Bobon Santoso dan persoalan pangan orang asli Papua, mengapa harus membicarakannya secara struktural?

Youtuber yang bersama institusi militer memasak dan berbagi makanan ke orang-orang asli Papua memicu perdebatan. Perkataannya soal “orang Papua tidak pernah mengonsumsi daging sapi” dianggap menihilkan kultur lokal. Adapun tindakannya membagikan makanan dan minuman kemasan dicap turut memperparah persoalan pangan di Papua.

Antropolog menyebut orang asli Papua selama puluhan tahun telah menghadapi permasalahan pangan yang struktural. Kelaparan di Papua, kata pakar pertanian, masih akut dan belum kunjung terselesaikan.

BBC News Indonesia berbicara dengan beberapa orang asli Papua di kawasan pegunungan dan pesisir untuk mengungkap realita yang mereka hadapi untuk memenuhi kebutuhan utama mereka: pangan.

Youtuber Bobon Santoso berangkat dari Bali menuju Merauke, Papua Selatan, pada 28 Januari lalu. Seperti pada berbagai video yang dia produksi sebelumnya, Bobon datang ke Papua untuk memasak dan membagi makanan ke warga yang tinggal di lokasi syutingnya.

Bobon tidak hanya ke Merauke. Dia juga pergi ke Boven Digoel, Maybrat, Jayapura, dan Keerom. Dalam seri video ini, Bobon menyebut apa yang dia lakukan sebagai “berbagi kebahagiaan”. Berbagai perjalanan yang dia lakukan ini hingga materi video yang dia susun melibatkan institusi militer.

Lima video memasak di Papua yang telah dia unggah ke Youtube sudah ditonton setidaknya 21 juta kali. Namun sejumlah pernyataan yang dia paparkan di siniar milik Deddy Corbuzierlah yang belakangan memicu diskusi, perdebatan, bahkan dugaan perundungan di media sosial.

“Kalau ada tokoh politik atau artis main ke Papua, tapi di kota, tidak masuk ke pedalaman atau pelosok, itu omong kosong,” ujar Bobon dalam siniar tersebut.

“Itu kebahagiaan ilusi, seolah-olah Papua berkembang. Coba masuk ke pedalaman, kita akan melihat kelaparan setiap hari. Pekerjaan tidak ada. Uang tidak ada,” tuturnya.

Dan perkataan Bobon yang juga mengundang pro-kontra adalah yang menyangkut relasi orang asli Papua dengan daging sapi.

“Mereka tidak pernah makan sapi di sana. Ketika gue masak, mereka senang luar biasa.

“Mereka bilangnya babi besar. Gue tanya ke seorang lansia, apakah dia pernah makan sapi. Jawaban dia bukan belum, tapi tidak tahu,” kata Bobon.

Beberapa hari sebelum Bobon terbang menuju Papua, hujan deras terus turun di Pegunungan Bintang, kabupaten yang usai pemekaran tahun 2022 masuk wilayah Papua Pegunungan. Situasi itu memicu banjir dan longsor.

Dalam rentetan peristiwa itu, setidaknya enam anak di Distrik Alemsom tertimbun longsor, menurut catatan BPBD setempat. Tiga di antara mereka tewas. Sesaat sebelumnya, menurut Jubi, media lokal terbesar di Papua, anak-anak berusia sekolah dasar itu tengah memetik sayur sukun dan sayur gedi di kebun orang tua mereka.

Seorang pendeta di Pegunungan Bintang menuturkan, hujan lebat hampir turun setiap hari sejak Januari hingga Maret lalu. Di kabupaten dengan bentang alam pegunungan itu, hujan selama tiga bulan pertama tahun ini tidak hanya memicu korban nyawa, tapi juga menghanyutkan kebun-kebun warga.

“Kalau semua kebun habis terhanyut, tidak ada harapan bagi orang dan keluarga itu,” ujar pendeta itu.

“Kalau sebagian kebun masih ada, itu yang bisa menjadi harapan dan memberi makan,”tuturnya.

Pendeta ini meminta BBC News Indonesia tidak menyebut identitasnya atas alasan keamanan. Pegunungan Bintang adalah salah satu wilayah di Papua yang paling bergejolak akibat konflik bersenjata antara aparat Indonesia dan milisi pro-kemerdekaan.

Eskalasi konflik yang meningkat pada tahun 2021 memicu gelombang pengungsian warga sipil dari sejumlah distrik, terutama Kiwirok, ke berbagai titik, termasuk hutan yang masuk wilayah Papua Nugini.

Sang pendeta berkata, bukan hanya cuaca, tapi juga konflik yang membuat mereka kesulitan untuk makan. Menurut klaimnya, sejumlah perempuan dan anak meninggal selama pelarian di hutan karena kelaparan.

“Kami butuh bantuan, tapi saat kami dalam kesulitan itu, tidak ada bantuan makanan yang kami terima. Saat di hutan, kami hanya bisa makan dengan berkebun,” ujarnya.

Dia berkata, para pengungsi membawa sayur dan ubi saat melarikan diri ke hutan pada tahun 2021. Atas dasar budaya lokal yang telah turun-temurun, mereka saling berbagi makanan di tengah kesulitan tersebut.

Pegunungan Bintang adalah kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Papua (55,4%) pada tahun 2022—sebelum pemekaran empat provinsi baru. Persentase penduduk miskin ekstrem di Pegunungan Bintang juga tergolong tinggi (14,7%).

Pendeta yang kami wawancarai lahir dan besar di kabupaten ini. Sejak kecil hingga hari ini, kata dia, masyarakat Pegunungan Bintang belum berubah.

“Makanan kami hanya dari hasil kebun saja: petatas, sayuran, keladi, tebu, singkong, buah merah, jagung, nanas,” ujarnya.

“Di Papua bagian pantai mungkin orang berburu babi hutan. Karena kami di gunung, jadi hanya berburu tikus pohon dan burung saja.

“Kami setiap hari ke kebun. Hari ini panen, kami makan, besok ke kebun lagi. Setiap hari begitu saja,” ujarnya.

Orang-orang asli Papua di pegunungan, kata sang pendeta, menerapkan pola kebun berpindah. Artinya, sebelum mereka memanen hasil kebun pertama, mereka akan terlebih dulu menanam tanaman sayur, ubi, dan buah di kebun berikutnya. Dia berkata, dengan cara inilah orang Pegunungan Bintang menjaga ketersediaan bahan makanan mereka.

Menurut pendeta ini, sebagian orang Pegunungan Bintang yang pernah merantau cenderung enggan kembali ke daerah itu. Tidak ada pasar atau warung di berbagai distrik Pegunungan Bintang yang berada nyaris di atas awan. Tidak ada yang berternak atau menjual daging sapi atau ayam.

“Kami hanya makan babi, itu budaya kami. Kami pelihara babi, tidak ada yang lain,” tuturnya.

“Tidak semua keluarga punya babi. Tapi dalam budaya kami, ada kebiasaan berbagi. Kalau satu orang dapat babi, dia bagi ke keluarga yang lain.

“Setelah dapat babi, kami lakukan bakar batu, makan bersama-sama. Daging habis, sudah, tidak ada yang disimpan,” kata pendeta itu.

Mayoritas warga Pegunungan Bintang beraktivitas di kebun. Mereka tak memiliki penghasilan. Tak ada akses jalan darat menuju daerah ini. Sang pendeta berkata, belakangan pesawat masuk ke distriknya sebulan satu kali.

“Kalau ada uang, orang mungkin beli garam yang dibawa pesawat. Hidup kami tidak terpengaruh barang pabrik. Kami tetap bergantung pada alam yang Tuhan beri,” tuturnya.

Namun banyak orang di Pegunungan Bintang, kata pendeta ini, tetap mendambakan bantuan makanan dari pemerintah, terutama dalam situasi bencana akibat alam maupun yang dipicu konflik bersenjata.

“Kami perlu dukungan dari luar. Ketika kami ke hutan, tanaman tidak bisa berbuah cepat, jadi kami butuh bantuan itu,” tuturnya.

Situasi yang nyaris serupa juga terjadi di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah. Di Distrik Mapia, kondisi gizi masyarakat sangat memprihatinkan, kata imam Katolik yang melayani di daerah tersebut, Pastor Yeskiel Belau.

Mayoritas warga, kata Yeskiel, tidak memiliki pendapatan dan menghabiskan waktu di kebun. Dari kebun itulah mereka mendapatkan sumber makanan seperti keladi, singkong, dan ubi jalar—yang merupakan makanan pokok.

Di distrik yang hampir seluruhnya penduduknya orang asli Papua itu, daging babi atau daging ayam hanya dikonsumsi pada acara penting.

Yeskiel berkata, warga sangat jarang mengonsumsi beras, mi instan atau ikan asin. Selain tak memiliki uang, akses warga menuju pasar terdekat terbentang jauh.

“Banyak warga mengalami gizi yang kurang baik, badan mereka kurus, sakit lalu meninggal dunia,” kata Yeskiel. Dia menyaksikan secara langsung situasi itu saat menjalankan ritus sebagai seorang pastor, yaitu hidup bersama umatnya.

“Pola makan warga di sini tidak teratur. Kebanyakan warga makan bila lapar saja,” kata Yeskiel.

“Itu berarti, pagi kalau lapar makan, begitu juga siang dan malam. Jadi, kalau merasa tidak lapar, mereka tidak makan.

“Biasanya di noken ada persiapan ubi untuk dimakan bila lapar,” tuturnya.

Tidak seperti di daerah pegunungan, orang-orang Papua di kawasan pesisir dan yang hidup di sekitar rawa-rawa memiliki kebiasaan turun-temurun mengonsumsi sagu sebagai makanan pokok.

Namun posisi sagu dalam kehidupan suku-suku di pesisir ini bukan hanya sebagai bahan pangan. Sagu memiliki peran dalam mitologi mereka. Setidaknya ini yang dikatakan Maxi Sedik, pemuda dari Kampung Ayae, Distrik Miyah, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya.

Sama seperti di daerah pesisir Papua lainnya, Maxi menyebut keluarganya menanam dan memanen sagu yang mereka tanam sendiri. Kebun sagu ini mereka sebut sebagai dusun sagu. Selain itu, mereka juga memanen dari hutan sagu alami—yang tumbuh tanpa peran manusia.

“Dalam tradisi kami, setiap marga punya hak terhadap dusun sagu,” kata Maxi.

“Orang tidak bisa sembarangan mengambil sagu. Kami harus memastikan kalau sagu yang akan kami tokok bisa memberi gizi.

“Ada pengetahuan tentang mengolah sagu seperti itu di antara orang Tambrauw atau orang Domberai pada umumnya. Kami tidak sembarang tebang,” ujarnya.

Maxi berkata, orang-orang di kampungnya bergantung sepenuhnya pada sagu dan hasil kebun. Pasar terdekat dari Ayae berjarak sekitar enam jam berjalan kaki.

“Tidak mungkin orang pergi ke pasar yang jauh itu untuk membeli kebutuhan makanan pokok,” tuturnya.

Situasi itu, menurut Maxi, membuat warga kampungnya tidak memiliki ketergantungan pada bahan makanan yang berasal dari luar atau pasar.

Sayur dan daging hewan buruan, kata Maxi, masih disediakan oleh alam setidaknya sampai kampungnya benar-benar bersih dari aktivitas ekstraktif perusahaan yang mengeksploitasi hutan.

“Di kampung saya belum ada perusahaan yang masuk. Tapi di wilayah yang lebih tinggi dari tempat kami, seperti Kebar, mulai ada industri ternak sapi dan perkebunan jagung.

“Kebun kami selama ini baru terdampak penggusuran proyek jalan Maybrat-Manokwari. Meski saat ini masih relatif aman dari perusahaan, kami tidak tahu ke depan akan seperti apa,” kata Maxi.

Berbagai riset akademik telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan pangan layak orang asli Papua dapat bertahan. Kekhawatiran yang dirasakan Maxi Sedik bahwa suatu saat keluarganya akan kehilangan dusun sagu dan hutan tempat berkebun dan berburu muncul dalam berbagai riset tersebut.

Antropolog Laksmi Adriani Savitri, misalnya, bersama Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, menyebut dalam riset mereka tahun 2023 bahwa orang-orang asli Papua secara perlahan mengalami perubahan pola makan. Penyebabnya, sumber pangan mereka menipis seiring deforestasi hutan untuk aktivitas perkebunan dan pertambangan.

Riset mereka menyebut, “di kabupaten yang mengalami perluasan kebun sawit hingga 20 ribu hektare muncul angka kemiskinan dan stunting di atas rata-rata nasional”. Kesimpulan itu muncul dalam studi kasus di Boven Digoel dan Keerom.

Riset yang dilakukan Pastor Sandro Rangga dari Serikat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua juga mendapatkan kesimpulan serupa. Dia meneliti secara spesifik bencana kelaparan dan malnutrisi anak-anak di Asmat pada tahun 2018.

Pastor Rangga menulis, sejumlah komunitas di Asmat menjadi objek program pemukiman pada era Orde Baru agar perusahaan dapat mengeksplotasi hutan mereka.

Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tulis Pastor Rangga, orang-orang Asmat ini mulai menerima bantuan beras miskin (raskin). Konsumsi sagu mereka pun perlahan menurun. Pada saat yang sama, tulisnya, hutan sagu, ulat sagu, dan kasuari yang biasa mereka konsumsi hilang seiring deforestaasi.

“Degradasi lingkungan ini yang membuat daya tahan orang-orang Asmat terjun bebas—mereka menjadi sangat rentan. Ketika beras raskin tidak didistribusikan ke Asmat, mereka tak punya opsi sumber pangan karena jumlah pohon sagu dan ubi yang semakin sedikit,” tulis Pastor Rangga.

Ketersediaan pangan orang-orang asli Papua yang rentan ini telah memicu yang disebut peneliti sebagai "bencana kelaparan”. Peristiwa yang memakan korban nyawa itu tidak hanya satu kali terjadi.

Baca juga:

Pakar pertanian dari Universitas Papua, Agus Sumule, mencatat bahwa peristiwa kelaparan di Papua setidaknya telah terjadi sejak 1982 di Yahukimo—saat ribuan kelaparan dan 18 di antaranya akhirnya meninggal.

Peristiwa kelaparan, merujuk catatan Agus, juga terjadi pada tahun 1984 di Paniai. Sekitar 231 orang meninggal saat itu. Kekeringan yang menggagalkan panen ubi jalar di Jayawijaya pada 1997 disebut Agus menewaskan 421 orang.

Namun peristiwa kelaparan itu tak kunjung mendorong perbaikan hak atas pangan yang ideal bagi orang-orang asli Papua.

“Situasinya masih jauh dari ideal,” kata Agus. “Masih banyak persoalan kelaparan,” tuturnya.

“Di Papua, jangankan anak-anak sekolah, mereka yang datang ke kampus untuk kuliah itu rata-rata tidak makan pagi atau makan siang. Mereka makan satu kali, mungkin di sore hari,” ujarnya.

Agus berkata, pemerintah semestinya harus berperan dalam menjaga ketersediaan pangan orang asli Papua.

Salah satu caranya, menurut Agus, adalah memperkenalkan dan memberi bantuan bibit tanaman pangan yang tidak akan menggantikan pangan lokal. Agus berkata, sejarah membuktikan bahwa orang asli Papua bisa bertani secara handal dan adaptif—termasuk membudidayakan tanaman yang dibawa dari luar seperti ubi, kecipir, nanas, bahkan kopi.

Dalam berbagai peristiwa, pemerintah daerah, pusat, maupun instansi lain seperti militer dan kepolisian, kerap mendatangkan bahan makanan yang sama sekali berbeda dengan pangan lokal Papua.

Pada November 2023 misalnya, Pemkab Dogiyai menyebar bantuan sembako berupa beras dan mi instan untuk menekan kasus stunting. Pada bulan yang sama, Presiden Joko Widodo juga membagikan bantuan pangan berupa beras di Biak—program yang dia perintahkan digelar ke seluruh wilayah Papua.

Pasca peristiwa kelaparan di Kabupaten Puncak, Menko PMK Muhadjir Effendy, menyebut pemerintah akan membangun gudang cadangan makanan. Sebagai upaya preventif, dia membuat klaim gudang itu akan diisi ubi-ubian dan makanan yang sesuai dengan lokalitas orang asli Papua. Februari lalu, Menteri Sosial Tri Rismaharini berkata, pemerintah juga akan menempatkan beras di lumbung tersebut.

Terkait deforestasi hutan dan dampaknya ke kebun-kebun warga, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua, Semuel Siriwa, menyebut pemerintah telah “melakukan pengelolaan dengan baik”. Salah satu caranya, klaimnya melalui pesan teks, dengan melindungi kawasan hutan masyarakat melalui Rancangan Tata Ruang Wilayah.

“Di dalamnya sumber sumber Ekonomi bagi masyarakat setempat,” kata Semuel.

Dengan berbagai persoalan yang ada, antropolog Laksmi Savitri menyebut orang asli Papua menghadapi permasalahan struktural. Apa yang mereka makan dan tidak makan, kata Laksmi, adalah opsi yang tidak bisa mereka tawar.

“Orang Papua dituduh lebih suka mi instan. Seakan-akan ini soal selera. Bukan, ini adalah persoalan struktural di mana modernisasi yang ada di depan mata orang Papua itu disimbolkan oleh makanan yang datang dari luar,” kata Laksmi.

“Karena stigma terbelakang atau bodoh menjadi label yang membuat mereka inferior, mereka akhirnya mendambakan simbol modern itu, mulai dari makanan, pakaian, bahkan kendaraan. Tujuannya satu: mereka ingin dilihat setara,” ujar Laksmi.

Sophie Chao, antropolog di University of Sydney, menilai transformasi pola makan orang asli Papua berkaitan erat dengan kekerasan berlatar rasisme dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sejak puluhan tahun silam.

Dua hal itu, menurut Sophie, diikuti kebijakan pembangunan yang mengedepankan industri agribisnis dan deforestasi. Sophie berkata, kombinasi ini, setidaknya di tempat penelitiannya di orang-orang Marind Anim di Merauke, menyebabkan hilangnya pola makan yang bergizi dan perwujudan nilai-nilai kultural.

Situasi semacam ini, tulis Sophie dalam The International Journal of Human Rights Volume 26, tahun 2022, dapat disebut sebagai gastrocolonialism alias penjajahan atas kedaulatan pangan lokal.

Laporan tambahan oleh wartawan di Nabire, Abeth You