Mengapa nilai tukar rupiah anjlok ke rekor terendah sepanjang masa?

Nilai mata uang rupiah menyentuh level terendah sepanjang masa terhadap dolar Amerika Serikat pada Selasa (20/01). Ini terjadi bahkan saat indeks dolar AS juga sedang melemah.

Anjloknya nilai rupiah terjadi di tengah kekhawatiran mengenai independensi Bank Indonesia (BI), usai keponakan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Thomas Djiwandono, menjadi salah satu kandidat calon deputi gubernur bank sentral.

Sepanjang Januari ini, rupiah telah anjlok 2% terhadap dolar AS. Penurunan ini menempatkan rupiah dengan kinerja terburuk di antara mata uang pasar berkembang Asia. Pada 2025, rupiah juga merosot hingga 3,5%.

Pada perdagangan harian, 20 Januari lalu, rupiah mencatatkan rekor titik terendah, sebesar Rp16.985 per dolar AS. Sementara pada Kamis (22/01), nilai tukar rupiah terhadap dolar "naik" beberapa poin ke Rp16.936.

Angka-angka ini lebih rendah dibandingkan dengan krisis moneter pada tahun 1998, saat nilai tukar rupiah menyentuh angka Rp16.800 di perdagangan harian (intraday).

Sedangkan pada krisis keuangan global 2008, nilai rupiah menyentuh Rp12.600 per dolar AS.

Mengapa rupiah melemah?

Secara historis, dikutip dari kantor berita Reuters, rupiah sangat sensitif terhadap sentimen pasar global. Namun, faktor domestik juga turut berperan memengaruhi nilai rupiah selama setahun terakhir.

Data Januari 2026 menunjukkan, Presiden Prabowo Subianto mencatatkan defisit anggaran tahun 2025 sebesar 2,92% dari PDB, yaitu sekitar Rp697,1 triliun.

Angka itu meleset dari target 2,53% yang dipasang di APBN 2025 dan juga proyeksi defisit 2,78% yang ditetapkan pada pertengahan 2025.

Defisit ini merupakan yang terlebar dalam dua dekade terakhir, kecuali selama pandemi Covid-19.

Hal tersebut memicu kembali kekhawatiran mengenai keberlanjutan fiskal di negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara itu dan juga memicu aliran modal keluar (capital outflows) di pasar obligasi.

Faktor kedua adalah pencalonan keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Hal ini menyalakan kembali kekhawatiran tentang potensi menurunnya independensi dari bank sentral.

Thomas yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan telah mengundurkan diri sebagai kader Partai Gerindra.

Mungkin Anda tertarik:

Ketua Harian Partai Gerndra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjawab kekhawatiran itu.

"Pengusulan Tommy (Thomas) Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI itu adalah pilihan dari gubernur BI sendiri. Nah, sehingga kalau dikatakan ada intervensi misalnya dari presiden pengusulan itu, kemudian [nyatanya] dari gubernur BI," kata Dasco, Rabu (21/01).

Kemudian, imbal hasil (yield) obligasi tenor 10 tahun menyentuh angka 6,33% pada Selasa, level tertinggi dalam beberapa bulan.

Selain itu, beberapa ekonom menyebutkan faktor lainnya disebabkan meningkatnya permintaan dolar untuk impor menjelang bulan puasa Ramadan, yang dimulai pada minggu ketiga Februari, menambah tekanan atas pelemahan rupiah baru-baru ini.

Mengapa defisi anggaran memicu kekhawatiran?

Defisit anggaran Indonesia pada 2025 memang tergolong rendah dibandingkan banyak negara lain, namun undang-undang Indonesia membatasi defisit tahunan maksimal 3% dan utang publik maksimal 60% dari PDB.

Batasan ini telah menjadi fondasi kepercayaan investor, sejak krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an.

Sebelum Prabowo menjabat sebagai presiden pada Oktober 2024, telah muncul spekulasi di kalangan investor dan analis mengenai apakah ia akan mengubah aturan tersebut demi memberi ruang bagi program kesejahteraan yang berbiaya tinggi.

Program itu seperti program makan bergizi gratis (MBG) yang anggarannya meroket jadi Rp335 triliun pada 2026 dan peningkatan anggaran pertahanan.

Tahun lalu, investor asing mencatatkan jual bersih (net sell) sekitar $6,4 miliar pada obligasi pemerintah Indonesia.

Aksi jual terbesar terjadi pada September saat Prabowo secara tiba-tiba mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah belasan tahun menjabat.

Sosok konservatif fiskal tersebut digantikan oleh ekonom yang berorientasi pada pertumbuhan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Mengapa muncul kekhawatiran independensi BI?

Kekhawatiran mengenai independensi Bank Indonesia telah meningkat pada September tahun lalu.

Saat itu, BI menyatakan akan mendanai beberapa program Prabowo, seperti perumahan rakyat, di bawah kesepakatan yang disebut "berbagi beban" (burden sharing) dengan Kementerian Keuangan.

Parlemen juga dilaporkan tengah membahas rancangan undang-undang dengan ketentuan untuk memperkuat peran BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pejabat pemerintah dan BI telah berulang kali membantah adanya intervensi dalam pembuatan kebijakan bank sentral

Setelah pencalonan Djiwandono, Purbaya kembali memberikan jaminan bahwa BI akan tetap independen dan tidak akan mendanai program pemerintah.

BI telah berada dalam siklus pelonggaran moneter sejak 2024, memotong suku bunga total sebesar 150 basis poin untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

BI diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada Rabu guna membatasi tekanan lebih lanjut terhadap rupiah.

Ke mana arah pergerakan rupiah?

Beberapa ekonom menganalisi bahwa rupiah akan berada di bawah tekanan pada 2026. Rupiah akan menghadapi hambatan jangka pendek dari permintaan dolar AS musiman untuk impor dan pembayaran dividen.

Namun, ekonom juga menyatakan, dukungan atas rupiah bisa datang dari janji BI untuk terus melakukan intervensi demi menjaga nilai tukar.

BI memiliki cadangan devisa sebesar $156,5 miliar pada akhir 2025, mendekati level tertinggi sepanjang masa.

Angka itu bisa meningkat setelah rencana pemerintah untuk memperketat aturan retensi pendapatan ekspor mulai berlaku.

Menteri Keuangan Purbaya bilang nilai rupiah akan menguat ke depannya, mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat.

Apa dampaknya bagi ekonomi Indonesia?

Sejauh ini, pelemahan rupiah berdampak terbatas pada inflasi, yang tetap berada di ambang atau bahkan di bawah kisaran target BI, sejak pertengahan 2023.

Namun, pelemahan yang berkelanjutan dapat memukul sektor-sektor yang mengimpor sebagian besar bahan baku.

Sektor itu seperti farmasi, kosmetik, dan baja, menurut Erwin Taufan dari Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), dikutip dari Reuters.

Data BI menunjukkan bahwa industri manufaktur, keuangan, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan memiliki utang luar negeri tertinggi di sektor swasta.

Namun, Menkeu Purbaya menyatakan dampak ekonomi dari depresiasi tersebut adalah "minimal".

Biasanya, depresiasi rupiah juga akan berarti pembengkakan biaya subsidi bahan bakar dan biaya pembayaran utang luar negeri, yang dapat memberikan tekanan lebih lanjut pada defisit anggaran.