Warga meninggal saat rebutan beras bantuan banjir di gudang Bulog Tapanuli Tengah – 'Pembelajaran cadangan pangan itu penting'

Sumber gambar, YT HARIONO / AFP via Getty Images
Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu mengkonfirmasi korban tewas dalam insiden berebut beras di gudang Bulog Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Sabtu (29/11) lalu.
"Yang meninggal dunia satu ibu, anaknya satu dalam perawatan," kata Masinton, Selasa (02/12).
Namun, ia belum merinci identitas korban dan perkara kejadiannya.
Menurut saksi mata, kejadian yang disebut penjarahan terjadi Sabtu lalu, saat antrean "tebus beras murah" berubah menjadi kekacauan.
"Karena sudah terlalu padat [antrean] di situ, jadi rusuh orang," katanya.
Peristiwa ini terjadi setelah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga terisolir berhari-hari pasca longsor dan banjir sejak Selasa (25/11) hingga hari ini.
Selain perebutan beras di gudang bulog, sebagian warga mengambil paksa barang-barang kebutuhan di supermarket.
Sebanyak 16 orang ditangkap, tapi polisi mengklaim akan mengupayakan restorative justice [penyelesaian di luar hukum].
Ahli pangan melihat birokrasi rumit dalam prosedur penyediaan pangan saat kondisi darurat.
Semestinya, insiden rebutan dan penjarahan beras di gudang bulog bisa dihindari dengan persiapan cadangan pangan.
Listrik, internet, air bersih hingga kebutuhan pangan sempat terputus total di Tapanuli Tengah dan Sibolga.
Tapi sepekan pasca banjir bandang, beberapa titik sudah teraliri setrum, termasuk titik sinyal yang masih timbul-tenggelam.
Sampai hari ini, situasi di Tapanuli Tengah dan Sibolga masih diwarnai antrean beras dan BBM. Sebagian besar warung atau toko sembako masih tutup.

Sumber gambar, YT HARIONO / AFP via Getty Images
Apa yang terjadi di gudang Bulog Tapanuli Tengah?
Berita tentang jumlah korban meninggal akibat kericuhan di gudang bulog Tapanuli Tengah masih simpang siur.
Tapi Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu mengkonfirmasi korban meninggal. Kata dia, seorang ibu meninggal, dan anaknya sedang menjalani perawatan akibat insiden ini.
Sementara itu, menurut kesaksian Leonvi yang hari itu sedang melintas gudang Bulog di Jalan Padang Sidempuan, insiden ini terjadi saat ada program "tebus murah" beras dari Bulog.
"Tapi karena sudah terlalu padat di situ, jadi rusuh orang," katanya.

Sumber gambar, YT HARIONO / AFP via Getty Images
Saat peristiwa terjadi, lalu lintas benar-benar tidak bergerak.
"Saya habis waktu di situ sekitar dua jam. Sampai saya [memilih] jalan kaki, karena posisi kemarin itu saya dibonceng sama kawan," tambah Leonvi.
Dalam langkahnya, ia mendapati kendaraan-kendaraan sudah tak tentu arah, berantakan. Lalu, orang-orang keluar dari gudang Bulog sambil menggendong karung beras.
"Ada yang 50kg, ada yang sampai dua karung dibawa juga 50kg, pokoknya ricuh lah di situ," katanya. Insiden ini diperkirakan terjadi sejak siang hingga malam hari.
Ia juga mendengar adanya korban meninggal akibat tertimpa karungan beras dan "terinjak-injak" di gudang Bulog.
Dia mendengar, ada enam meninggal dan dua sekarat. Tapi BBC News Indonesia belum bisa memverifikasi kabar ini secara independen.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Yudi Manar
Penjarahan beras di gudang Bulog menjadi rangkaian aksi serupa di minimarket lainnya. Videonya viral di media sosial.
Polisi menangkap 16 orang dalam apa yang disebut sebagai "penjarahan" di minimarket.
Menurut Kasi Humas Polres Sibolga, AKP Suyatno, belasan warga yang mengambil barang di gerai tanpa membayar akan menempuh Restorative Justice (RJ) atau penyelesaian di luar proses hukum.

Sumber gambar, Dok. Humas Polres Sibolga/Nanda Batubara
"Rencananya mau di-RJ-kan, sudah ada petunjuk dari pimpinan atas, akan dilaksanakan," kata Suyatno, Selasa (02/12).
16 orang tersebut dituduh mengambil sejumlah barang kebutuhan, seperti minuman dan makanan kemasan, gula, sampai perlengkapan mandi seperti sabun. Insiden ini terjadi di Kota Sibolga dan sekitarnya setelah bantuan tak kunjung tiba lebih dari tiga hari pascabencana.
Demi menghindari penjarahan lebih lanjut, saat ini petugas gabungan yang terdiri dari Polisi dan TNI berjaga di depan minimarket atau swalayan Kota Sibolga.

Sumber gambar, Dok. Bella Victoria
'Uang kami tidak laku'
Lina Situmorang, warga Kota Sibolga, mengatakan ikut terdampak bencana banjir dan longsor. Banyak akses menuju keluar dari kediamannya masih terutup material.
Ia mengaku punya kebiasaan menyetok makanan seminggu sekali.
Dua hari sebelum bencana, Lina mengaku sudah membeli bahan-bahan makanan. Persediaan ini yang membuatnya keluarganya bertahan berhari-hari tanpa bantuan dari luar.
Tapi Stok bahan makanan beberapa hari belakangan sudah habis, sehingga keluarganya hanya makan nasi putih. Kebutuhan perut terus mendesak.
"Dari memasak pun kita bahan-bahan makanan di rumah tidak ada. [bahan-bahan] yang mau dibeli pun tidak ada," kata ibu dari empat anak.

Sumber gambar, Dok. Bella Vicotria
Menurut Lina, sampai hari ini, "warung, pasar tutup semua". "Warung-warung kecil nggak ada yang berani buka. Takut dijarah, mati nanti orangnya," katanya.
"Harga telur Rp.5.000 satu butir. Itu pun tidak ada [barangnya] yang bisa kita beli."
"Uang kami nggak laku. Mohonlah dulu bantuannya," kata Lina dengan nada hampir putus asa.

Sumber gambar, Dok. Humas Polres Sibolga/Nanda Batubara
Bagaimana situasi terkini dari Sibolga dan sekitarnya?
Pekerja di media lokal, Radio Tapanuli, Bella Victoria hingga Selasa (02/11), menyaksikan masih banyak antrean di Sibolga dan sekitarnya. Mulai dari bank, BBM dan beras dari Bulog.
"Bank BCA dan juga Bank BRI [sudah buka] yang sampai sekarang masih antrean panjang," katanya.
Selain itu, kata dia, beberapa lokasi juga sudah dialiri listrik. Tapi yang paling menonjol adalah antrean beras.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Muhammad Irsal/Lmo/rwa
"Semakin banyak, di sini. Sudah berlangsung sekitar 2-3 hari. Dan orang-orang masih mengantre untuk bulog. Dan juga untuk toko-toko masih banyak yang tutup," kata Bella.
Ia juga mengatakan, bantuan sejak banjir bandang 25 November, sudah mulai masuk melalui helikopter. "Namun masih belum rata," tambahnya.
Kata dia, daerah perkotaan seperti Sibolga Julu sudah mulai pulih.
"Namun untuk desa-desa kecil seperti Hutanabolon, seperti Sitahuis, seperti Sipangi, masih perlu adanya pemerataan dalam bagian sembako," katanya.
Di sisi lain, Bella juga mengatakan, lantaran keterbatasan persediaan bahan pangan di pertokoan, warga "memerlukan untuk mempunyai dana yang cukup besar untuk bisa bertahan hidup di Sibolga Tapteng ini."
Iya meyakini, tidak semua warga punya banyak dana, karena hartanya sudah direnggut oleh bencana. Oleh karenanya, hal ini memicu terjadinya penjarahan.
"Kita doakan tidak ada kasus-kasus kejahatan yang meningkat," tambahnya.
Kekhawatiran penyakit pascabanjir
Selain kebutuhan pangan yang mendesak, warga di Sibolga dan sekitarnya saat ini mengalami krisis air bersih.
Warga Tapanuli Tengah di Kecamatan Pandan, Damai Mendrofa, mengatakan saat ini masyarakat memanfaatkan parit untuk kebutuhan mencuci.
"Di parit-parit, aduh, sakit, nangis. Tidak, tidak bisa saya katakan [berkata-kata]," katanya terisak.
Mendrofa juga mengkhawatirkan penggunaan air yang tidak steril ini akan menimbulkan penyakit ke depannya. PDAM masih belum pulih.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Muhammad Irsal/Lmo/rwa
"Masyarakat akan susah minum, masyarakat akan susah mandi, pakaiannya akan semakin tidak steril," katanya.
Dampak ikutan lainnya, tambah Mendrofa adalah potensi penyakit dari polusi. Sejauh ini, masyarakat sudah memulai membakar sampah di depan rumah masing-masing.
"Kalau pengangkutan sampah tidak baik, maka pilihan terakhir masyarakat adalah [sampah] dibakar... itu semua dilakukan dalam skala besar, dalam skala masif, maka ini akan menjadi sumber penyakit bagi masyarakat," katanya.

Sumber gambar, Dok. Humas Polres Sibolga/Nanda Batubara
Warga Tapanuli Tengah lainnya, Lodewik FS. Marpaung mengatakan sebagian masyarakat juga memanfaatkan air sumur. Air sungai tak berfungsi sama sekali.
"Karena kalau [menggunakan air] sungai, semua kuning. Bau tercemar karena banyak bangkai," tambahnya.
'Bentuk cadangan pangan daerah'
Pengurus Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Khudori menduga penjarahan minimarket dan gudang Bulog di Sibolga dan sekitarnya dipicu keterlambatan logistik bantuan akibat kondisi wilayah yang terisolasi.
"Bencana banjir dan longsor yang terjadi tidak hanya merenggut banyak korban jiwa dan luka, tapi juga merusak infrastruktur jalan. Ketika jalan putus atau rusak, distribusi logistik terganggu," katanya.
Menurutnya, bencana seperti banjir dan longsor yang sudah rutin terjadi di Indonesia semestinya menyadarkan "otoritas yang berkuasa untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan baik".
"Terbukti kali ini otoritas yang berkuasa tampak kewalahan menghadapi situasi lapangan," tambahnya.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/YU
Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.
Klik di sini
Akhir dari Whatsapp
Terkait dengan kebutuhan pangan mendesak di saat darurat, pemerintah sebenarnya punya instrumen cadangan pangan pemerintah (CPP).
Instrumen ini setiap saat bisa digerakan untuk melayani kebutuhan bencana dan darurat, juga darurat pasca bencana.
"Bahkan, dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) No. 30/2023 tentang Penyaluran CPP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat, pangan yang bisa disalurkan ada sembilan jenis: beras, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan kembung," kata Khudori.
Masalahnya, tambah dia, prosedur penyaluran untuk bencana dan keadaan darurat dalam Peraturan Bapanas ini terbilang cukup panjang.
Baca Juga:
- Penjarahan pasca gempa dan tsunami, bagaimana penegakkan hukum di Palu?
- Prabowo didesak tetapkan banjir dan longsor di Sumatra sebagai bencana nasional – 'Masyarakat sampai menjarah demi bertahan hidup
- 'Mama saya meninggal dalam keadaan salat' – Akhir perjuangan anak mencari sang ibu yang hilang di tengah banjir bandang Sumbar
"Kental nuansa birokratisnya apabila dibandingkan dengan mekanisme penyaluran sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 22/2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana".
"Diduga, prosedur birokratis ini memperlambat penyaluran CBP ke warga," katanya.
Pada prosedur yang baru, kepala daerah dan menteri atau kepala lembaga mengajukan penyaluran CPP kepada Kepala Bapanas, katanya.
Surat pengajuan disertai dengan jumlah penerima, organisasi pemda yang menyalurkan, dan kesanggupan menanggung biaya distribusi, termasuk dilampiri penetapan status keadaan darurat bencana.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Yudi Manar/bar
Setelah itu, kata Khudori, Bapanas menganalisis, baru kemudian menugaskan Bulog.
"Selain BULOG, Bapanas juga bisa menugaskan BUMN Pangan lain. Sebelum menugaskan penyaluran CPP kepada BULOG/BUMN Pangan dengan jumlah tertentu, sesuai Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Bapanas No. 30/2023," katanya.
Pada tahapan berikutnya, Bapanas mesti mendapatkan persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) atau Menteri BUMN jika menugaskan BUMN Pangan lain.
Khudori mencontohkan penanganan tsunami di Aceh pada Desember 2004 dan gempa di Yogyakarta pada Mei 2006. Saat itu gubernur, bupati/wali kota meminta Bulog menyalurkan CBP pada saat terjadi bencana.
"Saat itu komputer macet dan aliran listrik mati, boro-boro mencari mesin ketik. Otoritas berwenang hanya menuliskan permintaan CBP ke Bulog di kardus mi instan. Yang penting, ada yang mencatat baik-baik. Setelah situasi memungkinkan, pemda dan Bulog menyusun laporan. Saat itulah kebutuhan administrasi dilengkapi," katanya.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Muhammad Irsal/Lmo/rwa
"Intinya, berkaca dari kejadian tsunami Aceh dan gempa di Yogyakarta, taat prosedur tentu harus. Akan tetapi, kecepatan penanganan dengan menyesuaikan situasi lapangan harus jadi pilihan utama".
Ia menambahkan, keterlambatan penyaluran bantuan, baik pangan, minuman maupun logistik lain, tidak saja bisa berujung penjarahan tapi juga mengancam keselamatan warga.
"Jangan sampai karena taat prosedur justru ada nyawa melayang," katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti cadangan pangan yang tidak merata di daerah. Padahal, cadangan pangan ini sangat penting di saat-saat darurat seperti bencana.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Muhammad Irsal/Lmo/rwa.
"Pembelajaran penting bahwa cadangan pangan itu penting, seberapa pun besarnya. Jadi kalau ada urgensi, ada situasi terurat, itu setiap saat bisa digerakkan [salurkan]," katanya.
Dalam keterangan lainnya, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menepis insiden yang disebut penjarahan di gudang Bulog Tapanuli Tengah dan Sibolga.
"Kan sudah dijelaskan sama Kepala BNPB ya bahwa itu bukan penjarahan, memang dibagi-bagi ke masyarakat," kata Gus Ipul, sapaan Saifullah dikutip dari Tempo.co, Selasa, (02/12).
Ia mengakui pengiriman logistik ke wilayah Sibolga dan sekitarnya terlambat karena kerusakan infrastruktur dan jalur jalan yang tertimbun tanah longsor.
"Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan di bawah komando Kepala BNPB, serta dibantu juga oleh Kapolri dan Panglima TNI," kata Gus Ipul.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/YU
Berdasarkan data teranyar (BNPB) pada Selasa (02/12) pukul 21:04 WIB, jumlah korban meninggal menyusul banjir dan longsor di Sumatra mencapai 744 jiwa. Badan ini juga melaporkan 551 jiwa belum ditemukan, dan 2.600 korban luka.
Di Sumatera Utara korban jiwa mencapai 301 jiwa, dan 163 orang dinyatakan hilang.
Para korban tersebar di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Nias.
Nanda Fahriza Batubara di Medan, Bella Victoria dan Leonvi di Tapanuli Tengah berkontribusi dalam reportase ini.












