Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak divonis bersalah atas puluhan tuduhan penyalahgunaan kekuasaaan dan pencucian uang

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak divonis penjara selama 15 tahun karena penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang, dalam persidangan besar jilid II terkait skandal dana negara bernilai miliaran dolar.

Ia dijatuhi empat hukuman 15 tahun penjara atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, serta masing-masing lima tahun penjara atas 21 tuduhan pencucian uang.

Namun, hukuman penjara tersebut dijalankan secara bersamaan berdasarkan hukum Malaysia, demikian putusan pengadilan. Dengan kata lain, Najib tetap akan menjalani hukuman 15 tahun penjara.

Pada sidang jilid I beberapa tahun lalu, ia dinyatakan bersalah atas seluruh dakwaan dalam sidang skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Saat itu Najib divonis 12 tahun penjara, tapi masa hukumannya dikurangi menjadi enam tahun.

Kali ini, Najib, 72 tahun, dituduh menggelapkan hampir 2,3 miliar ringgit Malaysia atau sekitar Rp9,54 triliun dari dana kekayaan negara Malaysia, 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Pada Jumat sore (26/12), seorang hakim menyatakan dia bersalah atas empat tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan 21 tuduhan pencucian uang. Hukuman untuknya masih menunggu keputusan.

Putusan hari Jumat ini dikeluarkan setelah tujuh tahun proses hukum, yang menghadirkan 76 saksi untuk memberikan keterangan.

Putusan yang disampaikan di Putrajaya, ibu kota administratif Malaysia, ini merupakan pukulan kedua dalam satu pekan ini. Pada Senin lalu (22/12), pengadilan menolak permohonannya untuk menjalani sisa hukumannya di bawah tahanan rumah.

Mantan pemimpin Malaysia yang sedang menghadapi masalah hukum tersebut, telah dipenjara sejak 2022.

Namun, mantan perdana menteri itu tetap memiliki basis pendukung setia. Mereka mengklaim bahwa Najib adalah korban dari putusan yang tidak adil. Pendukungnya juga hadir di persidangannya untuk menyerukan pembebasannya.

Pada hari Jumat, puluhan orang berkumpul di luar pengadilan di Putrajaya untuk mendukung Najib.

Skandal 1MDB menjadi berita utama di seluruh dunia ketika terungkap satu dekade lalu, melibatkan tokoh-tokoh terkemuka dari Malaysia hingga Goldman Sachs dan Hollywood.

Para penyelidik memperkirakan bahwa $4,5 miliar (Rp38,5 triliun) telah disalahgunakan dari dana kekayaan negara dan dialihkan ke kantong pribadi, termasuk kantong Najib.

Pengacara Najib mengklaim kliennya telah disesatkan oleh para penasihatnya - khususnya pengusaha keuangan Jho Low, yang tetap menyatakan dirinya tidak bersalah tetapi masih buron.

Namun argumen tersebut belum meyakinkan pengadilan Malaysia, yang sebelumnya telah menyatakan Najib bersalah atas penggelapan dana pada 2020.

Pada tahun itu, Najib dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan, pencucian uang, dan pelanggaran kepercayaan terkait transfer dana sebesar 42 juta ringgit (Rp173 miliar) dari SRC International - sebuah bekas unit 1MDB - ke rekening pribadinya.

Dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, tetapi masa hukumannya dikurangi setengahnya tahun lalu .

Kasus terbaru ini menyangkut sejumlah uang yang lebih besar, juga terkait dengan 1MDB, yang diterima oleh rekening bank pribadinya pada 2013.

Najib mengatakan dia percaya uang itu adalah sumbangan dari mendiang Raja Abdullah dari Arab Saudi - klaim yang ditolak oleh hakim pengadilan.

Baca Juga:

Secara terpisah, istri Najib, Rosmah Mansor, dijatuhi hukuman sepuluh tahun penjara pada 2022 karena penyuapan. Ia kini bebas dengan jaminan sambil menunggu banding atas vonisnya.

Skandal tersebut telah menimbulkan dampak mendalam pada politik Malaysia. Pada 2018, hal itu menyebabkan kekalahan pemilu bersejarah bagi koalisi Barisan Nasional pimpinan Najib, yang telah memerintah negara itu sejak kemerdekaannya pada tahun 1957.

Kini, putusan-putusan terbaru telah menandai keretakan dalam koalisi pemerintahan Malaysia, yang mencakup partai Najib, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

Kegagalan Najib untuk memperoleh tahanan rumah pada Senin kemarin, telah menuai kekecewaan dari sekutunya. Tetapi tetap dirayakan para kritikusnya dalam koalisi yang sama.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyerukan kepada para politisi dari semua pihak untuk menghormati keputusan pengadilan.

Mantan anggota parlemen Malaysia, Tony Pua, mengatakan kepada Newsday BBC bahwa putusan tersebut akan "mengirimkan pesan" kepada para pemimpin negara, bahwa "Anda bisa tertangkap karena korupsi, bahkan jika Anda adalah orang nomor satu di negara itu, seperti perdana menteri".

Namun Cynthia Gabriel, direktur pendiri Pusat Pemberantasan Korupsi dan Kronisme Malaysia, berpendapat, negara tersebut hanya sedikit mengalami kemajuan dalam upaya anti-korupsi meskipun telah bertahun-tahun menghadapi pertanggungjawaban setelah skandal 1MDB.

Lembaga-lembaga publik belum cukup diperkuat untuk meyakinkan warga Malaysia, "para politisi yang mereka pilih akan benar-benar melayani kepentingan mereka" dan bukan "kepentingan pribadi mereka sendiri," katanya kepada Newsday.

"Korupsi besar-besaran terus berlanjut dalam berbagai bentuk," tambahnya. "Kita sama sekali tidak tahu apakah kasus 1MDB lain bisa terjadi, atau mungkin sudah terjadi."

Apa yang dimaksud dengan 1MDB?

1MDB sejatinya didirikan untuk menggalang dana untuk pembangunan Malaysia dan membantu kaum miskin negara itu. Namun, dana yang terkumpul dituduh telah diselewengkan.

Jaksa AS dan Malaysia menuding uang tersebut mengalir ke beberapa individu berpengaruh untuk membeli barang-barang mewah, termasuk real estat, kapal yacht, jet pribadi, dan barang seni.

Najib menyanggah tuduhan-tuduhan tersebut dan senantiasa berkeras tidak bersalah.

Bank investasi AS, Goldman Sachs, yang mengumpulkan uang melalui penjualan surat berharga, juga diselidiki oleh aparat AS dan Malaysia atas perannya.

Sejumlah pihak telah menuduh Najib terlibat dalam korupsi 1MDB selama lebih dari lima tahun.

Tetapi tindak lanjut secara hukum baru terjadi setelah ia kalah pemilu tahun 2018 dan penggantinya Mahathir Mohamad membuka kembali penyelidikan.

Reuters menuliskan, kasus ini dipandang sebagai ujian terhadap upaya Malaysia memberantas korupsi, setelah partai Najib kembali berkuasa pada 2020, sebagai bagian dari aliansi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Putusan bersalah dapat meningkatkan kredibilitas Muhyiddin di mata publik, tetapi melemahkan koalisinya, yang mengandalkan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) sebagai komponen terbesarnya - dan berpotensi memicu jajak pendapat cepat.

Keputusan pengadilan dilakukan beberapa hari setelah Malaysia mencapai kesepakatan senilai US$3,9 miliar dengan Goldman Sachs terkait dengan perannya dalam membantu 1MDB mengumpulkan uang.