Desakan agar presiden pilih Kapolri 'bersih'

Sejumlah kalangan terus mendesak agar Presiden Joko Widodo memilih Kapolri yang ideal, menjelang keputusan dalam praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK, yang rencananya akan disampaikan Senin 16 Februari.

Pegiat anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho berharap setelah keputusan itu, Presiden Joko Widodo dapat segera memilih calon kapolri baru yang dianggap bersih.

"Kami sendiri tidak punya referensi siapa yang tepat. Kompolnas kan kemarin juga memasukan beberapa nama baru. Paling tidak menurut kami (ICW) yang paling bersih adalah mereka-mereka yang nodanya paling sedikit, menurut KPK, PPATK, Komnas HAM, atau propam Polri dan TNI," kata Emerson.

Beberapa waktu lalu <link type="page"><caption> Kompolnas sudah mengajukan beberapa nama</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150208_kompolnas_bursa_kapolri_limanama" platform="highweb"/></link> calon Kapolri kepada presiden Joko Widodo.

Namun anggota Kompolnas Adrianus Meliala tidak bisa menjamin bahwa nama-nama baru yang mereka ajukan bebas dari kasus korupsi.

"Kami tidak memiliki akses terhadap contoh data-data yang benar sekali mengenai keadaan keuangan karena itu dimiliki PPATK. Dan juga mengenai tindak pidana, adanya di KPK," kata Adrianus kepada Rizki Washarti dari BBC Indonesia.

Oleh karena itu Adrianus menjelaskan presiden dapat meminta klarifikasi mengenai data-data tersebut kepada lembaga yang bersangkutan.

Opini negatif

Sementara itu, pengamat politik Maswadi Rauf mengatakan terlepas dari keputusan sidang praperadilan, presiden sebaiknya tidak memilih Komjen Budi Gunawan sebagai calon kapolri karena masyarakat sudah terlanjur memiliki opini negatif.

"Jika Budi Gunawan tetap dilantikan akan menjadi semakin berat bagi presiden sebab dia harus memikul beban kritik dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap dia (Budi Gunawan) sudah sangat, sangat rendah dan itu akan berakibat kepada presiden Jokowi," jelas Maswadi.

<link type="page"><caption> Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan mengajukan gugatan praperadilan</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150201_preview_praperadilan_budigunawan" platform="highweb"/></link> karena menganggap ada kejanggalan dalam penetapannya sebagai tersangka kasus suap dan grafitifikasi oleh KPK.

Keputusan sidang praperadilan kemungkinan akan dijadikan dasar hukum oleh Presiden Joko Widodo dalam menentukan apakah Budi Gunawan akan tetap dilantik sebagai Kapolri atau tidak.

Presiden Joko Widodo sejak awal menegaskan tidak ingin mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung.

DPR sudah mensahkan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI namun walau ditentang oleh sejumlah warga masyarakat, khususnya pegiat antikorupsi.

Masalah penunjukan Kapolri ini meluas menjadi yang sering dianggap sebagai kisruh KPK-Polri karena kepolisian juga menetapkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, sebagai tersangka dalam kasus pidana sementara beberapa pimpinan KPK lain diselidiki karena tuduhan pidana.