Pilot Susi Air kirim pesan kepada keluarga di Selandia Baru: 'Maria dan Jacob, saya mencintai dan merindukan kalian'

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) kembali meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk turun tangan menangani konflik yang terjadi di Papua.

Pesan itu diucapkan pilot Susi Air, Philip Max Marthens, yang membaca tulisan di selembar kertas yang telah diperintahkan kelompok tersebut.

Dalam video yang diterima BBC News Indonesia, Philip diapit oleh sejumlah anggota TPNPB-OPM yang sedang memegang senjata dan busur panah.

Philip tampak mengenakan jaket warna biru hitam dan celana panjang, serta mengenakan kalung khas Papua.

"Saya diinstruksikan OPM memberikan pernyataan ini," ucap Philip dalam video.

"Tidak boleh ada pilot asing yang diizinkan bekerja dan terbang di Papua sampai Papua merdeka."

"OPM meminta PBB memediasi antara Papua dan Indonesia untuk kemerdekaan orang-orang Papua."

"OPM baru akan membebaskan saya namun dengan satu syarat, yakni Papua merdeka," sambungnya.

Dalam video terpisah, Philip juga menyampaikan pesan pribadi untuk keluarganya.

Dia berkata, telah diberikan makanan dan pakaian yang layak di tengah situasi penyanderaan.

"Maria dan Jacob, saya mencintai kalian, dan saya sangat merindukan kalian. Saya selalu memikirkan kalian setiap hari," ujarnya.

Media Selandia Baru melaporkan pilot tersebut memiliki seorang anak laki-laki berusia lima tahun.

Penyanderaan terhadap Philip Max Marthens telah berlangsung selama sebulan lebih.

Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, menolak tawaran bantuan dari Selandia Baru untuk operasi pembebasan pilot tersebut.

Pemerintah Selandia Baru mengirimkan perwakilan mereka pada Februari lalu dan telah meninjau situasi yang ada.

Penyanderaan terjadi pada Selasa (07/02), ketika TPNPB-OPM membakar pesawat Susi Air dan menyandera pilotnya di Bandara Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua.

Pesawat itu lepas landas dari Bandara Mozes Kilangin, Kabupaten Mimika, membawa lima penumpang.

Negosiasi berlangsung, pasukan TNI-Polri 'bersiap'

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda TNI Kisdiyanto, mengatakan, saat ini proses negosiasi yang dilakukan untuk membebaskan Philip Mehrtens masih terus berlangsung.

“Pemda masih berusaha negosiasi. Untuk pasukan TNI standby di sekitar TKP [tempat kejadian perkara] menunggu hasil negosiasi,” katanya saat dihubungi BBC News Indonesia, Rabu (22/02).

Pasukan TNI-Polri disebut telah menguasai Distrik Paro, Kabupaten Nduga. Adapun penduduk setempat dilaporkan sudah dievakuasi.

TNI telah membentuk tim Komando Pelaksanaan Operasi yang bekerja sama dengan Satuan Tugas Damai Cartenz (gabungan Polri dan TNI untuk pengamanan di Papua) dalam melakukan operasi pembebasan pilot tersebut.

Saat ditanya sampai kapan proses negosiasi akan berlangsung untuk kemudian dilakukan tindakan penyelamatan, Kisdiyanto mengatakan “mengikuti perkembangan situasi.”

Saat ini, upaya negosiasi dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Nduga, Namia Gwijangge dengan melakukan pendekatan persuasif melalui tokoh agama hingga tokoh masyarakat.

Lokasi telah 'dikepung'

Sebelumnya, Menko Polhukam, Mahfud MD, mengatakan, pasukan keamanan telah mengepung lokasi penyanderaan Mehrtens.

“Pokoknya sandera ini akan kami lepas kalau Papua dilepas, itu ancamannya. Saya katakan, loh kita sudah tahu tempatnya, di koordinat berapa, di titik berapa, sudah kita kepung sekarang,” ujar Mahfud MD di Jakarta, Selasa (21/02).

Namun, tambah Mahfud MD, saat pasukan siap bergerak, pemerintah Selandia Baru menuju ke Papua dan memohon agar tidak ada tindakan kekerasan.

“[Katanya] karena itu warga kami, agar masalah ini tidak menjadi internasional. Kalau menginternasional, kita yang rugi Pak. Oleh sebab itu, kita sekarang masih tangani. Ditunggu saja, mudah-mudahan ada penyelesaian,” ujar Mahfud.

Baca juga:

Pada Selasa (14/02) Mahfud MD mengatakan tidak akan memenuhi tuntutan dari kelompok OPM. Dia menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari Indonesia.

Di tengah upaya penyelamatan sandera dengan pendekatan persuasif, Mahfud MD menegaskan, tidak menutup kemungkinan diambil langkah upaya lain.

Senada, pada Rabu (22/02), Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, TNI tidak bisa menyelesaikan masalah penyanderaan itu dengan cara militer, yaitu penyerangan.

Yudo mengatakan, TNI memilih menggunakan cara persuasif, dengan salah satu pertimbangan, untuk menjaga keamanan warga Papua.

TPNPB-OPM: Negosiasi tidak akan berhasil

Di sisi lain, juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menegaskan tidak akan membebaskan sandera jika tuntutan “kemerdekaan dan negosiasi di meja perundingan internasional” tidak dikabulkan.

“Kami minta merdeka, titik,” kata Sebby.

Ditanya apakah ada opsi selain kemerdekaan, seperti pembebasan anggota OPM yang dipenjara sebagai bagian dari negosiasi, Sambom kembali mengulang jawabannya dengan mengatakan, ”Bangsa Papua itu minta merdeka”.

Sebby juga menambahkan, upaya negosiasi yang dilakukan melalui pendekatan ke kelompok pemuda, tokoh adat, dan kelompok gereja, tidak akan berhasil.

”Itu tidak mungkin sama sekali. Itu nanti orang-orang, kita tembak mereka dulu. Kami bukan minta mereka bujuk-bujuk kami. Kami minta perundingan internasional,” ujar Sebby.

Sebby menegaskan, OPM sudah siap melakukan perlawanan jika TNI dan Polri melakukan serangan.

”Sekarang ini anak-anak muda, energi tinggi, siap perang, dan persenjataan cukup bagus. Dari 2018, Egianus bikin aksi 65 kali."

”Jadi sandera di dalam, pasukan OPM jaga di luar untuk baku tembak jika mereka berani masuk dan serang. Kalau pakai roket, berarti pilot juga mati, jangan bodoh,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai keadaan sandera sejauh ini, Sebby mengatakan, kondisi Mehrtens baik-baik dan kebutuhan sehari-harinya terpenuhi.

“Senin kemarin terakhir komunikasi, pasukan sudah masuk kota. Beli beras, roti, cookies, pakaian, jaket, celana training. Semuanya belanja dan pergi kasih pilot itu. Mereka sudah kembali ke titiknya,” ujar Sebby.

Kasus Papua berlarut, apa kata negosiator damai Indonesia-GAM?

Penyanderaan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mehrtens, merupakan satu dari rangkaian konflik yang telah berlangsung puluhan tahun antara OPM dengan pemerintah Indonesia di Papua.

Mantan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, mengatakan, konflik ini dapat diselesaikan jika terdapat kesamaan visi dan keinginan politik dari Presiden Joko Widodo.

Hamid Awaluddin adalah negosiator dan juga perwakilan pemerintah dalam mencapai kesepakatan damai antara Indonesia dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, 2005.

“Apakah betul mau berunding atau tidak? Lalu harus jelas petanya, blue print-nya atas masalah ini. Kalau mau berunding, berarti Anda minta sesuatu, dan in return, Anda harus memberikan sesuatu. Itu namanya perundingan, kalau meminta tapi tidak bersedia memberi itu namanya pemaksaan,“ kata Hamid.

Merujuk pengalamannya pada kesepakatan damai Indonesia dan GAM, Hamid menceritakan, pemerintah Indonesia meminta dua hal, “Kamu [GAM] berhenti tuntut merdeka dan serahkan senjata“.

“Sebagai gantinya, kita semua organ negara [Indonesia] bersatu dan sepakat memberikan otonomi khusus, UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.“

Merujuk itu, kata Hamid, pemerintah dan seluruh organ negara di Indonesia harus bersatu dan sepakat untuk menyiapkan tawaran kepada kelompok-kelompok di Papua yang menuntut kemerdekaan.

“Sebab kalau Anda mengatakan berhenti menuntut kemerdekaan, NKRI harga mati, kita akan sikat. Tidak akan selesai masalah, karena ini sudah puluhan tahun juga. Pertanyaan saya, sampai kapan mau begini terus?“

“Kalau mau jalan damai, berarti negosiasi, berunding. Tetap harus menggunakan pola apa yang you tawarkan, apa yang you minta. Kalau tidak ada yang ditawarkan, pasti tidak mau mereka berunding,“ ujar Hamid.

'Penyanderaan harus segera diselesaikan'

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus penyanderaan ini karena dapat mempengaruhi kredibilitas Indonesia di mata internasional.

“Sudah lebih dua minggu. Nama mereka [OPM] semakin naik dan masuk pemberitaan internasional. Kalau semakin lama ini berjalan, akan meningkatkan percaya diri OPM, buat takut pemerintah Selandia Baru, buat takut keluarga pilot,” kata Rezasyah.

“Dan terpenting, mengurangi kredibilitas Indonesia di di dunia internasional, karena tidak bisa menyelesaikan masalah internalnya.”

Operasi pembebasan sandera sebelumnya pernah dilakukan di Mapenduma, Papua. Pasukan TNI yang dipimpin oleh Prabowo Subianto membebaskan peneliti Ekspedisi Lorentz 95 yang disandera OPM tahun 1996.