Warga Balikpapan tolak FPI
Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, warga Balikpapan sejak awal telah menolak keberadaan Front Pembela Islam, FPI, karena dianggap akan menganggu ketenangan antar umat beragama.
"Beberapa tahun lalu ada rencana (pendirian FPI di Balikpapan) dan secara tersirat kita tolak, sehingga tidak jadi dibentuk di Balikpapan," kata Walikota Balikapapan Rizal Effendi kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, melalui telepon, Selasa (21/02) siang.
Hal ini ditegaskan Rizal Effendi menanggapi permintaan sejumlah ormas di Balikpapan yang menggelar unjuk rasa, Senin (20/02), menolak keberadaan FPI di Balikpapan.
Para pengunjuk rasa menuntut agar Walikota Balikpapan dan DPRD Balikpapan menolak jika ada rencana pendirian FPI di kota tersebut.
Menurut Rizal, pihaknya tidak perlu mengeluarkan kebijakan, karena sejauh ini tidak ada permintaan FPI untuk mendirikan cabang di Balikpapan.
"FPI tidak pernah mengajukan (pendaftaran pendirian FPI di Balikpapan)...(Jadi) tak perlu memformalkan penolakan, " tandas Rizal.
Senin (20/02), sejumlah ormas menggelar demo di depan Kantor Walikota Balikpapan menuntut agar pemda Balikpapan menolak keberadaan FPI.
Para pendemo -- yang menamakan Forum Masyarakat Kalimantan Bersatu -- juga meminta pemda agar menolak jika ada permintaan FPI di Balikpapan.
Selain melibatkan beberapa organisasi yang menyebut sebagai warga asli Kalimantan, unjuk rasa juga melibatkan Banser NU dan Gerakan Pemuda Anshor.
Setelah ditolak di Palangkaraya
Ketua Dewan Adat Dayak di Balikpapan, Yakob Ukung, mengatakan, kebanyakan warga Balikpapan sejak awal menolak FPI.
"Makanya, sampai sekarang FPI di Balikpapan tidak ada," kata Yakob kepada BBC Indonesia, Selasa (21/02).
Menurut Yakob, mereka menolak FPI karena tindak kekerasannya serta kecenderungannya yang acap memaksakan sikapnya. "(Pasti) menimbulkan keresahan masyarakat,"
Lagipula, lanjutnya, hubungan antar umat beragama di Balikpapan tidak ada masalah selama ini.
Penolakan terhadap FPI sebelumnya disuarakan masyarakat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Ini dilakukan setelah pimpinan FPI diketahui hendak menghadiri sebuah acara keagamaan di Palangkaraya.
Sejak pembentukannya lebih dari 10 tahun silam, aktivitas FPI acap dilekatkan dengan tindak kekerasan. Terakhir, anggota dan simpatisannya merusak bagian depan Kantor Kemendagri terkait unjuk rasa menolak rencana Kemendagri meninjau ulang perda tentang minuman beralkohol.
