Jemaah haji Indonesia keluhkan pelayanan transportasi bus, ketersediaan tenda hingga jadwal kegiatan – Di mana pangkal masalahnya?

Sejumlah jemaah haji Indonesia menilai pelayanan haji pada tahun ini "kacau" dan "lebih buruk" dibanding tahun lalu. Mereka memprotes pelayanan transportasi bus hingga jadwal kegiatan yang dinilai amburadul. Namun Kemenag mengeklaim pelaksanaan haji tahun ini "lebih baik", walaupun masih ditemukan masalah. Apakah pangkal masalahnya ada pada sistem Syarikah?

Masalah ini muncul ke permukaan setelah sebagian jemaah haji Indonesia mengeluhkan berbagai masalah yang mereka hadapi di media sosial.

Salah satu yang dimasalahkan adalah pelayanan transportasi bus.

Mereka mengaku ada jemaah haji Indonesia yang "terpaksa turun dari bus dan berjalan kaki" lantaran macet parah di jalur Muzdalifah menuju Mina.

Selain pelayanan bus dan jadwal itu tadi, sebagian jemaah mengaku tidak kebagian tenda saat hendak melaksanakan wukuf di Arafah.

"Pelayanan pelaksanaan hajinya ini jadi kacau," kata Ivo Kristanto, salah seorang jemaah haji asal Sragen, Jawa Tengah.

Komisi Nasional Haji (KNH) mengaku pihaknya juga menemukan persoalan yang sama pada pelaksanaan haji pada 2025 ini.

Ketua KNH, Mustolih Siradj menilai "kualitas pelayanan [haji] ini mengalami kemunduran yang sangat jauh" dibanding tahun-tahun sebelumnya yang merugikan jemaah.

"Nah kenyamanan ini saya kira hilang," katanya.

Ia menilai pangkal masalah pelayanan itu ada pada sistem multi perusahaan atau multi syarikah.

Mustolih menagih pertanggungjawaban pemerintah Indonesia sebagai pihak yang berkontrak dengan perusahaan lokal yang memfasilitasi para jemaah.

"Pemerintah sebagai pihak yang berkontrak dengan syarikah apakah cuma statement-statement doang, atau kemudian ada tindakan konkret?" katanya.

Pemerintah Indonesia tidak menutup mata ada masalah pada ketersediaan bus yang mengantar para jemaah dari Muzdalifah ke Mina.

Mereka juga tidak memungkiri ada persoalan tenda saat hendak melaksanakan wukuf di Arafah, yang merupakan puncak ibadah haji.

Namun, secara umum Kementerian Agama mengeklaim bahwa pelaksanaan haji tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

"Alhamduillah secara umum pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, dilihat dari segi fasilitas yang disiapakn Saudi Arabia termasuk kemah, dan juga air, lalu jumlah kematian berkurang, karena bertambah rumah sakit dan klinik-klinik di beberapa tempat," kata Menteri Agama Nazarudin Umar , Sabtu (07/06), seperti dikutip dari Antara.

Rebutan Bus

Salah seorang jemaah haji asal Indonesia, Ivo Kristanto, mengaku awalnya perjalanan ibadah ini berjalan lancar.

Namun, ia menceritakan masalah muncul ketika dirinya dan jemaah lain masuk ke Muzdalifah.

Muzdalifah adalah tempat di antara Mekkah dan Mina. Muzdalifah merupakan wilayah yang wajib didatangi, selepas jemaah melaksanakan wukuf yang merupakan puncak ibadah haji di Arafah.

Di sini para jemaah melaksanakan salat Maghrib dan Isya yang digabung dan bermalam.

Di Muzdalifah para jemaah mengumpulkan batu yang akan digunakan untuk melempar jumrah – sebagai simbol melawan godaan setan - di Mina.

Ivo mengaku bahwa para jemaah saat hendak pergi ke Mina dibebaskan memilih bus tanpa aturan yang jelas.

"Mau keluar [Muzdalifah] itu rebutan [bus] itu," kata Ivo yang merupakan kelompok terbang atau kloter asal Sragen, Jawa Tengah kepada wartawan Johanes Hutabarat yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (08/06).

"Nah terjadilah sampai di Mina itu berpisah-pisah antara kelompok," tambahnya.

Ivo mengaku dirinya termasuk beruntung lantaran dapat naik bus untuk menuju Mina.

Namun dia sempat menyaksikan sebagian jemaah lain yang memilih jalan kaki karena tak kebagian kendaraan angkut.

Jarak antara Muzdalifah ke Mina sekitar tiga hingga lima kilometer, tergantung jalur yang ditempuh.

Dalam perjalanan, Ivo juga mengaku bahwa supir bus yang ia tumpangi sempat ditegur oleh petugas syarikah atau perusahaan pelayanan haji, kala terjadi kemacetan parah.

"Antara supir dengan petugas syarikah itu cek cok disitu. Saya tidak tahu bahasanya apa akhirnya tetap diarahkan untuk putar-putar saja di [sekitar] situ karena memang jalannya macet," katanya.

Dihadapkan masalah kemacetan ini, Ivo dan sejumlah jemaah memilih melanjutkan perjalanan ke Mina dengan berjalan kaki.

Ia bercerita para jemaah lansia dan mereka yang tergolong berisiko karena kondisi fisik atau memiliki riwayat penyakit bertahan di bus yang terkena macet selama berjam-jam.

Ivo mengatakan seorang jemaah berusia 60-an tahun dari kloternya, yang menurutnya hanya memiliki masalah di kaki, akhirnya meninggal dunia saat sampai di Mina setelah terjebak macet selama berjam-jam.

"Sampai ke tenda itu dia harus mengalami fase kedaruratan sehingga meninggal dunia," kata Ivo yang belum mengetahui penyebab jelas kematian sang jemaah.

Masalah lain yang juga dihadapi oleh parah jemaah, menurut Ivo, adalah ketidakejelasan jadwal kegiatan.

Ivo menjelaskan bahwa pemberitahuan soal jadwal kegiatan sedianya disampaikan syarikah kepada jemaah lewat petugas haji yang disiapkan Kementerian Agama.

Namun, informasi seputar jadwal kegiatan syarikah kerap kali tanpa rincian waktu yang jelas. Kondisi semakin runyam ketika syarikah sewaktu-waktu mengubah jadwal kegiatan.

"Komunikasi antara kloter dengan syarikat itu tidak bagus, jadwalnya tidak pasti, berubah-rubah, sehingga kita sebagai jemaah itu juga merasa tidak ada pegangan," kata Ivo.

"Pelayanan pelaksanaan hajinya ini jadi kacau," tambahnya.

'Petugas lapangan pasti kewalahan'

Lia yang ikut membantu pelaksanaan haji juga mengungkapkan masalah yang dialami para petugas haji.

Lia bukan nama sebenarnya dan ingin namanya tak diungkap demi keamanannya.

Dia mengaku permasalahan sudah terjadi sejak jemaah haji tiba di Arab Saudi.

Ia menceritakan bagaimana para jemaah yang mendapati koper-koper mereka tidak sampai di sektor mereka menginap.

"Akibatnya petugas di Makkah mesti membuat satgas koper. Satgas khusus yang bagi-bagikan koper jemaah yang tertinggal," kata Lia.

Di Mekkah, tempat bermalam para jemaah haji ini dibagi dalam 10 sektor.

Selain itu, banyak pula jemaah haji yang hadir di Mekkah tidak sampai di sektor penginapan mereka menginap.

Ini yang membuat petugas lapangan Indonesia harus mengantar para jemaah ke sektor penginapan yang sudah ditentukan

'Kemunduran dibanding tahun sebelumnya'

Ketua Komisi Haji Mustolih Siradj menilai pelayanan haji 2025 mengalami "kemunduran yang sangat jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya."

"Biasanya pemberangkatan dari tanah air menuju Tanah Suci itu dalam beberapa tahun terakhir itu hampir tidak ada [masalah]," kata Mustolih kepada BBC News Indonesia, Minggu (08/06).

Mustolih mengungkapkan masalah mulai terjadi saat pemberangkatan.

Menurutnya, banyak jemaah yang seharusnya berada dalam satu kelompok, namun terpecah karena mendapat jadwal penerbangan yang berbeda.

"Bahkan antara anak dan orang tua itu yang tadinya harusnya bersama-sama dalam prakteknya itu kemudian terpecah ada yang berangkat duluan, ada yang belakangan," kata Mustolih.

"Sehingga sampai di sana namanya jemaah haji kan ada yang baru ke luar negeri bahkan baru sampai di Arab Saudi mereka panik," ujarnya.

Multisyarikah

Salah satu pangkal masalahnya, menurut Mustolih, terletak pada pelaksanaan sistem multisyarikah atau multi perusahaan yang membantu fasilitasi para jemaah.

Seperti diketahui sistem multisyarikah ini diterapkan pertama kali digelar tahun ini.

Dalam sistem ini, pemerintah Indonesia menggandeng delapan perusahaan fasilitator lokal dari Arab Saudi.

Kementerian Agama sempat menyatakan sistem multisyarikah ini dipakai untuk memudahkan pengendalian, koordinasi, dan memberi respons cepat terhadap kebutuhan jemaah, seperti dikutip dari Tempo.

Namun, masalahnya ketika sistem ini dijalankan justru bermasalah di lapangan.

Ia mendeskripsikan bahwa masalah multisyarikah ini di lapangan terjadi ketika dalam satu keluarga yang bisa tercerai berai karena masing-masing anggotanya dilayani syarikah yang berbeda.

Ini menyebabkan anggota keluarga bisa menginap di hotel yang berbeda, karena ditangani syarikah yang berbeda.

"Kondisi itu kemudian berpengaruh pada kenyamanan dan konsentrasi jemaah menghadapi puncak ibadah," kata Mustolih.

Pertanggungjawaban

Mustolih mengatakan pihak pemerintah perlu bertindak tegas atas permasalahan yang dialami para jemaah.

Ia mencontohkan bahwa pemerintah seharusnya menuntut kompensasi atau wanprestasi atas kelalaian yang disebabkan oleh para syarikah.

Pertanggungjawaban ini menurutnya penting karena para jemaah sudah mengeluarkan uang untuk melaksanakan haji.

"Kita sudah mempercayai pemerintah kan untuk berkontrak dengan syarikah," katanya.

Menurutnya penting agar pemerintah mengajukan nota keberatan, somasi, atau bahkan langkah hukum guna meminta pertanggungjawaban jemaah yang sudah dirugikan.

"Pemerintah sebagai pihak yang berkontrak dengan syarikah apakah cuma statement-statement doang, atau kemudian ada tindakan konkret?" katanya.

Baca juga:

Permintaan maaf

Di tengah gelombang masalah yang mengemuka, Menteri Agama Nazarudin Umar sempat mengeklaim bahwa pelaksanaan haji 2025 "lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya".

Menurutnya fasilitas yang disediakan bagi jemaah memadai.

"Alhamduillah secara umum pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, dilihat dari segi fasilitas yang disiapkan Saudi Arabia termasuk kemah, dan juga air, lalu jumlah kematian berkurang, karena bertambah rumah sakit dan klinik-klinik di beberapa tempat," kata Nazarudin, Sabtu (07/06), seperti dikutip dari Antara.

Meski begitu, sebelumnya pemerintah Indonesia sempat meminta maaf perihal masalah ketersediaan bus yang membawa jemaah dari Muzdalifah menuju Mina. Hal ini yang menyebabkan keterlambatan jemaah sampai di Mina.

"Sebagai penanggung jawab Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan jemaah," kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief di Mekkah (07/06).

Sementara itu, petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia di Mekkah juga sempat meminta maaf atas para jemaah yang tidak kebagian tenda saat wukuf di Arafah.

"Atas nama Ketua PPIH [Petugas Penyelenggara Ibadah Haji] Arab Saudi, saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan sebagian jemaah haji Indonesia," terang Muchlis M Hanafi di Makkah, Sabtu (07/06).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad akhir Mei 2025 lalu sempat menyatakan "perlunya peninjauan ulang terhadap sistem yang kini digunakan."