Surat edaran anti-LGBT di Fakultas Teknik UGM, pencegahan kekerasan dan hak LGBT di kampus jadi sorotan

Surat edaran larangan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang diterbitkan dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (FT UGM) disayangkan pegiat hak LGBT dan alumni UGM. Namun, insiden ini dianggap membuka peluang diskusi terkait pencegahan kekerasan dan hak kelompok minoritas.

Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik UGM Prof Sugeng Sapto Sarjono mengkonfirmasi terbitnya surat edaran tersebut, dengan menambahkan imbauan itu keluar setelah melalui pertimbangan berdasarkan keluhan mahasiswi-mahasiswi tentang keberadaan mahasiswa berpakaian perempuan di toilet perempuan di FT UGM.

Ketika BBC Indonesia berusaha mengkonfirmasi apakah orang ini mengidentifikasi dirinya sebagai transpuan atau waria, Sugeng menjawab: “Iya, seperti itu. Barangkali seperti itu.”

"Teman-teman putrinya menjadi jengah, kurang nyaman," ujar Sugeng kepada Amahl Azwar yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (15/12).

Oleh sebab itu, dekan FT UGM mengeluarkan surat edaran yang "menolak dan melarang aktivitas dan penyebarluasan LGBT" di fakultas tersebut, salah satunya karena "tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila".

Pegiat hak LGBT Dede Oetomo, menyayangkan sikap lembaga pendidikan tinggi sekelas UGM yang mendasarkan kebijakannya pada "moralitas yang penuh kebencian" terhadap kelompok yang berbeda, dengan menambahkan bahwa “fakultas-fakultas ilmu eksakta cenderung moralitistis soal LGBT.”

Sementara transpuan Alegra Wolter yang kini mengadvokasi hak-hak kelompok LGBT mengatakan insiden yang terjadi di FT UGM membuka peluang diskusi tentang pencegahan kekerasan dan hak-hak komunitas minoritas tersebut.

“Saya rasa persoalan ini memberikan peluang untuk kita semua bisa berdiskusi secara terbuka dan dewasa tanpa menyudutkan pihak manapun, terutama pihak yang rentan untuk mendapatkan diskriminasi dan kekerasan," ujar Alegra.

Balada toilet

Dalam wawancara dengan BBC Indonesia, Sugeng mengatakan muncul sejumlah laporan mengenai seorang mahasiswa, yang menurut kesaksian mahasiswi-mahasiswi, berpakaian layaknya perempuan dan menggunakan fasilitas toilet perempuan di fakultas.

“Yang kemarin itu dilaporkan oleh teman-teman mahasiswi itu bahwa yang bersangkutan itu diyakini bahwa dia itu sebagai seorang pria,” ujar Sugeng melalui perbincangan via sambungan telepon, Jumat (15/12).

Diambil dari situs resmi FT UGM, surat edaran yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember itu menyatakan: “Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada menolak dan melarang aktivitas dan penyebarluasan LGBT bagi seluruh Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan norma yang berlaku di Indonesia.”

“Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada bisa memberikan sanksi hingga maksimal terhadap dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan yang terbukti memiliki perilaku dan/atau melakukan penyebarluasan paham, pemikiran, sikap, dan perilaku yang mendukung LGBT.”

Sugeng menyanggah ketika BBC Indonesia berupaya melakukan konfirmasi apakah ini artinya mereka yang mengidentifikasi dirinya sebagai LGBT tidak dapat memperoleh pendidikan di FT UGM.

“Totally wrong, tidak benar seperti itu. Yang kita tidak perbolehkan itu adalah aktivitas-aktivitas yang seperti itu yang kemudian bisa dianggap nanti [...] menjadi tidak nyaman bagi sebagian komunitas yang lain,” tutur Sugeng.

“Kami tidak mempunyai hak atau kewenangan apa pun untuk melarang seseorang untuk preferensi seksualnya.”

Kendati tidak secara eksplisit menyebutkan orang yang konon dikeluhkan mahasiswi-mahasiswi FT UGM itu sebagai transpuan atau waria, Sugeng mengatakan dirinya berharap akan ada “penyelesaian yang elegan” dan pihaknya akan berusaha melakukan mediasi.

Baca juga:

“Kami belum mempunyai - mohon maaf ya - kasus-kasus yang seperti ini. Jadi nanti justru kalau dimungkinkan kita ajak bicara seharusnya sebaiknya seperti apa yang dilakukan - prinsipnya supaya semuanya menjadi nyaman,” ujarnya.

Pihak dari departemen-departemen di bawah FT UGM, menurut Sugeng, meminta adanya payung regulasi mengenai permasalahan toilet ini.

BBC Indonesia menanyakan kepada Sugeng solusi seperti apa yang ditawarkan ke depannya - sebab memaksakan orang-orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai transpuan masuk ke toilet pria pun juga akan menimbulkan ketidaknyamanan.

“Nanti itu akan yang kita akan bicarakan apakah nanti di masing-masing departemen barangkali misalnya untuk yang seperti ini masuknya terpaksa ke toilet difabel,” tutur Sugeng.

Pegiat hak LGBT sekaligus pendiri dan pembina GAYa Nusantara, Dede Oetomo, dalam bincang-bincang beliau dengan BBC Indonesia menyayangkan sikap UGM, dengan menambahkan: “UGM tidak monolitik. Tidak semua sama. UGM ada macam-macam warna. Fakultas-fakultas ilmu eksakta cenderung moralitistis soal LGBT.”

“Sangat memprihatinkan bahwa lembaga pendidikan tinggi, alih-alih mendasarkan kebijakannya pada sains, malah mendasarkan kebijakannya pada moralitas yang penuh kebencian pada orang yang berbeda,” ujar Dede, yang juga merupakan sosiolog dari Universitas Airlangga, Surabaya, dalam pesan teks WhatsApp-nya kepada BBC Indonesia.

Seorang alumni UGM dari fakultas selain FT UGM pun menyayangkan adanya surat edaran tersebut.

“Sebagai alumni kajian budaya dan media UGM, aku tidak menemukan adanya aturan semacam itu baik di Sekolah Pasca atau Fakultas FIB. Jadi jika ada aturan bahkan surat edaran larangan LGBT di salah satu Jurusan Teknik itu sedih banget, sih,” ujar Angela Frenzia, 35, seorang penulis, peneliti, dan aktivis keadilan.

“Bagiku,yang juga aktivis keadilan gender, itu sudah menjadi bentuk mendiskriminasi gender. Itu sudah bentuk kekerasan berbasis gender,” ujar Angela Frenzia, 35, seorang penulis, peneliti, dan aktivis keadilan.

Trauma karena pelecehan verbal

Alegra Wolter, dokter transpuan pertama di Indonesia yang terbuka dengan identitas gendernya dan pernah BBC Indonesia wawancarai pada Januari tahun lalu, menceritakan pengalaman tak mengenakkan yang dia alami dalam proses transisi gender pada 2014 – dia saat itu mengambil kuliah kedokteran di salah satu universitas swasta di Jakarta.

“Pernah dalam proses tersebut saya mencoba mengakses fasilitas toilet laki-laki, waktu itu saya ingat ada kakak kelas saya yang melecehkan saya secara verbal membuat saya merasa trauma,” tutur Alegra, seraya menambahkan bahwa proses transisi bukanlah proses instan.

Setelah sekitar satu-dua tahun menjalani terapi hormon, pada 2016 Alegra mulai bertransisi secara sosial – dia mulai memanjangkan rambut, berdandan lebih feminin, dan menggunakan pakaian-pakaian yang lebih feminin ataupun netral gender.

“Saya merasa lebih nyaman baik secara fisik dan mental. Saya juga lebih sering dipanggil “Bu”," ungkap Alegra.

Menyadari perubahan yang saya alami, saya menjadi lebih nyaman dan percaya diri untuk bisa mengakses fasilitas publik yang sesuai dengan identitas gender saya, misalnya mengakses kamar mandi perempuan,” ungkapnya.

Alegra mengatakan dirinya merasa lebih nyaman untuk memasuki fasilitas publik sesuai dengan identitas yang dimilikinya – seperti toilet perempuan. Dia menegaskan ketika dirinya memasuki toilet - dia memang hanya memikirkan tentang menggunakan toilet sebagaimana mestinya.

“Tidak ada pemikiran atau tujuan untuk melihat perempuan lain [apalagi] melakukan pelecehan,” ucap Alegra.

Dede Oetomo dari GAYa Nusantara pun menambahkan bahwa idealnya toilet memang tidak perlu digenderkan.

“Di rumah pun, toilet tidak digenderkan. Mau itu bapak, nenek, ibu, kalaupun ada yang waria pun tetap menggunakan toilet rumah.”

'Peluang berdiskusi'

Alegra mengatakan rasa tidak nyaman yang konon diutarakan mahasiswi-mahasiswi perempuan seharusnya menjadi kesempatan untuk menyorot isu mengenai kebijakan perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual di kampus.

“Yang seharusnya menjadi bahan diskusi adalah bagaimana kita bisa membuat lingkungan kampus itu aman dan terlindungi dari kekerasan seksual, bukan malah menjauhi teman-teman transgender mengakses tempat umum yang membuat mereka merasa nyaman dan sesuai dengan identitasnya,” tutur Alegra.

“Saya rasa persoalan ini memberikan peluang untuk kita semua bisa berdiskusi secara terbuka dan dewasa tanpa menyudutkan pihak manapun, terutama pihak yang rentan untuk mendapatkan diskriminasi dan kekerasan.”

Alegra menjelaskan bahwa justru individu transgender sering kali mengalami kekerasan di muka publik, dimana data menunjukkan bahwa satu dari dua individu transgender pernah mengalami kekerasan seksual dalam hidupnya.

Baca juga:

Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Fakultas Teknik UGM Prof Sugeng Sapto Sarjono menegaskan kepada BBC Indonesia bahwa pihaknya akan melakukan pendekatan persuasif terkait insiden tersebut.

“Nanti akan ada pendekatan persuasif dulu setelah ini kepada yang bersangkutan. Nanti kita akan ajak mediasi,” ujarnya.

Dia pun menegaskan bahwa pihak kampus tetap akan memperbolehkan orang LGBT di lingkungan fakultas, misalnya untuk kuliah tamu, selama kuliah tamu yang dimaksud tidak berisikan materi tentang menggalakkan LGBT.

“Nyuwun sewu [Mohon maaf] - saya kan tidak bisa mengidentifikasi apakah seseorang itu LGBT atau tidak - tidak bisa hanya berdasarkan tampilan. Kalau itu yang diundang ya silahkan,” ujarnya.

BBC Indonesia telah mengontak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kebutuhan artikel ini, tetapi belum mendapatkan respons.