Waduk Jatigede: Bermanfaat atau merusak?

Embun Sobandi berjalan perlahan menuju sawah di desa Cipaku, Jatigede, Sumedang, Jawa Barat. Pria berusia 59 tahun tersebut hendak menaruh sajen sebagai lambang keberhasilan panen padi di desa tersebut.

Tapi panen kali ini berbeda bagi pria yang sudah tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1976.

Besar kemungkinan panen tersebut adalah panen terakhir warga Desa Cipaku.

Agustus mendatang, pemerintah berencana mencanangkan waduk Jatigede di daerah tersebut.

Waduk itu rencananya akan berada di areal sebesar hampir 4.900 ribu hektar yang meliputi lima kecamatan dan 30 desa, termasuk Desa Cipaku tempat Sobandi tinggal.

Sobandi dan warganya khawatir desa mereka akan segera terendam.

Masalah kompleks

Mereka pun bertanya-tanya harus pindah kemana warga Desa Cipaku yang berjumlah 45.000 orang tersebut.

Namun persoalan paling besar warga adalah, mereka merasa tidak mendapat ganti rugi yang layak untuk meninggalkan rumah mereka demi beroperasinya waduk Jatigede.

"Saya tidak mau mati kelaparan. Sebetulnya tidak menolak, tidak merelakan. Tapi kalau benar-benar pemerintah menginginkan, berikanlah seperti yang diajukan oleh warga-warga, manusiawilah," tutur Sobandi.

Persoalan waduk Jatigede memang cukup kompleks.

Bagaimana nasib 48 situs peninggalan zaman megalitikum yang ada di daerah tersebut jika waduk dibangun?

Selain, itu Dadan Ramdan, pegiat lingkungan hidup, mengecam pembangunan waduk tersebut karena waduk Jatigede akan berada di daerah rawan gempa.

"Daerah di Indonesia memang rata-rata rawan gempa. Tapi kalau kita lihat Jatigede ini, ini berada pada titik patahan aktif Baribis. Itu yang membuat semakin rawan, begitu," kata Dadan.

Banyak manfaat

Di lain pihak, pemerintah mengklaim bahwa waduk Jatigede akan memberi banyak manfaat untuk warga.

Di antaranya adalah irigasi bagi daerah di Indramayu, pencegahan banjir dan juga sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas sekitar 110 MV.

Oleh karena itu, pemerintah menganggap waduk ini penting dan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Mujiadi, mengatakan pemberian kompensasi kepada warga sedang diupayakan.

"Jadi komponennya itu ada pembelian tanah 400 m2, dibangunin rumah, dikasih yang namanya tunjangan living allowance enam bulan sebesar Rp3.500.000 per bulan, jadi selama masa transisi belum didapat pendapatan, pemerintah memberikan semacam subsidi," kata Mujiadi.

Dia pun menepis argumentasi bahwa waduk tersebut berpotensi menimbulkan gempa karena pada dasarnya banyak wilayah di Indonesia berada di lokasi yang rawan gempa.

"Seluruh waduk yang dibangun di Indonesia itu terdapat pada daerah yang rawan gempa. Kita kan punya teknologi untuk (mengatasi) itu," jelas Mujiadi.

Dampak bagi perempuan dan keluarga

Bagi Marintan Sirait, pegiat dari Rumpun, Ruang Media Perempuan Indonesia, duduk persoalan waduk Jatigede bukan sesuatu yang dapat ia pecahkan.

Namun bagaimana perempuan dan keluarga diperlakukan dan dampaknya terhadap keberadaan mereka dan lingkungannya, adalah keresahan Marintan.

"Ada hal-hal yang menjadi prinsip dasar keamanan dan kenyamanan masyarakat yang perlu dijaga seperti misalnya, kita tidak bisa demi sebuah waduk mengabaikan situs, dan demi sebuah waduk kita mengabaikan keyakinan-keyakinan yang tumbuh di masyarakat," terang Marintan.

Pembangunan waduk Jatigede di Sumedang sudah direncanakan sejak tahun 1960-an.

Saat itu, pemerintah urung meresmikannya karena terdapat banyak pro dan kontra.

Kini, pemerintah berencana mulai menggenangi waduk Jatigede awal Agustus mendatang meski tidak semua pihak menyetujuinya.

Anda bisa mendengarkan liputan selengkapnya dalam program Lingkungan Kita, yang disiarkan melalui radio-radio mitra BBC Indonesia, Rabu, 15 Juli 2015 pukul 05.00 dan 06.00 WIB.