Penembakan polisi: DPR kritik aparat
Anggota DPR kritik kinerja dan sistem koordinasi aparat intelijen dalam mencegah terulangnya rentetan insiden penembakan dengan sasaran polisi.
Penembakan terhadap anggota polisi kembali terjadi Selasa (10/09) malam di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
Dalam peristiwa itu, Brigadir Polisi Kepala Sukardi tewas setelah ditembak di perut dan dada ketika tengah mengendarai sepeda motor.
Penembakan terhadap aparat kepolisian ini adalah peristiwa kelima yang terjadi dalam dua bulan terakhir ini.
Anggota Komisi III DPR Eva Sundari menuding rentetan peristiwa ini terus berulang karena tidak ada koordinasi antar aparat intelijen untuk mencegah dan menangkapi para pelaku.
"Saya melihat problem utamanya ada di intelijen kita. Kita paham bahwa BIN, BAIS, Densus bahkan Polri sendiri mempunyai unit-unit antiteror tetapi apakah mereka berkoordinasi?" kata Eva dalam wawancara dengan wartawan BBC Arti Ekawati.
Eva juga mempertanyakan apakah badan-badan tersebut bekerja secara terencana dan menyeluruh dengan skema yang menurutnya mestinya dibuat Badan Nasional Penanganan Terorisme (BNPT).
"Bahkan saya takutkan tindakan satu unit akan kontraproduktif dengan unit lain karena tidak ada koordinasi," serunya.
"Gagal aku melihatnya. Tapi gagalnya ini karena tidak ada grand strategy dari BNPT."
Menurut pantauan kamera CCTV dari Gedung KPK, penimbakan terjadi saat Bripka Sukardi tengah mengawal konvoi enam buah kontainer pengangkut besi dan baja.
Sejumlah media melaporkan Bripka Sukardi ditembak tiga kali di bagian dada dan perut saat masih berkendara.
Pada Agustus lalu, <link type="page"><caption> dua orang anggota Kepolisian Sektor Pondok Aren</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/08/130807_penembakan_polisi.shtml" platform="highweb"/></link> juga tewas ditembak pelaku misterius yang sampai sekarang belum ditangkap. Pelaku penembakan ini diduga <link type="page"><caption> terkait jaringan teroris</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/08/130817_penembakan_polisi.shtml" platform="highweb"/></link>.
