agar perempuan dapat berwirausaha, nanti ada pelatihan komputer dan bahasa dalam lima tahun kedepan,” jelas Airin kepada Wartawan BBC Indonesia Jerome Wirawan.

Koalisi perempuan menilai tidak mudah bagi kepala/ wakil kepala daerah perempuan untuk menjalankan kebijakan yang berpihak kepada perempuan.

“Hambatan utama yaitu tidak semua calon kepala daerah perempuan dalam menghubungkan pemahaman terhadap isu perempuan ke tingkat kebijakan, terlebih lagi hambatan di birokrasi yang belum tentu bisa merespon,” jelas Dian.

Dia mengatakan masyarakat sipil harus berperan untuk dapat memberikan pemahaman kepada perempuan yang menjadi pemimpin daerah agar mereka dapat melahirkan kebijakan yang berpihak kepada perempuan.

“Dengan banyak perempuan di pengambil kebijakan diharapkan yang berpihak pada perempuan tetapi itu tidak otomatis mereka naik lalu bisa menghasilkan kebijakan seperti itu,” jelas Dian.