Masih diwarnai penolakan, pemerintah resmikan Waduk Jatigede

Waduk Jatigede berada di areal hampir 4.900 ribu hektar yang meliputi lima kecamatan dan 30 desa di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Sumber gambar, ayomudik.pu.go.id

Keterangan gambar, Waduk Jatigede berada di areal hampir 4.900 ribu hektar yang meliputi lima kecamatan dan 30 desa di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Walaupun masih menyisakan persoalan klaim ganti rugi, pemerintah tetap meresmikan pengisian awal Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, pada Senin (31/08) pagi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono telah meresmikan pengisian awal Waduk Jatigede, sekitar pukul 11.00 WIB.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mujiadi, mengatakan, pengisian air Waduk Jatigede secara total akan membutuhkan waktu sekitar tujuh bulan.

"Jadi begitu kita tutup, maka untuk bisa penuh hingga elevasi 260 meter, diperkirakan membutuhkan 219 hari atau sekitar tujuh bulan 10 hari," kata Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mujiadi, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Senin (31/08) siang.

Sebelumnya, muncul tuntutan agar peresmian waduk Jatigede ditunda dulu hingga <link type="page"><caption> berbagai masalah di balik pembangunan waduk</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150830_indonesia_gantirugi_wadukjatigede" platform="highweb"/></link> itu dapat diatasi terlebih dahulu.

'Ada 2.000 pengaduan'

LSM Walhi Jawa Barat menyebutkan, berbagai persoalan yang belum diselesaikan diantaranya menyangkut hak relokasi, pemukiman kembali, ketidakjelasan tempat tujuan pindah, hingga persoalan pemberkasan.

"Sehingga mereka bertahan," kata pegiat Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan kepada BBC Indonesia. Dia mengatakan saat ini ada sekitar 1.800 kepala keluarga di beberapa desa yang menolak dipindahkan.

LSM Walhi Jawa Barat menyebutkan, berbagai persoalan yang belum diselesaikan diantaranya menyangkut hak relokasi, pemukiman kembali, ketidakjelasan tempat tujuan pindah, hingga persoalan pemberkasan.
Keterangan gambar, LSM Walhi Jawa Barat menyebutkan, berbagai persoalan yang belum diselesaikan diantaranya menyangkut hak relokasi, pemukiman kembali, ketidakjelasan tempat tujuan pindah, hingga persoalan pemberkasan.

Pemerintah sejauh ini telah mengucurkan dana sebesar 741 miliar Rupiah -melalui APBN 2015- untuk ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak pembangunan Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat.

Lewatkan Paling banyak dibaca dan terus membaca
Paling banyak dibaca

Akhir dari Paling banyak dibaca

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mujiadi tak membantah, masih ada orang-orang yang "belum mendapatkan" ganti rugi.

"Kami sudah menerima 2.000 komplain (pengaduan). Kita sedang evaluasi sekarang," kata Mujiadi.

Dan menurutnya, "Kami membuka base pengaduan. Setiap pengaduan kita tampung, verifikasi, validisasi. Kalau dia berhak, ganti rugi atau santunan akan kita bayarkan."

Situs bersejarah bakal tenggelam

Waduk Jatigede berada di areal <link type="page"><caption> hampir 4.900 ribu hektar yang meliputi lima kecamatan</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/07/150714_majalah_lingkungan_jatigede" platform="highweb"/></link> dan 30 desa di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Pemerintah mengklaim waduk ini dapat mengairi persawahan hingga 90.000 hektar serta memiliki sumber air baku dengan kecepatan sebesar 3,5 kubik per detik.

Selain masih menyisakan persoalan ganti rugi, sejumlah laporan menyebutkan pembangunan Waduk Jatigede akan memusnahkan sekitar 48 situs bersejarah.
Keterangan gambar, Selain masih menyisakan persoalan ganti rugi, sejumlah laporan menyebutkan pembangunan Waduk Jatigede akan memusnahkan sekitar 48 situs bersejarah.

Waduk Jatigede disebutkan pula akan digunakan sebagai Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas sekitar 1.110 megawatt.

Sejumlah laporan menyebutkan pembangunan Waduk Jatigede juga akan memusnahkan sekitar 48 situs bersejarah.

Diantaranya adalah tiga makam yang diyakini pendiri Kerajaan Sumedang Larang, yaitu makam Prabu Guru Aji Putih, Ratu Inten Dewi Nawang Wulan, serta Sang Hyang Esi Agung.

Pembangunan waduk ini juga akan menenggelamkan sekitar 1.380 hektare hutan produksi yang dikelola Perum Perhutani.