‘Kami tidak akan lagi mau termakan janji palsu politisi’ – Suara kelompok LGBT di tengah sentimen anti-LGBT demi dongkrak suara di Pemilu 2024

Pemilu 2024 menjadi kali keempat bagi transpuan Carahanna Marianne Schlovennan untuk ambil bagian dalam pesta politik empat tahunan tersebut. Namun, sentimen anti-LGBT yang kian dia rasakan membuatnya gamang untuk menggunakan hak pilihnya.

Cara – panggilan akrabnya – menggunakan hak pilihnya pada pemilu pertama dan kedua, sementara pada Pemilu 2019 silam, dia tak memilih.

Kala itu, perempuan berusia 28 tahun itu baru saja pindah ke Jakarta dan dia mengaku saat itu agak malas mengurus segala urusan administrasi untuk mencoblos. Sekarang, dia sudah punya KTP Jakarta yang seharusnya memudahkannya untuk ambil bagian dalam pesta politik pada 14 Februari nanti.

“Saya sebenarnya percaya kalau kita semua harus menggunakan suara kita tapi setiap tahun saya makin jengah dengan pemilu dan politik – rasanya saya akan golput lagi tahun ini,” ujarnya kepada wartawan Amahl Azwar yang melaporkan untuk BBC News Inondesia.

Salah satu alasan dia semakin jengah dengan pemilu dan politik adalah karena sentimen anti-LGBT jelang pemilu yang “selalu terjadi”. Baginya, sentimen-sentimen ini kerap dilontarkan untuk menggaet dukungan dari mereka menentang LGBT.

“Gila rasanya – seolah-olah LGBT itu powerful sekali sampai-sampai isu-isu LGBT bisa digunakan untuk meraih suara,” ujar Cara yang sehari-hari bekerja sebagai penerjemah lepas.

Cara mencontohkan bagaimana ketika salah satu pemimpin atau pejabat berwenang berbicara tentang LGBT, orang-orang pun mulai ramai membicarakannya sebagai sebuah isu. Itu membuatnya harus berhati-hati di muka publik.

“Misalnya, orang-orang berkata kasar kepada kami di sosial media dan menargetkan kami. Walau tidak langsung, setiap hari rasanya saya berjalan di atas pecahan telur – membuat saya takut untuk menjalani kehidupan sehari-hari,” tutur Cara.

Tahun ini menjadi tahun pertama bagi Agatha Hamdan, 21, menggunakan hak pilihnya. Namun, sama seperti Cara, dia mengaku sentimen anti-LGBT yang kian menguat membuatnya merasa gamang.

Dia mencontohkan sebuah kasus seseorang pengguna akun media sosial X (dulunya Twitter) yang dirundung secara daring setelah mengkritisi salah satu calon presiden.

“Aku yakin banyak queer people yang tidak seterbuka aku lebih ketakutan kalo mau ngritik capres sebagai kelompok rentan yang punya banyak krisar, queer people belum punya space yang aman untuk menyampaikan itu,” tuturnya secara terpisah.

Kekhawatiran Cara dan Agatha tidaklah mengada-ada. Sentimen anti-LGBT untuk menggaet dukungan pencoblos pada Pemilu 2024 nanti sudah bukan lagi batu loncatan, melainkan sengaja digunakan untuk tujuan elektoral, mulai dari pernyataan-pernyataan politisi hingga upaya mendorong regulasi-regulasi anti-LGBT.

Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ika Ningtyas, mengungkapkan hasil pemantauan yang dilakukan AJI terhadap pemberitaan 113 media online pada Januari dan Februari 2023 – satu tahun menjelang Pemilu 2024 – untuk melihat siapa yang paling banyak menyerukan pernyataan anti-LGBT ke publik dan “diamplifikasi media online”.

‘Politisi memainkan isu LGBT demi suara elektoral’

AJI mencatat, pada awal Januari 2023 saja, banyak kepala daerah yang tiba-tiba mengangkat isu LGBT, mulai dari Medan hingga ke beberapa kabupaten dan kota lain.

“Idenya sama: menggunakan narasi-narasi kebencian yang menjadi ide untuk mengeluarkan regulasi anti-LGBT. Kita tahu bahwa ini tidak bisa lepas dari konteks menjelang pemilu 2024,” ujar Ika kepada BBC Indonesia.

Dari pemberitaan 113 media online yang dipantau AJI, sambung Ika, banyak yang mengutip tokoh-tokoh ormas intoleran di sejumlah daerah yang punya relasi kuat dengan partai politik atau politisi tertentu.

“Berikutnya, 31 liputan memuat pernyataan-pernyataan anti-LGBT dari anggota-anggota DPRD dan 25 liputan dari walikota dan bupati. Kalau kita total, ini berarti ada sekitar 56 pejabat publik yang mengeluarkan pernyataan anti-LGBT,” ujar Ika.

“[Para politisi] berusaha menarik suara mayoritas dengan memainkan isu LGBT yang dianggap bisa membantu mereka mencapai suara elektoral di setiap Pemilu.”

Berdasarkan data Arus Pelangi, ada sekitar 45 regulasi anti-LGBT di Indonesia mulai tahun 2006 sampai 2018. Jumlah regulasi ini cenderung meningkat menjelang Pilkada dan Pemilu seperti terlihat di tahun 2016, 2018 dan 2023.

Menurut Ika, data dari Arus Pelangi dan juga hasil monitoring AJI ini mengonfirmasi latar belakang dan relasi pemilu dengan penggunaan sentimen anti-LGBT menjelang pemilu.

Baca juga:

“Kita tidak bisa mengabaikan kaitan penggunaan isu identitas, terutama lewat sentimen anti-LGBT, untuk kepentingan mencari suara atau elektoral, yang menghalalkan cara-cara kotor semacam ini dan kemudian berdampak serius terhadap hak-hak dan keselamatan kelompok rentan seperti LGBT,” tandasnya.

Dede Oetomo, sosiolog Universitas Airlangga yang juga pencetus GAYa Nusantara – organisasi pegiat hak LGBT pertama di Indonesia – mengakui bahwa sejak pemilu 2019 “ada kelesuan di kalangan aktivis dan organisasi LGBTQIA+ di kebanyakan tempat di Indonesia.”

“Hujan pernyataan dan kebijakan homofobik dan transfobik membuat kami defensif, walaupun tetap melakukan kegiatan sebisanya secara agak klandestin,” ujar Dede.

‘Kami tidak akan lagi mau termakan janji palsu politisi’

Menurut Dede, sebetulnya sampai pemilu tahun 2014 masih ada pendekatan dari politisi-politisi secara sporadis kepada pegiat-pegiat hak LGBT. Namun, setelah itu, pendekatan-pendekatan ini praktis berhenti sebab para politisi memandang advokasi hak-hak LGBT sebagai risiko terhadap karier politik mereka.

Secara terpisah, Ridho R Herewila, perwakilan dari Independent Men of Flobamora (IMoF) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengamini pernyataan Dede. Menurut dia, pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, masih banyak politisi dan partai yang mendekati komunitas LGBT untuk mendukung mereka pada pemilu.

“Bentuk pendekatannya pun bermacam-macam, janji kampanye untuk mengakomodir hak-hak kelompok minoritas, hingga memberikan ‘mahar’ bantuan sembako atau uang bahkan melibatkan komunitas dalam kegiatan kampanye tertentu,” ujar Ridho kepada BBC Indonesia melalui wawancara daring.

“Hasilnya mereka berhasil mempengaruhi komunitas LGBT untuk mendukung mereka,” katanya kemudian.

Namun, sambung Ridho, menjelang perhelatan Pemilu 2024 sudah hampir tidak ada lagi politisi-politisi maupun para partai yang mendekati kelompok minoritas untuk mendapatkan suara.

“Alasannya saya tidak tahu pasti. Namun, saya yakin, dari segi komunitas, kami tidak akan lagi mau termakan janji palsu politisi atau partai yang hanya ingin memanfaatkan komunitas untuk mendulang suara bagi mereka,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ika Ningtyas, mengaku khawatir akan penggunaan isu anti-LGBT pada Pemilu 2024 yang semakin diperparah dengan terbitnya regulasi-regulasi anti-LGBT di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil monitoring AJI, sepanjang 2023 cukup banyak regulasi anti-LGBT yang muncul di beberapa daerah, yang menunjukkan bahwa satu daerah hanya “copy paste” daerah lainnya seperti Makassar, Bandung, Garut, Medan, dan Sampang.

Baca juga:

Walaupun tidak semua daerah memiliki regulasi anti-LGBT, Ika Ningtyas mengingatkan bahwa tidak semua daerah juga memiliki “perlindungan yang bagus” terhadap kelompok LGBT.

“Nah, ketika sentimen anti-LGBT dipertegas dengan adanya regulasi, kita bisa bayangkan makin terlegitimasinya persekusi oleh negara dan pemerintah daerah untuk melanggar hak-hak kelompok LGBT,” ,” tutur Ika.

Sementara, pemerintah pusat tidak memiliki langkah-langkah untuk mencegah hal ini terjadi. Ini yang mengkhawatirkan.”

Kendati demikian, sebetulnya masih beberapa bagian di Indonesia di mana upaya-upaya untuk menghalau diskriminasi terhadap LGBT terlihat secara riil. Dede Oetomo mencatat pengecualian aktivisme di beberapa kota Indonesia Timur.

“Yakni Manado, Ternate, Ambon, Maumere, dan Kupang di mana ada usaha-usaha untuk menyusun perda anti diskriminasi terhadap kelompok-kelompok rentan,” tutur Dede Oetomo.

Dia menambahkan bahwa lembaga bantuan hukum (LBH) setempat dan para akademisi juga terlibat dalam upaya penyusunan perda anti diskriminasi tersebut.

Ridho R Herewila mengonfirmasi bahwa pihaknya selama beberapa tahun terakhir konsisten memberikan informasi dan edukasi SOGIESC (konsep pemahaman mengenai tubuh, orientasi seksual, dan gender) dan membangun dan membangun jaringan dengan lembaga baik pemerintahan maupun non-pemerintah, akademisi, dan juga media cetak dan online.

“Kami IMoF NTT mengapresiasi kerja sama antara LBH [Lembaga Bantuan Hukum], para aktivis HAM dan akademisi dalam mengusung perda anti-diskriminasi untuk kelompok minoritas dan marginal, terutama keragaman SOGIESC yang dapat menjadi instrumen penting untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan karakteristik seksual,” papar Ridho.

Adapun di tingkat nasional, Dede Oetomo menyebutkan juga ada upaya koalisi yang menamakan dirinya Koalisi Nasional Kelompok Rentan Anti Diskriminasi (KAIN), gabungan berbagai aktivis, untuk menggolkan RUU anti-diskriminasi yang luas.

“Perjuangan masih panjang, tapi sudah dimulai. Represi tidak dibiarkan begitu saja. Ada perlawanan,” tegas Dede.

Apa kata timses capres soal diskriminasi LGBT?

BBC News Indonesia menghubungi perwakilan dari masing-masing pasangan capres-cawapres Pemilu 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Anies Baswedan, dalam dialog terbuka berformat town hall bertajuk ‘Desak Anies’ pada Desember kemarin memperoleh pertanyaan mengenai LGBT. Dalam cuplikan yang beredar di media sosial pada 22 Desember 2023, Anies mengatakan Indonesia memiliki dasar Pancasila dan menghargai hak asasi manusia (HAM).

“Saya pribadi tidak setuju dengan LGBT. Dan menurut saya kita–kami berpandangan itu bukan sesuatu yang sejalan dengan prinsip agama kita,” ujar Anies dalam video itu.

Anies menegaskan negara Indonesia tidak akan mengakui pernikahan sesama jenis karena hal itu tidak diterima dalam agama, tetapi untuk hal-hal yang lain seperti mengurus KTP ataupun pekerjaan tidak boleh ada diskriminasi.

“Kalau bekerja ya bekerja aja. Menurut saya justru malah jangan lebay. Kenapa harus menonjol-nonjolkan,” ujarnya.

Juru bicara Tim Nasional (Timnas) Pemenangan pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Angga Putra Fidrian, mengonfirmasi video tersebut.

“Saya kira sikap dari Pak Anies jelas, ya, bahwa teman-teman yang LGBT tetap bisa mendapatkan pelayanan publik, tidak didiskriminasi, dapat layanan kesehatan,bisa dapat kerja dan dapat pendidikan,” tutur Angga melalui pesan teks.

Angga tidak menjawab pertanyaan BBC News Indonesia mengenai adanya perda-perda yang mendiskriminasi LGBT.

Sementara juru bicara pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono, mengatakan “yang jelas tidak boleh ada perundungan terhadap siapa pun”.

“Ini juga seperti hal-hal yang lain yang semua harus merujuk pada undang-undang. Jadi semua harus merujuk pada Konstitusi. Itu aja. Jadi semua kan sudah jelas, sudah diatur,” tutur Aiman menanggapi pertanyaan BBC News Indonesia.

“Soal seperti ini kan juga bukan hal yang baru, ya. Jadi tinggal kita bagaimana mengikuti undang-undang. Kita taat pada Konstitusi.”

BBC News Indonesia sudah berkali-kali berusaha menghubungi tim dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetapi tidak mendapatkan respons mengenai isu ini.

Satu-satunya jawaban muncul dari Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Direktur juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Viva Yoga Mauladi, yang mengatakan bahwa dirinya tidak menguasai isu tersebut.

Tak semua pemilih LGBT enggan gunakan hak pilih

Tariska Indri, perwakilan Perkumpulan Suara Kita dalam Program Sahabat Transpuan di Bali, mengatakan dirinya akan berpartisipasi pada Pemilu 2024 nanti walaupun mengaku belum pasti menentukan pilihannya.

Indri mengakui beberapa rekan transpuan memilih untuk golput pada Pemilu 2024. Namun, dirinya pribadi tetap menyalurkan haknya sebagai warga negaranya. Baginya, sentimen anti-LGBT tidak menjadikan dirinya patah arang.

“Di atas kepentingan transpuan, kan, juga banyak [kepentingan lainnya] misalnya kesejahteraan rakyat, ekonomi yang bagus,” ungkap Indri.

“Kami akan pelajari dulu [pasangan] mana yang lebih mendukung, paling nggak mepet untuk LGBT. Minimal tidak mendiskriminasi LGBT. Kita masih memantau dari debat-debat [capres-cawapres] ini juga tanggapan-tanggapan para pakar.”

Seorang perempuan yang mengidentifikasi dirinya sebagai lesbian dan bagian dari LGBT meminta supaya identitasnya disamarkan mengatakan kepada BBC Indonesia bahwa dirinya cenderung memilih Anies Baswedan karena setidaknya dia tidak mengecam LGBT.

“Aku rasa terlalu tidak realistis kalau sampai tahap ini aku berharap punya pemimpin yang mau mendukung LGBT. Menurutku statement Anies yang abu-abu masih bisa secara pribadi aku terima, di mana dia tidak mendukung tapi juga tidak mengecam,” ujarnya.

Sementara Agatha Hamdan, yang untuk pertama kalinya akan memilih pada Pemilu 2024, masih tidak melihat adanya pendekatan yang progresif dari masing-masing kandidat terutama terhadap transpuan.

“Harapanku adalah isu-isu kelompok rentan yang memang buat mereka bisa digoreng kapan aja sedangkan buat kami ini adalah isu life or death [hidup atau mati] bisa berhenti untuk dibahas,” tutur dia.

Baca juga:

Kembali ke Carahanna Marianne Schlovennan, saat BBC Indonesia menanyakan apakah tidak ada satu pun kandidat yang akan dia pilih, dia mengutarakan bahwa dari semua kandidat yang ada, dia merasa pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD adalah capres-cawapres yang paling “lesser evil”.

Kendati demikian, rasa jengah yang kian menjangkitnya akibat peningkatan sentimen anti-LGBT selama beberapa tahun terakhir membuatnya tetap cenderung untuk tidak memilih sama sekali pada Pemilu 2024.

Satu hal yang pasti, Cara berharap orang-orang bisa membiarkan mereka yang LGBT untuk dapat menjalani hidup seperti manusia umumnya. Dia menekankan bahwa, “LGBT tidak menuntut privilege lebih.”

“LGBT itu bukanlah sebuah ide, kami ini adalah manusia,” pungkasnya.