Dugaan pengeroyokan aparat TNI terhadap relawan Ganjar dan kasus-kasus kekerasan lainnya - 'Pelaku harus cepat ditangkap dan ungkap motifnya'

Sejumlah pengamat pemilu memperkirakan eskalasi kekerasan di kalangan pendukung atau relawan capres-cawapres jelang pencoblosan Pilpres 2024 bakal meningkat jika polisi lamban menindak pelaku dan mengungkap motifnya.

Eskalasi kekerasan itu, menurut mereka, kemungkinan besar terjadi di daerah rawan yang memiliki kantong suara besar dan potensi perebutan suaranya sangat kuat.

Seperti yang terjadi di Sleman, Yogyakarta, baru-baru ini yakni seorang simpatisan capres-cawapres Ganjar-Mahfud meninggal karena diduga dianiaya oleh pendukung dari pasangan calon nomor urut 2.

Atas peristiwa itu, Polres Sleman telah menangkap dua pelaku penyeroyokan terhadap kader Repdem Yogyakarta, Muhandi Mawanto. Adapun dua pelaku lainnya masih buron.

Sementara terkait kasus penganiayaan sejumlah relawan Ganjar-Mahfud oleh aparat TNI di Boyolali, Jawa Tengah, Komandan Kodim 0724/Boyolali, Letkol (Inf) Wiweko Wulang Widodo, tengah memeriksa 15 anggotanya.

Apa yang terjadi di Boyolali?

Dalam sepekan terakhir setidaknya ada tiga peristiwa kekerasan yang terkait dengan para relawan atau pendukung capres-cawapres.

Kalau sebelumnya terjadi pada pendukung capres Prabowo-Gibran di Sampang, Madura, maka saat ini menimpa simpatisan pasangan calon nomor urut 2 di Boyolali, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta.

Tujuh relawan Ganjar-Mahfud disebut menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan aparat TNI AD Yonif 408/Suhbrastha Kompi Senapan B pada Sabtu (30/12).

Ketua Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Boyolali, Susetya Kusuma Dewi, menuturkan insiden tersebut bermula saat para relawan sedang konvoi menuju acara kampanye yang dihadiri Ganjar Pranowo.

Tapi, katanya, ketika sejumlah relawan melewati depan markas malah mendapat perlakuan tidak menyenangkan.

Mereka diduga dilempari batu dan dicegat menggunakan bambu.

Kira-kira sejam kemudian, sambung Susetya, beberapa aparat TNI AD disebutnya tiba-tiba keluar markas dan kembali mengadang para relawan yang mengendarai sepeda motor lantas melakukan penganiayaan.

"Jadi kami melihat semua fakta di lapangan dan saksi-saksi tidak ada pemberitahuan, peringatan atau kompromi untuk tidak lewat sana," imbuh Ketua Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Boyolali, Susetya Kusuma Dewi kepada wartawan Fajar Shodiq yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (31/12).

"Tapi mereka keluar dari markas dan langsung mengadang dan melakukan penyerangan, pemukulan, penendangan dan penyeretan ke dalam markas. Di dalam dilakukan pemukulan," sambungnya.

Susetya juga menambahkan korban penganiayaan tidak hanya dari relawan tapi warga sekitar.

Waktu itu, kata dia, seorang warga sedang merekam apa yang terjadi di lokasi kejadian.

Namun warga yang tak disebutkan namanya tersebut langsung ditarik dan diseret ke dalam markas.

"Warga itu tidak ikut kampanye dan menjadi korban luka. Ada sekitar 20 oknum yang diduga melakukan penganiayaan."

Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Mahfud Boyolali menyebut jumlah korban luka sebanyak enam orang yang terdiri dari lima relawan dan satu warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian.

Dua di antaranya masih menjadi perawatan medis di RSUD Pandanarang, Boyolali.

Dia mengeklaim telah mengantongi bukti-bukti dan saksi tindakan kekerasan itu. Bahkan pihak keluarga disebut sudah melaporkan aksi tersebut ke Denpom IV/4 Surakarta.

Atas peristiwa ini TPD Ganjar-Mahfud Jawa Tengah sudah berkoordinasi dengan tim pemenangan nasional untuk membentuk tim khusus pendampingan.

Damdin Boyolali periksa 15 anggota TNI

Dandim 0724/Boyolali, Letkol (Inf) Wiweko Wulang Wiwoho mengakui terjadinya kasus penganiayaan yang dilakukan anggotanya kepada relawan dan warga sekitar di depan markas Yonif 408/Suhbrastha pada Sabtu (30/12) sekitar pukul 11.19 WIB.

Akan tetapi berdasarkan keterangan anggotanya, tindakan itu terjadi secara spontan yang dipicu kesalahpahaman.

Kala itu, menurut dia, sejumlah anggota Yonif 408 sedang menggelar kegiatan olahraga di asrama Kompi Senapan B Yonif 408/Suhbrastha.

"Saat olahraga voli itu terdengar suara bising yang membuat tidak nyaman dari beberapa sepeda motor dengan knalpot brong yang melintas secara terus menerus dan berulang kali," jelasnya dalam konferensi pers di Makodim 0724/Boyolali.

"Kemudian beberapa anggota secara spontan keluar dari asrama menuju jalan depan untuk mencari sumber suara knalpot brong pengendara motor tersebut."

Ia menyebut para anggota TNI AD keluar untuk mengingatkan pengendara motor tersebut dengan memberhentikan dan membubarkan.

Tapi aksi itu akhirnya berujung dengan tindakan penganiayaan.

Wiwoho berkata kasus ini telah ditangani pihak berwenang Denpom IV/4 Surakarta. Jumlah anggota yang diperiksa polisi militer, katanya, mencapai belasan prajurit.

"Saat ini yang terkonfirmasi yang diperiksa di Denpom 4 Surakarta oknum Batalyon Infanteri 408 Suhbrastha terkonfirmasi 15 orang."

"Malam ini dilakukan penyelidikan dan sudah berjalan, mungkin akan terkonfirmasi berapa jumlah yang akan ditetapkan tersangka akan dikonfirmasi langsung oleh Dandenpom."

Pihak TNI katanya menyesalkan peristiwa ini dan berjanji untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku kepada siapapun pelakunya.

Ia pun menjamin biaya perawatan korban luka akan ditanggung oleh TNI.

Apa yang terjadi di Sleman?

Di Sleman, Yogyakarta, seorang pendukung capres-cawapres Ganjar-Mahfud meninggal setelah dirawat akibat diduga dikeroyok simpatisan pasangan calon nomor urut 2.

Korban yang disebut bernama Muhandi Mawanto meninggal di RSPAU Harjo Lukito, Yogyakarta, pada Kamis (28/12).

Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar-Mahfud di Yogyakarta, Yuni Setia Rahayu, berkata Muhandi adalah anggota Barisan Sgiratal Mustaqim (BSM) -yang merupakan laskar underbow PDIP.

Warga Wedomartani, Kabupaten Sleman ini, menurut Yuni, menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan anggota Laskar Arafat -atau anggota sayap organisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kejadiannya saat itu, anggota laskar Arafat sedang menggelar konvoi kampanye untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2 pada Minggu (24/12).

"Saat kejadian Andi [panggilan Muhandi] sedang berada di tempat anak-anak Arafat PPP yang tengah kampanye untuk Prabowo di sekitar rumahnya, karena ibunya Andi ada di Dusun Kembang, Maguwoharjo."

Setelah itu Muhandi yang berkumpul bersama massa Laskar Arafat dikeroyok dan dihajar ramai-ramai oleh anggota Laskar Arafat.

Yuni menyebut korban bahkan dipukul dengan batako dan akhirnya dilindungi oleh polisi.

"Setelah dihajar dia masih sempat jalan dan pulang ke rumahnya. Terus dibawa ke rumah sakit dan tidak sadarkan diri karena banyak pendarahan."

Ia mengaku tidak tahu betul alasan korban berada di tempat berkumpulkan Laskar Arafat.

Tapi bagaimanapun dia menyayangkan kekerasan yang dilakukan para pelaku hingga menyebabkan korban meninggal.

Korban Muhandi dilaporkan sempat dirawat selama tiga hari di RSPAU Harjo Lukito Yogyakarta. Namun pada Kamis (28/12) dinyatakan meninggal.

Polisi tangkap dua pelaku

Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Risky Adrian, mengatakan pihaknya baru menangkap dua pelaku pengeroyokan terhadap pendukung capres-cawapres Ganjar Mahfud, Muhandi Mawanto.

Kedua pelaku berinisial RK 919) dan MEH (17) yang merupakan warga Sleman.

Menurut pengakuan pelaku penyeroyokan berjumlah empat orang, dua di antaranya masih buron.

Pelaku kata dia, adalah simpatisan dari capres-cawapres Prabowo-Gibran -yang menggunakan atribut Gerakan Pemuda Kabah (GPK) atau underbow PPP.

Mereka saat itu mengikuti acara yang diselenggarakan Barisan Pemuda Bersama Gibran (BAPER) DIY pada Minggu (24/12).

Peristiwa itu disebut bermula ketika rombongan salah satu pendukung capres melakukan konvoi sepeda motor.

Begitu sampai di pertigaan Maguwoharjo rombongan kampanye terprovokasi oleh beberapa pemuda yang diduga melempari mereka dengan batu dan barang lain.

Risky Adrian mengatakan pihaknya akan mendalami insiden itu terutama alasan para pemuda melakukan pelemparan.

Untuk itu polisi masih memeriksa kamera pengawas CCTV dari lampu lalu lintas di lokasi.

"Ada kurang lebih sebanyak 10 sampai 15 orang yang diduga ikut melakukan pelembaran," kata Risky dalam konferensi pers, Jumat (29/12) seperti dilansir kabarsleman.com.

Dua korban luka akibat bentrokan dibawa ke rumah sakit. Tapi satu di antaranya meninggal karena mengalami pendarahan otak di bagian belakang kepala.

Dari peristiwa ini polisi telah menyita barang bukti berupa kayu, batu, dan pakaian korban. Akibat perbuatannya pelaku diancam dengan hukuman paling lama 12 tahun penjara.

Aksi kekerasan diperkirakan meningkat

Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, menilai Pilpres 2024 "cukup keras" dibanding pemilihan presiden sebelumnya.

Kalau pada 2019 ketegangan mendominasi di media sosial tapi kali ini katanya cukup terasa di masyarakat.

Hal itu menurut dia dipicu oleh beberapa hal, salah satunya tuduhan ketidaknetralan aparatur negara yang berpotensi menimbulkan friksi di masyarakat, terutama di antara pendukung pasangan calon.

Dalam kasus di Boyolali, katanya, meskipun motif tindakan kekerasan oleh aparat TNI AD tidak terkait dengan Pilpres tapi sebagian masyakarat bahkan warganet tetap mengaitkan dengan dugaan keberpihakan aparat pada salah satu capres-cawapres yang berasal dari militer.

Itu mengapa, polisi harus bisa melakukan pencegahan dan menjadikan beberapa insiden kekerasan yang menimpa pendukung, simpatisan, atau relawan capres-cawapres ini sebagai "peringatan" atau deteksi dini kemungkinan meningkatnya tindakan serupa di daerah lain.

"Kalau tidak ada evaluasi atau pencegahan akan terjadi kekerasan lebih lanjut," ucap Kaka Suminta kepada BBC News Indonesia.

Menurut Kaka Suminta beberapa daerah yang patut diawasi kemungkinan terjadinya konflik terbagi menjadi dua.

Pertama yakni wilayah yang kantong suaranya besar dan potensi perebutan suara sangat kuat.

Ia mencontohkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatra Utara, Lampung, dan Sulawesi Selatan.

"Itu kantong-kantong yang gesekan potensialnya besar."

Pasalnya dua paslon berasal dari daerah yang sama dan pernah menjabat di sana.

"Jadi Jawa Tengah dan Jawa Timur kemungkinan akan jadi daerah perebutan suara karena paslon 02 dan 03 akan mengambil suara di daerah yang sama."

"Sehingga sumbu konfliknya akan sangat cepat."

"Kemudian Boyolali, Solo, Semarang, Tapal Kuda, adalah kantong suara paslon 02 dan 03 juga."

Kedua yakni wilayah terpencil karena jauh atau tidak terpantau oleh aparat.

Polisi harus cepat ungkap motif dan tangkap pelaku agar tidak 'menyulut api'

Tapi lebih dari itu, Koordinator bidang hukum dan advokasi di Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Romi Maulana, mengatakan kunci agar tidak merembet atau meningkatnya tindakan kekerasan di antara relawan, simpatisan, atau pendukung capres-cawapres adalah kecepatan polisi mengungkap motif dan menangkap pelaku.

Jika polisi lamban menangani kasus-kasus dugaan kekerasan yang menimpa relawan maka akan dipolitisasi dan dikait-kaitkan dengan Pilpres.

Dalam kasus di Boyolali, kata Romi, tidak ada motif politik tapi akhirnya diseret ke ranah pencapresan.

"Framing yang muncul di publik kan dikaitkan dengan nuansa politik, seperti bahasa relawan jadi korban, kemudian pernyataan yang dibungkus ada kaitannya dengan tahun politik."

"Maka pada posisi itu polisi harus jelas mengungkapkan motif pelaku sehingga tidak menyulut api kepada para pendukung yang seolah-olah terkait dengan politik."

Romi juga berkata dalam konteks semangat solidaritas di antara sesama pendukung, rasa kebersamaan sangat kuat.

Kalau ada satu kasus dugaan kekerasan yang tidak tuntas maka bisa menimbulkan gerakan solidaritas yang berpotensi terjadi konflik horizontal.

Belum lagi dibumbui oleh narasi negatif berbau provokatif dari para elite partai.

"Jangan sampai narasi itu meningkat ke tensi yang mampu membuat marah kelompok tersebut dengan menggunakan basis rasa solidaritas tadi."

"Dan akhirnya membuat komunitas atau pendukungnya anarkitis dan main hakim sendiri."

Romi juga mewanti-wanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, kabupaten, dan kota agar cermat mengatur jadwal kampanye rapat umum sehingga tidak terjadi bentrok antar-pendukung.

Sebab di waktu itulah potensi konflik besar kemungkinan terjadi.

Pasalnya kampanye rapat umum yang dilakukan pada H-21 jelang masa tenang, menghadirkan massa dalam jumlah tak terbatas.

"Kalau KPU tidak mampu membuat jadwal yang bisa membaca situasi dan bertindak adil bisa menyulut keos."

"Misalnya di lapangan A dipakai untuk kampanye paslon A. Paslon B juga datang untuk kampanye karena merasa di sana ada basis pendukungnya."

"Ketika pendukungnya lewat, ada peserta lain bisa saja saling ejek-ejekan dan membuat sakit hati yang berujung konflik."

Karenanya dia berpesan kepada penyelanggara pemilu agar transparan membuat jadwal kampanye agar tidak ada kesalahpahaman dan pengadangan di tengah kampanye.

Adapun para timses capres-cawapres, katanya, harus bisa mengarahkan para relawan serta pendukung mereka agar menggelar kampanye dengan damai dan tidak meresahkan publik.

Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah, semestinya menjadi bahan evaluasi menghindari keributan akibat penggunaan knalpot yang menghasilkan suara berisik.