Komunitas LGBT 'melawan' pernyataan wali kota Depok: 'Ini rumah kami, saya harus bertahan'

Sebagian warga Depok, Jabar, yang memiliki orientasi seksual Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), mengaku akan 'melawan' pernyataan Wali Kota Depok Mohammad Idris, yang berencana merazia mereka, namun tidak sedikit yang memilih 'tiarap'.

Jaka, begitu nama samarannya, adalah seorang gay. Dia mewanti-wanti saya agar tidak menyebut jati dirinya untuk wawancara ini.

"Saya ingin semua ini, topik ini, segera surut," ujarnya, Rabu (15/01) malam itu. "Saya tidak mau kasus ini berlarut-larut."

Di salah-satu sudut Jakarta, Jaka baru saja menghadiri diskusi membahas pernyataan Wali Kota Depok, Mohammad Idris, yang berujar akan merazia tempat-tempat yang diindikasikan lokasi komunitas LGBT berkumpul, seperti mal, kos-kosan atau apartemen.

Wali kota Depok menyatakan upaya itu dilakukan untuk melindungi warganya dari kasus Reynhard Sinaga.

Walaupun bukan warga Depok, Jaka yang merupakan warga Jakarta tetap mengaku resah dan khawatir mendengar pernyataan sang wali kota.

Setelah menarik napas panjang, pria ini lantas berujar: "Kekhawatiran tiba-tiba saya didatangi (kelompok yang merazia) ... Misalnya di dalam rumah, ada dua lelaki sekamar, saya khawatir jadi sasaran."

Dan di tempat kerjanya, Jaka memaparkan, kasus Reynhard Sinaga menjadi gunjingan dan memunculkan debat kusir yang mengaitkan orientasi seksual dan masalah kejahatan.

Dia mengaku menghindari topik itu, tapi "kalau terpaksa harus saya jawab, saya jawab seperlunya." Misalnya, dia akan bersuara untuk apa yang disebutnya meluruskan anggapan bahwa kasus Reynhard terkait dengan orientasi seksualnya.

"Kriminal adalah kriminal, orientasi seksual tidak ada kaitan dengan tindak kriminal yang dia (Reynhard) lakukan," ujarnya berulang-ulang.

Usai wawancara, dia mengenakan jaket dan topi pet. Namun dia kemudian teringat sikap sebagian kawan-kawannya sesama LGBT yang berusaha menutupi identitasnya demi keamanan.

"Mengubah ekspresi dari yang kelihatan feminim mulai bertindak maskulin supaya tidak menjadi sasaran," ungkapnya. Sebagian anggota komunitas itu juga meminta informasi tentang siapa yang bisa dihubungi apabila mereka dipersekusi.

'Teman-teman transgender paling terdampak'

Jaka tidak sendiri. Audi, seorang waria atau transgender, melalui akun YouTube pribadinya, Jumat (10/01) lalu, bersaksi bahwa dia merasa resah gara-gara pernyataan wali kota Depok, walaupun dia mengaku belum mendapat dampak langsung.

"Kalau ada razia, mereka yang tidak paham LGBT, maka teman-teman transgender yang paling terdampak," ungkap Audi yang sejak 10 tahun lalu tinggal di Depok, dalam wawancara dengan wartawan BBC News Indonesia, Resty Woro Yuniar, Kamis (16/01).

Padahal, menurutnya, selama ini, "di tingkat akar rumput" tidak ada masalah antara dirinya dan rekan-rekan LGBT dengan warga di sekitarnya. "Kita bahkan main voli dengan warga sekitar, tiga kali seminggu," ungkapnya.

Namun setelah ada pernyataan wali kota Depok, dia merasa was-was, karena bisa saja ucapannya itu dapat memicu bagi kelompok tertentu yang sejak awal menolak keberadaan mereka.

"Dan di medsos, sudah mulai terasa. Ada yang mengatakan kami 'wajib dibasmi, karena dianggap menimbulkan bencana'. Pokoknya kami dianggap lebih jahat dari orang terjahat," kata Audi.

Anggun, yang menyebut dirinya sebagai transgender, juga mengaku khawatir terhadap rekan-rekannya sesama waria yang "bekerja di jalanan sebagai pengamen".

"Mereka rentan mendapat kekerasan setelah ada pernyataan wali kota Depok," ungkap Anggun yang tinggal di Jakarta.

"Itu (ucapan wali kota Depok) semacam ajakan untuk orang-orang yang pemahamannya awam, yang sebagian tingkat kebenciannya terhadap LGBT tinggi, untuk mempersekusi kami," katanya.

'Saya takut, tapi ini rumah saya, saya harus bertahan'

Teguh, 32 tahun, warga Depok, mengaku dirinya gay. Dia mengaku sempat merasa takut dengan dampak akibat pernyataan wali kota Depok, namun dia akan memilih bertahan.

"Saya merasa ini rumah saya, saya takut, tapi saya harus bertahan," kata Teguh dalam wawancara dengan wartawan BBC News Indonesia, Resty Woro Yuniar, Rabu (16/01).

Dia juga meragukan apakah Pemkot Depok benar-benar akan merealisasikan pernyataan wali kotanya. "Kita lihat saja, apakah mereka berani. Apakah ini pencitraan, karena akan ada pilkada?"

Bagaimanapun, Teguh mengaku tidak pernah secara terbuka menyebut dirinya sebagai gay. "Kalau ada yang tanya, saya akan jawab," ujar aktivis di Suara Kita.

Apa isi pernyataan wali kota Depok?

Dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, Wali Kota Depok Mohammad Idris beralasan langkah pencegahan penyebaran perilaku LGBT itu diambil demi melindungi wilayahnya dari kasus seperti Reynhard Sinaga.

Beberapa upaya pencegahan itu, kata Mohammad Idris, dengan merazia tempat-tempat yang diindikasikan sebagai lokasi LGBT berkumpul seperti mal, kos-kosan atau apartemen.

Jika dipastikan ada kelompok LGBT, katanya, Satpol PP akan membawa mereka ke bidang penyuluhan untuk 'dibina' secara agama.

"Kalau mereka mengaku LGBT dan minta bantuan ingin keluar dari lingkaran itu, kita lakukan semacam recovery atau nasihat-nasihat," ucapnya kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (12/01).

Tindakan lainnya menyebarkan surat edaran ke pusat-pusat perbelanjaan agar tidak membiarkan kelompok LGBT berkumpul dan membentuk crisis centre untuk mendata korban LGBT.

Menurut Mohammad Idris, apa yang dilakukannya itu sebagai langkah antisipasi agar perilaku LGBT yang disebutnya sebagai 'virus, tidak menyebar'. Karena itu ia menolak jika kebijakannya dikatakan melanggar hak privat seseorang dan mengkriminalkan kelompok LGBT.

"Kita berangkat dari aturan ketertiban umum bahwa ini memang secara norma dan agama, menjadi sebuah permasalahan. Makanya kita tindakan-tindakannya persuasif, artinya memberikan penyuluhan dan kesadaran."

"LGBT melanggar aturan agama tidak? Ini kan masalahnya virus, bisa menyebar. Lain halnya orang meninggalkan salat itu sangat privasi, tidak bisa diambil tindakan karena aturan meninggalkan salat terus dieksekusi, tidak ada."

Belakangan, Idris mengaku rencananya itu akan dikonsultasikan dulu dengan pemerintah pusat, meski itu tak mengubah sikapnya menolak keberadaan LGBT.

Apa komentar aktivis hak-hak LGBT?

Aktivis hak-hak kaum LGBT dan pimpinan organisasi Suara Kita, Hartoyo, memilih untuk secara terbuka menolak pernyataan wali kota Depok, karena "apabila kita diam juga tetap didiskriminasi secara sistematis".

"Lebih bagus kita bersuara, dan kalau saya menyebutnya melawan," kata Hartoyo kepada BBC News Indonesia, Rabu (16/01).

"Kita harus menyampaikan kepada publik bahwa apa yang dituduhkan mereka tidak benar. Ini ruang konstelasi yang harus kami rebut," tambahnya. "Untuk kami dialogkan tentang apa yang terjadi dan apa itu LGBT."

"Jadi, enggak usah takut. Waspada penting, tapi melawan juga penting, dengan mendialogkan secara konstruktif."

Menurutnya, kasus Reynhard Sinaga dan kasus-kasus serupa lainnya, sering kali dipakai para pihak yang sejak awal menolak LGBT untuk memarjinalkan mereka.

Namun demikian, menurutnya, kasus Reynhad juga dapat dijadikan bahan dialog dengan keluarga yang memiliki anggota yang memiliki orientasi seksual minoritas.

"Yang tadinya nggak pernah ngomongin dengan orang tua tentang apa itu LGBT, dengan kasus Reynhard, akan ada dialog-dialog kecil dalam keluarga," katanya.

Kepada kelompok LGBT yang mengalami kekerasan pasca pernyataan wali kota Depok, dia meminta mereka untuk berani lapor kepada polisi atau kelompok-kelompok seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, YLBHI, atau Suara Kita.

"Intinya jangan pernah diam untuk melawan ketidakadilan, karena sekali kita diam, kita akan terus ditindas," kata Hartoyo.

"Diam kita ditindas, dan melawan juga akan ditindas, tapi seperti kata (sastrawan) Pramudya Ananta Toer, melawan itu kan sehormat-hormatnya. Itu kehormatan kita sebagai warga negara bahwa kita sama-sama punya hak," ujarnya.

Apa tanggapan Komnas HAM dan Komnas Perempuan?

Bagaimanapun, para pegiat hak asasi manusia mempertanyakan rencana wali kota Depok yang dianggap melanggar HAM dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Komnas HAM bahkan telah menulis surat kepada wali kota Depok untuk meminta agar dia membatalkan rencana itu.

Dia juga diminta melindungi kelompok minoritas seksual dan identitas gender di kota tersebut.

Sementara Komnas Perempuan, melalui komisionernya Mariana Amiruddin, mengatakan pernyataan wali kota Depok itu menunjukkan bahwa sejumlah pemimpin kepala daerah di Indonesia belum memiliki kapasitas dalam memahami nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bagi kelompok minoritas.

"Mungkin (sebagian) pemimpin kepala daerah kita, belum punya kapasitas," kata Mariana kepada BBC News Indonesia, Rabu (16/01).

"Karena itu dia harus diberi kapasitas (dari Kemendagri), sehingga cara berpikirnya tahu nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan hukum yang memberi keadilan kepada masyarakat. Saya pikir standar itu dulu harus dicapai," papar Mariana.

Dua tahun lalu, menurut catatan organisasi Arus Pelangi, lebih dari 55% kelompok minoritas seksual LGBT pernah mengalami diskriminasi, yang didominasi pelecehan verbal, lalu disusul penganiayaan fisik dan ancaman kekerasan.

Walaupun ada konsensus di antara pakar ilmu perilaku dan kesehatan kejiwaan bahwa LGBT adalah aspek normal dalam orientasi seksual manusia, sebagian masyarakat dan kelompok di Indonesia masih menganggapnya sebagai kelainan seksual.

BBC News Indonesia