Jokowi harus 'manfaatkan perombakan kabinet'

Wacana reshuffle atau perombakan kabinet makin kuat di tengah merosotnya nilai rupiah dan "gerilya politik".

Diskusi pergantian menteri telah berubah dari sekadar gunjingan di belakang layar menjadi pembicaraan terbuka, bahkan dari anggota kabinet dan politikus serta kalangan DPR.

Bagaimanapun, sebagian orang yang berlalu-lalang di jalanan tak terlalu hirau.

"Ya, bukan tak peduli, tapi boro-boro mikirin perombakan kabinet, buat dapur saja setengah mati," kata Kholid, seorang tukang ojek yang mangkal di Tanah Abang.

Seorang tukang ojek lain mengatakan tak mengikuti isu ini, seorang lagi dengan tegas mengatakan, "Tidak saya pikirkan, buat saya yang penting hidup bisa lebih mudah aja. Keadaan susah begini sekarang."

Memang, keadaan tampak cukup susah buat warga biasa.

Harga-harga melambung menjelang Lebaran, rupiah terus terpuruk, ekonomi jalan di tempat, tapi yang menjadi pembicaraan utama para politikus di pemerintahan, di DPR dan di kantor-kantor partai adalah perombakan kabinet.

Yang paling lantang soal ini adalah para politikus PDIP, termasuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang pernah dikatakan Presiden Jokowi sebagai menteri dari kalangan partai yang bekerja baik.

Tjahjo mengatakan kepada wartawan, ada menteri yang melontarkan kata-kata yang tidak menghormati presiden. Ia mengisyaratkan bahwa menteri itu salah satu yang perlu diganti.

'Para pengkhianat'

Di Senayan, anggota DPR dari PDIP, Masinton Pasaribu mengamini.

"Ada dua tiga orang, baik menteri maupun yang menjabat di lingkungan istana presiden," kata bekas aktivis mahasiswa itu.

"Mereka mendegredasi presiden, menjelekkan presiden, menyebut presiden tak mengerti apa-apa. Mereka mengaku sebagai profesional, tapi kinerjanya tak profesional. Mereka ini yang selama ini kita sebut sebagai Brutus-Brutus."

Brutus adalah sosok pengkhianat di kisah Kaligula zaman Romawi kuno.

Dan Masinton sejak beberapa waktu lalu, menuntut pemecatan sejumlah menteri dan pejabat istana yang dinilainya berkhianat terhadap PDIP, dengan menghalangi akses PDIP terhadap Presiden Jokowi.

Wakil sekjen PDIP, Ahmad Basarah malah lebih jauh lagi.

Kepada media ia mengatakan, PDIP menginginkan agar dalam kabinet hasil perombakan nanti, jatah menteri dari PDIP ditambah dengan lima menteri lagi, sehingga menjadi 10 orang.

Rugi dua kali

Hal ini menjadi perhatian pengamat politik dari lembaga Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi.

Menurutnya, Presiden Jokowi, dengan menetapkan koalisi ramping yang tak menguasai parlemen, jadinya terlalu tergantung pada PDIP. Karena itu ia mengusulkan agar Presiden Jokowi menggunakan momentum perombakan kabinet untuk memperluas basis dukungannya.

"Koalisi ramping membuat Presiden Jokowi kesulitan, karena mengandalkan dukungan politik pada empat partai Koalisi Indonesia Hebat, yang tak menguasai kabinet. Posisi tawarnya terhadap PDIP dan Megawati, jadi kecil," kata Burhan.

"Akibatnya, di satu sisi, Presiden Jokowi jadi tersandera oleh dua partai besar di KIH, PDIP dan Nasdem, di sisi lain kesulitan pula memperoleh dukungan di parlemen."

"Jokowi mesti memanfaatkan perombakan kabinet ini untuk merekrut menteri dari satu dua partai di Koalisi Merah Putih, sehingga posisi tawar Jokowi terhadap PDIP dan Megawati jadi tinggi," kata Burhanuddin.

Diakui Burhanudin Muhtadi, gagasan ini mungkin tak sejalan dengan mood atau suasana perasaan di kalangan masyarakat, yang menurut sebuah survei justru ingin agar menteri partai dikurangi dan menteri dari profesional diperbanyak.

"Namun Presiden Jokowi bisa mencari calon menteri yang memiliki latar belakang profesional dari kalangan partai."

"Dengan situasi sekarang, merekrut profesional jika kinerjanya buruk, Presiden rugi dua kali: kinerja buruk dan dukungan tak ada. Jika profesional itu dari kalangan partai, setidaknya dukungan politik didapat."

Sejauh ini, partai dari koalisi Merah Putih yang banyak disebut-sebut bisa dilibatkan dalam kabinet baru hasil perombakan, adalah Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat.

Partai Golkar juga banyak disebut, namun kemelut kepemimpinan partai yang dulu identik dengan bekas presiden Soeharto itu, membuat prospek keterlibatannya dalam kabinet sangat kecil.