Ketika ada upaya pencegahan kebakaran hutan di Kalteng

Usai berkampanye di Kabupaten Kapuas, calon gubernur nomor dua untuk Provinsi Kalimantan Tengah, Willy M Yoseph, walau sudah malam masih bersedia menjelaskan beberapa programnya untuk mencegah dan menangani masalah kebakaran hutan.

Ada beberapa gagasannya, selain penyediaan peralatan pemadam kebakaran yang memadai di kawasan-kawasan yang rawan kebakaran. Namun dia menegaskan bahwa yang lebih penting adalah langkah pencegahan.

"Saya harus bekerja sama dengan masyarakat dulu, untuk memberikan kesadaran bagi mereka agar lahan yang mereka miliki harus mereka jaga, mereka hindari dari kebakaran. Itu satu komitmen yang harus sama-sama dipegang," tuturnya.

Sedangkan kubu calon gubernur Sugianto Sabran diwakili oleh Ketua Tim Pemenangan, Haji Abdul Razak, yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Kalteng.

"Langkah-langkah yang akan diambil, yang sudah kami bicarakan, adalah kaitan pemerntah provisni dengan isntasi vertikal, terutama berkaitan dengan anggaran yang minim."

Bagi dua orang mahasiswa di Universitas Palangkaraya, jelas kebakaran hutan harus menjadi prioritas dari pemerintahan mendatang.

"Karena kebakaran hutan ini tidak cuma sekali tapi berkali-kali maka harus jadi prioritas yang mendatang untuk memperbaiknya," jelas Cendani.

Sedang bagi Arta Sihombing yang diperlukan adalah mengkaji kesalahan yang sebelumnya.

"Pemeritahnya harus lebih memperhatikan kesalahan si pembakar dan lebih menyeldiki supaya tidak terulanglagi," tuturnya ketika sedang istirahat di sela-sela kuliah di kampus FISIP, Universitas Palangkaraya.

Keterlibatan masyarakat

Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kalimantan Tengah, dan juga di beberapa kawasan Indonesia lainnya, sudah hampir menjadi peristiwa rutin tahunan. Sebagian kawasan-kawasan yang rawan kebakaran sebenarnya juga sudah bisa diperkirakan.

Jadi, menurut Dr Suwido H Limin dari CIMTROP -sebuah lembaga kerja sama internasional untuk pengelolaan gambut tropika berkelanjutan- jelas bisa diambil langkah pencegahan.

Salah satu jalan keluarnya adalah melibatkan warga untuk mengawasi kawasan-kawasan yang rawan kebakaran dengan satu warga mengawasi kawasan satu orang per 1 km.

"Tugas mereka adalah berkeliling mengawasai sehingga jika ada titik api sudah langsung dipadamkan. Dan mereka dibayar. Kalau ada kebakaran di tempatnya mereka tidak dibayar," jelasnya.

Cara itu jauh lebih hemat dibanding dengan upaya pemadaman lain, apalagi lewat udara yang tidak memiliki aspek pencegahan.

Dr Suwido sudah melakukan penghitungan bahwa untuk pelibatan 1.000 orang yang bisa mengawasi 1.000 km diperlukan dana sebesar Rp 41 miliar dalam waktu tiga bulan.

Jumlah itu jauh lebih rendah dibanding dengan pengerahan mesin pompa apalagi pemadaman dari udara dengan rata-rata perkiraan biaya antara Rp17miliar hingga Rp35 miliar untuk satu hektar selama 45 hari.

Program Kalteng Nantilan Asep -yang artinya program Kalteng mengatasi asap- dari Dr Suwido itu sudah dipaparkannya dalam brosur yang mudah dimengerti namun sepertinya belum mendapat tanggapan dari pengambil kebijakan.

Dan menurut Dr. Suwido, para calon gubernur yang berlaga dalam pilkada 2015 masih belum menempatkan kebakaran hutan sebagai masalah yang serius.

"Jadi tetap seperti yang biasa-biasa mensejahterakan masyarakat, dari dulu kan begitu. Mensejahterakan masyarakat itu strateginya apa? Mestinya termasuk penanganan kebakaran ini kan."

Menurutnya, jelas bahwa kebakaran hutan sudah menyesengsarakan masyarakat sehingga perlu ditangani dengan serius.

Belum masuk visi dan misi

Sekitar 30km dari Palangkarya, ada Jumpun Pambelom seluas 10 hektar, yang merupakan sebuah kawasan hutan gambut yang sudah dipulihkan sejak tahun 2000 lalu.

Suasana amat hijau dengan jalan-jalan setapak dari kayu dan beberapa sumur bor sebagai salah upaya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan meluas.

Di beberapa tempat ada parit-parit kecil pemisah dan kenyataannya parit-parit itu bisa mencegah kebakaran persis di hutan sebelah tidak merambat ke Jumpun Pambelom.

Penggagasnya adalah Januminro Bunsal, yang meraih penghargaan lingkungan nasional Kalpataru tahun 2015 dan Kehati tahun 2014.

"Jumpun Pambelom ingin menjadi semacam etalase dari model-model bagaimana dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan."

Beberapa konsep yang sudah dicoba adalah pembuatan parit-parit kecil maupun sumur gali sedalam tiga meter.

"Namun dalam kenyataanya kalau musim kering, parit dan sumur gali itu ternyata kering sehingga kalau terjadi kebakaran kesulitan mencari air," tuturnya.

Oleh karena itu Januminro mengembangkan sistem sumur bor dengan kedalaman sekitar 20 meter dengan pipa sepanjang setengah meter.

"Pipa itu disambungakan dengan mesin portable yang punya kemampuan untuk menembak air dengan radius sekitar 15 meter. Jadi dalam jarak-jarak tertentu dibuat sumur bor."

Jadi sepertinya ada beberapa jalan ke luar yang sudah tersedia yang bisa dicoba untuk menangani kebakaran hutan dan lahan -seperti yang ditawarkan Dr Suwido Limin dan Ir. Januminro Bunsai- namun tampaknya belum diterapkan secara meluas.

Dan Januminro masih belum melihat ada komitmen yang serius dari para calon gubernur yang berlaga dalam Pilkada Kalimantan Tengah tahun ini.

"Tidak satu pun itu paslon (pasangan calon) yang mengunjungi kami ketika kebakaran bulan Oktober dan November kemarin. Kan banyak sukarelawan di sini. Tidak satupun paslon yang datang untuk memberikan bentuk dukungan."

Tapi pertanyaannya apakah berarti para calon gubernur di Kalimantan Tengah tidak menampung aspirasi para pemilih? Belum tentu, kata Dekan FISIP Universitas Palangkaraya, Prof. Kumpiady Widen.

"Dari masyarakat sendiri kurang antusias untuk hal itu karena menurut itu hal yang biasa sudah terjadi. Membakar lahan itu kan kebiasaan mereka, sebagai efisiensi daripada mengupah orang untuk menebas hutan."

Jadi bisa saja, seperti ditambahkan Profesor Kumpiady, kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian bagi masyarakat luar Kalteng dan para pegiat.

Namun politikus agaknya akan lebih ingin memenuhi harapan para pemilihnya.