Presiden Jokowi tepis klaim Cina soal sembilan garis

Presiden Joko Widodo menepis konsep sembilan garis putus-putus yang diterapkan pemerintah Cina di kawasan Laut Cina Selatan.

“Sembilan garis putus-putus yang Cina terapkan tidak punya landasan dalam hukum internasional manapun,” kata presiden sebagaimana dikutip dalam harian Jepang Yomiuri Shimbun yang diterbitkan menjelang lawatan resminya di ‘Negeri Sakura’, dari Minggu (22/03) hingga Rabu (25/03) .

Presiden Jokowi kemudian menggarisbawahi pentingnya memiliki perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik.

“Hal itu penting untuk membangun pertumbuhan ekonomi kita. Karena itu, kami mendukung Tata Cara Berperilaku (di Laut Cina Selatan) dan juga dialog antara Cina, Jepang, dan ASEAN,” ujarnya.

<link type="page"><caption> Sembilan garis putus-putus</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict" platform="highweb"/></link> atau <italic>nine-dashed line</italic> ialah kawasan yang diklaim Cina di peta Laut Cina Selatan. Kawasan itu mencakup sekitar 90% dari 3,5 juta kilometer persegi perairan tersebut.

Hal tersebut praktis bersinggungan dengan klaim sejumlah negara, termasuk <link type="page"><caption> Vietnam</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/09/110908_vietnamchina" platform="highweb"/></link>, <link type="page"><caption> Filipina</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/11/121129_filipina_usir_kapal_cina" platform="highweb"/></link>, dan beberapa negara ASEAN lainnya.

Sikap Indonesia

Penasihat hubungan internasional Presiden Jokowi, Rizal Sukma, menyatakan presiden hanya berbicara mengenai sembilan garis putus-putus di Laut Cina Selatan, bukan klaim Cina secara keseluruhan.

Posisi itu, lanjut Rizal, sama dengan <link type="page"><caption> sikap pemerintahan Indonesia saat dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/08/120810_marty_yangjiechi_southchinasea" platform="highweb"/></link>.

“Pada 2009, Indonesia mengirim sikap resminya mengenai permasalahan ini kepada Komisi PBB di bidang pembatasan landas kontinental. Saat itu, pemerintah Indonesia menyatakan sembilan garis putus-putus tidak punya dasar dalam hukum internasional,” tulis Rizal dalam pesan singkat kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan.

Perkataan senada juga diucapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir. Dia menegaskan bahwa Presiden Jokowi berkomentar mengenai sembilan garis putus-putus di Laut Cina Selatan, bukan klaim Cina secara keseluruhan.

Presiden Joko Widodo saat ini sedang melakukan lawatan luar negeri.

Dari Jepang, dia dijadwalkan terbang ke Beijing pada Rabu (25/03) untuk bertemu dengan dengan Presiden Xi Jinping.