#TrenSosial: Pembatalan Budi Gunawan ketegasan yang terlambat?

Joko widodo, jusuf kalla

Sumber gambar, Reuters

Keterangan gambar, Presiden Joko Widodo dan wapres Jusuf Kalla membatalkan pencalonan Budi Gunawan di istana presiden.

Langkah Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri disebut ketegasan yang terlambat oleh pengguna media sosial namun banyak pula dukungan melalui tagar #JokowiKita.

Dari sekitar 120 komentar di Facebook BBC Indonesia, 55 di antaranya menyebutkan langkah Joko Widodo ini terlambat.

Dimitriv Giezkha di antaranya yang menulis, Joko Widodo tidak tegas, "malah membiarkan saja proses kriminalisasi dan pelemahan terhadap KPK. Presidenku ketiduran," sementara Farly Poluan mengatakan, "Presiden itu harusnya memimpin bukan malah dipimpin."

Sementara Arief Aryantha mengatakan, "Itu adalah gayanya sebagai orang Jawa untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai presiden tanpa harus di bawah kendali siapa saja."

Isu kriminalisasi orang KPK

Namun tagar #JokowiKita berisi dukungan terhadap langkah Jokowi membatalkan pencalonan Budi Gunawan direspon dengan lebih 14.000 tweet sampai sekitar pukul 21:00 WIB.

protes di KPK

Sumber gambar, AFP

Keterangan gambar, Sementara itu di gedung KPK, warga memprotes kriminalisasi ketua dan wakil ketua KPK.

Rudi Valinka @kurawa di antaranya yang menulis, "Terima kasih Mr President @jokowi_do2 Anda dan kami adalah #JokowiKita#JokowiKita#JokowiKita#JokowiKita."

Berdasarkan analisa PoliticaWave sampai Rabu (18/02) pukul 14:30 WIB, langkah Jokowi membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengajukan pencalonan Badrodin Haiti juga mendapatkan respon positif.

"Salah satu indikasi antusiasme netizen tersebut adalah masuknya nama Badrodin Haiti sebagai trending topik twitter di Indonesia," kata PoliticaWave dalam satu pernyataan.

Lewatkan Paling banyak dibaca dan terus membaca
Paling banyak dibaca

Akhir dari Paling banyak dibaca

Tetapi direktur eksekutif Pusat Kajian Anti Korupsi UGM (PUKAT) Hasrul Halili mengatakan respon Jokowi ini terlambat dan tidak akan berpengaruh.

"Isunya sekarang bukan sekedar melantik (Kapolri), isunya adalah bagaimana seorang presiden memberikan instruksi agar tidak ada lagi kriminalisasi orang-orang di KPK," kata Hasrul kepada BBC Indonesia.

Puluhan orang melakukan protes di gedung KPK Rabu (18/02) menyerukan penyelamatan KPK setelah upaya kriminalisasi <link type="page"><caption> ketua dan wakil ketua KPK</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150122_trensosial_livepage_bambang_widjojanto" platform="highweb"/></link>.