Megawati usul bubarkan KPK, warganet soroti penangkapan sejumlah politisi PDIP terkait kasus korupsi

Pernyataan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang menginginkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan karena kinerjanya dianggap tidak efektif memicu kritikan dari pegiat anti-korupsi dan warganet di media sosial.

Dewan Pengawas Indonesia Corruption Watch, Dadang Trisasongko, menilai Megawati seharusnya menyalahkan para pimpinan partai politik yang mengusung revisi UU KPK sehingga mengakibatkan kinerja lembaga tersebut melorot dari periode-periode sebelumnya.

Sebab sejak undang-undang KPK yang baru disahkan pada 2019, data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2022 menunjukkan Indonesia memperoleh skor 34 atau turun empat poin dan merupakan skor terendah sejak 2015.

Adapun sejumlah warganet menyebut Megawati mestinya bercermin karena justru politikus dari PDIP banyak ditangkap KPK.

Baca juga:

Perdebatan di media sosial

Di media sosial, pernyataan Megawati menuai kritik dari sejumlah warganet.

Cuitan warganet tersebut merujuk pada sejumlah kasus yang menjerat para politisi dari berbagai partai.

Dari PDI-Perjuangan nama-nama politikus yang ditangkap KPK, antara lain mantan Menteri Sosial Juliari Batubara atas kasus korupsi dana Bantuan Sosial Covid-19.

Lalu ada Harun Masiku yang menjadi buronan KPK sejak tahun 2020 karena diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar meloloskannya sebagai caleg DPR periode 2019-2024.

Ada juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, yang ditangkap KPK pada akhir Februari 2021 karena diduga menerima suap proyek di Sulsel.

Selain itu laporan hasil pemantauan tren vonis 2021 dari LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menemukan mayoritas terdakwa korupsi berasal dari kalangan partai politik.

Mengapa Megawati ingin bubarkan KPK?

Pernyataan Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang ingin membubarkan KPK sebetulnya bukan kali pertama.

Dalam acara sosialisasi buku teks utama pendidikan Pancasila, Megawati mengatakan sempat meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK karena kinerja lembaga tersebut dianggap tidak efektif dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh...bubarin saja KPK itu. Jadi menurut saya enggak efektif," kata Megawati saat memberikan pidato dalam acara sosialisasi di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (21/08).

Ia berniat membubarkan KPK lantaran ia kecewa dengan kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Dia menyebut sempat merasakan hal tidak mengenakkan oleh KPK saat menjadi Presiden ke-5 pada periode 23 Juli - 20 Oktober 2004.

Kala itu Megawati sempat mengatasi masalah 300.000 kasus kredit macet.

"Waktu saya krisis, kredit macet itu 300 ribuan, saya disuruh nangani, setelah itu KPK sudah ada yang saya bikin sendiri," ucapnya.

Sebelumnya pada 2015, Megawati juga menyinggung pembubaran KPK ketika pidato dalam seminar kenegaraan Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen.

Menurut dia hadirnya KPK harus memberi dampak terhadap kondisi pemberantasan korupsi sehingga keberadaan lembaga anti-rasuah tersebut bisa tidak diperlukan lagi.

"Kalau sekarang terus puter-puter korupsi, sampai kapan yang namanya KPK? Padahal [namanya] Komisi Pemberantasan Korupsi, ya jadi punya alasan tolong korupsi terus berlanjut."

"Keberadaan komisi yang sebetulnya sifatnya ad hoc ini harus sementara aja, selanjutnya dapat dibubarkan."

Apakah kinerja KPK buruk?

Dewan Pengawas Indonesia Corruption Watch, Dadang Trisasongko, menilai Ketua Umum PDI-Perjuangan ini harusnya menyalahkan para pimpinan partai politik yang mengusung revisi UU KPK karena mengakibatkan kinerja lembaga tersebut melorot dari periode-periode sebelumnya.

Termasuk hilangnya independensi semenjak peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara dan dipilihnya dewan pengawas oleh Presiden Jokowi.

"KPK melemah setelah UU direvisi yang kemudian memunculkan anggapan KPK adalah bagian dari lembaga pemerintah lainnya. Nah itu salah siapa?"

"Yang membuat UU yang baru yakni partai politik," ucap Dadang Trisasongko kepada BBC News Indonesia, Selasa (22/08).

"Artinya yang patut disalahkan juga para pimpinan partai yang meng-endorse revisi UU KPK termasuk Ibu Mega sebagai Ketum PDIP," sambungnya.

Kendati diakui olehnya, kepemimpinan KPK di era Firli Bahuri adalah yang terburuk dari periode-periode sebelumnya.

Hal itu nampak di bidang penindakan dan pencegahan.

Di bidang pencegahan, jelasnya, gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam yang ditujukan untuk menyelamatkan aset negara tidak berlanjut di periode sekarang.

Padahal kebijakan tersebut bisa mencegah kerusakan sumber daya alam hingga merekomendasikan pencabutan izin perusak lingkungan.

Sementara di bidang penindakan, tidak ada upaya strategis untuk mengusut kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, menurut peneliti Pukat UGM Zaenur Rochman.

Semisal kasus dugaan korupsi Jiwasraya, Asabri, dan minyak goreng.

Tapi di luar dari itu, sambung Zaenur, KPK patut diberi penghargaan lantaran berani menangkap dua Hakim Agung.

"Mana ada periode sebelumnya tangkap dua hakim agung sekaligus? Terus masih ada beberapa menteri yang diproses kayak Menteri Kelautan dan Perikanan, juga pengusaha."

"Tapi yang dikeluhkan dari KPK adalah justru independensi KPK yang terlihat banyak problem. Contoh kasus Harun Masiku yang diindikasi bisa menjadi pintu masuk membongkar pelaku lain."

Baca juga:

Dadang juga mengatakan pernyataan Megawati Soekarnoputri tidak menguntungkan bakal calon presiden (capres) yang diusung PDI-P.

Sebab, publik akan menilai Ganjar Pranowo — capres yang diusung oleh PDI-P — tidak mendukung penguatan KPK dan upaya pemberantasan korupsi.

Karena bagaimanapun masyarakat masih menaruh perhatian besar pada kasus-kasus korupsi.

Dia juga berkata daripada membubarkan KPK, lebih baik Megawati mendorong kadernya yang maju dalam pemilu 2024 agar memiliki kemampuan memberantas korupsi serta mengusung agenda pemberantasan korupi yang jelas.

"Sekarang kan belum ada kandidat yang bicara soal korupsi. Ini momentum bicara tentang keresahan publik yakni korupsi."

Apa tanggapan pemerintah?

Menkopolhukam, Mahfud Md enggan mengomentari pernyataan Presiden ke-5 itu yang ingin agar KPK dibubarkan.

Menurut Mahfud, pemerintah justru mendorong penguatan KPK — yang merupakan salah satu rekomendasi dari Tim Percepatan Reformasi Hukum —dalam rapat yang digelar Selasa (22/08).

"Tadi ada rekomendasi tentang penguatan KPK malahan. Saya tidak akan menanggapi itu [usulan Megawati membubarkan KPK]," ucapnya seperti dilansir Detik.com.