Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai deputi gubernur BI disebut 'total kontrol' Presiden Prabowo Subianto

Pencalonan Thomas Aquinas Djiwandono, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto disebut pengamat sebagai bentuk "total kontrol" yang berisiko mengganggu independensi bank sentral.

Thomas Djiwandono merupakan keponakan Presiden Prabowo yang menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Ia juga menduduki posisi Bendahara Umum Partai Gerindra, meski sudah mengundurkan diri menyusul pencalonannya tersebut.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengklaim "ada alasan tertentu" mengapa Prabowo mengusulkan nama Thomas. Namun, dia tak menjelaskan lebih rinci apa alasan itu.

Selain Thomas, ada dua nama lain yang juga diusulkan ke DPR, yakni Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro.

Menjawab soal kekhawatiran soal independensi BI, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco, berkata pengambilan keputusan di Bank Indonesia adalah kolektif kolegial.

Sehingga, klaimnya, tidak mungkin seorang deputi bisa mengambil keputusan penting tanpa disetujui oleh yang lain.

Diusulkan Presiden Prabowo

Nama Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, masuk dalam bursa calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, menyusul surat pengunduran diri salah satu Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan sesuai ketentuan perundang-undangan, pengunduran diri tersebut harus ditindaklanjuti dengan proses pengisian jabatan.

Pemerintah, sambungnya, kemudian mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memulai tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Dalam Surpres itu, diusulkan tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia: Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro.

Dicky Kartikoyono adalah Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI dan Solikin Juhro adalah Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

"Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Thomas Djiwandono," ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan.

Belakangan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco, menyebut munculnya nama Thomas Djiwandono bukan usulan dari Presiden Prabowo, melainkan dari Gubernur BI.

"Kemudian presiden meneruskan surat gubernur BI itu kepada DPR untuk kemudian dilakukan fit and proper. Jadi usulan nama-nama itu bukan dari presiden tetapi dari gubernur BI yang mencari pengganti dari deputi yang mengundurkan diri," kata Dasco, Rabu (21/01).

Didukung Menkeu hingga DPR

Menteri Keuangan Purbaya mengonfirmasi adanya salah satu Deputi Gubernur Bank Indonesia yang kosong usai Juda Agung mengundurkan diri.

Purbaya berkata telah mendengar informasi tersebut dan berencana bertemu langsung dengan Juda, yang disebut-sebut bakal mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan menggantikan Thomas.

"Ya, kelihatannya saya dengar juga begitu (soal pertukaran posisi Thomas Djiwandono dan Juda Agung di BI dan Kementerian Keuangan). Nanti saya mau ketemu Pak Juda. Saya mau lihat niatnya dia seperti apa," ujar Purbaya.

Kehadiran Thomas dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 18-19 November 2025 juga dinilai Purbaya sebagai proses penyesuaian bergabung dengan Bank Indonesia.

Pada saat itu, kehadiran Thomas memicu persepsi soal independensi BI karena perwakilan Kemenkeu selama ini tidak pernah ikut dalam forum RDG.

Terlepas dari itu, Purbaya meyakinkan bahwa siapa pun orang yang ditempatkan di jajaran petinggi BI, pemerintah tetap tidak punya ruang intervensi dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter.

"(Masuknya Thomas ke BI) tidak ada hubungannya dengan independensi. Independensi itu terganggu kalau pada pengambilan keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini, kan, enggak ada," tukasnya.

Menurut Purbaya, pembagian peran antara pemerintah dan BI selama ini berjalan jelas.

Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal, sementara BI fokus pada kebijakan moneter, katanya.

Koordinasi dilakukan melalui KSSK tanpa menghilangkan independensi setiap lembaga, tambah Purbaya.

Ia menambahkan, siapa pun pejabat yang masuk ke BI secara otomatis bersikap independen dan tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah.

"Begitu masuk BI, ya, dia independen, bukan elemen pemerintah," katanya.

Dukungan, juga mengalir dari Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun. Ia menilai Thomas memiliki kapabilitas dan latar belakang yang cocok sebagai calon deputi.

"Aspek baik itu dalam dunia pemerintahan, dunia bisnis maupun kegiatan-kegiatan beliau di partai sebelum mengundurkan diri, sehingga menurut saya itu adalah track record yang kredibel," imbuhnya.

"Beliau dalam kapasitas memadai untuk mengemban jabatan sebagai Deputi Gubernur BI. Dari latar belakang keluarga dan pendidikan, beliau sangat memadai untuk itu."

Mengapa independensi BI sangat penting?

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Rijadh Djatu Winardi, menilai kalau bicara soal pengalaman kerja dan posisi yang didudukinya saat ini sebagai Wakil Menteri Keuangan, maka bisa dikatakan Thomas Djiwandono sebagai sosok profesional.

Meskipun dalam hal pengalaman di bidang moneter masih kurang ketimbang dua kandidat lainnya.

Tapi masalah besarnya, kata dia, sosok Thomas Djiwandono tidak bisa dilepaskan dari hubungan kekeluargaan dengan Presiden Prabowo. Apalagi dia pernah menduduki posisi di Partai Gerindra.

Kedekatan itu, menurutnya, yang bakal mengancam independensi Bank Indonesia.

"Bank sentral itu memang harus punya fungsi independensi, sehingga dia bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang objektif, analisis yang mendalam, dan tidak berdasarkan campur tangan dari pemerintah," jelasnya.

"Nah, tapi di sini lah risikonya," cetusnya.

Independensi Bank Indonesia, menurutnya, tak bisa diganggu gugat.

Sebab, bagaimanapun, tugas utama BI adalah menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap barang dan jasa (inflasi) serta mata uang negara lain (nilai tukar).

Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, sependapat.

Ia berkata, dalam menjalankan mandatnya, kata Andri, ada kalanya keputusan Bank Indonesia bertentangan dengan kepentingan pemerintah.

"Seperti ketika pemerintah misalnya ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau pemerintah ingin meningkatkan belanja, tapi karena bank sentral bertugas menjaga nilai rupiah terhadap inflasi, maka dia tidak akan mau menurunkan suku bunganya," jelas Andri.

"Walaupun dengan menurunkan suku bunga, itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi."

Independensi Bank Indonesia yang bebas dari intervensi politik, sambungnya, juga menjadi landasan kepercayaan banyak pihak, termasuk investor dan pelaku pasar keuangan. Serta, menjaga iklim investasi.

Itu mengapa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur empat syarat calon Anggota Dewan Gubernur BI.

Berdasarkan Pasal 40 UU P2SK, syarat yang harus dipenuhi adalah warga negara Indonesia; memiliki integritas, akhlak, dan moral yang tinggi; memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum; dan bukan pengurus dan/atau anggota partai politik pada saat pencalonan.

"Jadi ketika ada orang partai masuk ke dalam kebijakan moneter, itu sudah 'lampu merah' sebenarnya, sekompeten apapun," tegas Andri.

"Karena kalau bicara kompetensi, orang Indonesia enggak kekurangan banyak orang pintar."

"Tapi bagaimana hubungan patronasenya, hubungan politisnya, dan hubungan kelembagaan dengan orang-orang tertentu. Itu yang justru sulit untuk bisa diterima. Masalahnya Pak Thomas dari orang partai," bebernya.

Jika independensi Bank Indonesia dipertanyakan para pelaku pasar keuangan dan investor, maka yang terjadi adalah muncul ketakutan akan inflasi yang meningkat hingga melemahnya nilai mata uang rupiah.

Dan, sepanjang pengamatannya, kursi Deputi Gubernur Bank Indonesia tidak pernah diduduki oleh orang berlatar belakang politisi. Hal itu demi menjaga independensi bank sentral.

"Bank sentral itu satu-satunya pihak kredibel yang menjamin mata uang kita. Mata uang kita tidak ada jaminannya kecuali dari bank sentral."

Apa yang melatari pencalonan Thomas Djiwandono?

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan "ada alasan tertentu" mengapa Presiden Prabowo mencalonkan keponakannya Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Kendati, dia tidak menjelaskan dengan rinci alasan tersebut.

"Ya, ada alasan tertentu lah," ujar Prasetyo Hadi.

Tapi, Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyebut pencalonan Thomas Djiwandono oleh Prabowo sebagai bentuk "total kontrol" dan adanya sentimen ketidakpercayaan terhadap jajaran Gubernur BI.

Lebih dari itu, Andri juga menduga dengan masuknya Thomas Djiwandono di Bank Indonesia maka pemerintah bisa menyelaraskan kebijakannya demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

"(Target pertumbuhan ekonomi 8%) bisa tercapai dengan menurunkan suku bunga," kata Andri.

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Rijadh Djatu Winardi, satu suara. Dia menilai ada kepentingan pemerintah yang ingin mendapat sokongan Bank Indonesia.

"Kita tahu asumsi-asumsi suku bunga atau inflasi itu sangat berpengaruh pada bagaimana pemerintah bisa merancang anggarannya. Jadi mungkin pemerintah perlu ada sosok yang align dengan kepentingan pemerintah," jelasnya.

Apakah pelemahan Rupiah saat ini dampak dari pencalonan Thomas Djiwandono?

Sejak awal tahun, nilai tukar rupiah terus melemah hingga terdepresiasi sebesar 1,25 persen secara tahun kalender berjalan.

Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah pada perdagangan Selasa (20/01) berada di level yang mengkhawatirkan, yakni menyentuh Rp16.978 per dollar AS.

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Rijadh Djatu Winardi, menilai tekanan terhadap rupiah lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, yakni gejolak geopolitik mulai dari Timur Tengah, kawasan Eropa, hingga kebijakan Amerika Serikat telah memicu ketidakpastian.

Selain itu, kepastian dari pergerakan suku bunga kebijakan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed) pun turut memberikan andil bagi tekanan di pasar keuangan.

Namun, rupiah juga tertekan akibat kondisi stabilitas ekonomi domestik. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperkirakan dapat melebar hingga 3% memberikan sinyal kondisi fiskal sedang tidak baik-baik saja.

Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, mengatakan "akan ada efek tambahan" terhadap rupiah jika Thomas Djiwandono terpilih dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Imbasnya, sudah tentu defisit APBN semakin lebar karena pemerintah mesti menambah anggarannya untuk mengimpor minyak dan menambah biaya subsidi.

"Tapi kalau Thomas Djiwandono tidak jadi Deputi Gubernur BI, bisa jadi (rupiah) kembali menguat," pungkasnya.

Kapan uji kelayakan dan kepatuhan digelar?

Ketua Komisi IX DPR, Mukhamad Misbakhun, mengatakan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper tes) Deputi Gubernur Bank Indonesia akan dilakukan pada Jumat (23/01) dan Senin (26/01) mendatang.

Dengan begitu hasil fit and proper test ini dapat segera dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (27/1) alias pekan depan.

Namun hal ini masih harus dirapatkan secara internal terlebih dahulu.

"Karena ada tiga orang kan, kita harapkan mudah-mudahan Jumat sampai Senin sudah selesai. Sehingga bisa dibawa ke paripurna tanggal 27 hari Selasa," kata Misbakhun saat ditemui wartawan dalam acara Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI, Jakarta Selatan, Selasa (20/01).

"Tapi harus dirapatkan internal. Di pimpinan sudah menyetujui hari Jumat dan Senin, dan karena kan calonnya ada tiga, Jumat kan harinya pendek, jadi kemungkinan ada yang di hari Jumat dan di hari Senin," tambahnya.

Saat ditanya terkait masalah administrasi termasuk yang mengharuskan pimpinan Bank Indonesia tak boleh tergabung dalam partai politik maupun, Misbakhun menyebut Thomas Djiwandono dipastikan sudah memenuhi semua syarat yang ada.

"Sudah semua. Saya pastikan itu. Karena tertib administrasi, hal-hal yang seperti itu termasuk menjadi perhatian pemerintah dan DPR," ujar Misbakhun.

Siapa Thomas Djiwandono?

Thomas yang lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972 adalah anak pertama pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Bianti adalah kakak kandung Prabowo Subianto. Adapun Soedradjad Djiwandono adalah mantan Gubernur BI pada era Presiden Soeharto.

Dalam laman Kementerian Keuangan disebutkan Thomas menyelesaikan pendidikan Sarjana Studi Sejarah di Haverford College, Amerika Serikat tahun 1994.

Tahun 2003, dia meraih gelar Master of Arts di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat.

Sebelum menggeluti karier di bidang ekonomi, Thomas pernah menjadi wartawan magang di Majalah Tempo tahun 1993 dan tahun 1994 menjadi jurnalis di Business Weekly.

Baru tahun 1996, Thomas menjadi analis keuangan di NatWest Market, Jakarta dan tahun 1999 menjadi konsultan di Castle Asia.

Tahun 2004, Thomas menjadi Direktur Pengembangan Bisnis Comexindo Internasional dan akhirnya menjadi CEO pada 2010-2024. Dia juga menjabat Deputi CEO Arsari Group pada 2011 hingga 2024.

Selain itu, Thomas juga merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra.

Di pemerintahan, Thomas menjadi Wakil Menteri Keuangan mulai 18 Juli 2024 dengan pelantikan oleh Presiden Joko Widodo.

Di Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto kembali memilihnya menjadi Wakil Menteri Keuangan bersama Suahasil Nazara.