Budi Gunawan jadi Menko Polkam, siapa yang paling diuntungkan secara politik?

Budi Gunawan pernah disebut sebagai orang yang berjasa mempertemukan Megawati dan Prabowo usai Pilpres 2019. Apakah peran itu akan kembali dimainkannya usai dilantik menjadi Menko Polkam?

Budi Gunawan resmi menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Selasa (22/10), usai serah terima jabatan dengan pejabat sebelumnya, Hadi Tjahjanto.

Di luar tugasnya mengoordinasikan persoalan keamanan, reformasi birokrasi, komunikasi, dan digital, Budi dianggap akan menjembatani hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Budi mulai menjalin relasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sejak tahun 1999. Saat itu Budi menjadi ajudan Mega yang menjabat Wakil Presiden dan kemudian Presiden Indonesia.

Walau begitu, para petinggi PDIP membantah Budi merupakan representasi mereka di pemerintahan Prabowo. Hal serupa juga dikatakan pimpinan Gerindra—partai yang dikomandoi Prabowo.

Lantas siapa yang berpeluang meraih keuntungan politik dari kedudukan Budi sebagai menteri?

Budi urung bicara soal politik

Isu politik tidak menjadi materi yang dikatakan Budi kepada pers usai seremoni serah terima jabatan. Seperti anggota kabinet lainnya, Budi berkata akan fokus mewujudkan delapan program prioritas yang dijanjikan Prabowo melalui Asta Cita.

Secara spesifik, dia menyebut akan menjaga stabilitas dalam negeri dan memantau dinamika politik global yang berpotensi terdampak pada ketahanan pangan, energi, dan logistik Indonesia.

"Hal yang paling pertama yang akan saya lakukan adalah komitmen saya untuk bisa memastikan terciptanya dan terjaganya stabilitas keamanan, khususnya di bidang politik dan keamanan," kata Budi.

Perkataan ini merupakan yang pertama kali diutarakan Budi sejak desas-desus mengenai dirinya beredar ketika diberhentikan dari jabatan Kepala Badan Intelijen Negara, 10 Oktober lalu.

Pemberhentian Budi dari badan intelijen diputuskan Joko Widodo melalui Surat Presiden Nomor R51 tertanggal 10 Oktober 2024.

Ari Dwipayana, yang saat itu menjabat Koordinator Staf Khusus Presiden, menyebut pemberhentian Budi telah dibahas secara kolektif oleh Jokowi dan Prabowo.

Enam hari setelah surat pemberhentiannya dikeluarkan Jokowi, Budi datang ke rumah Prabowo di Hambalang, pada 16 Oktober lalu. Dia menjadi satu dari ratusan figur yang dipanggil Prabowo.

Natalius Pigai, salah satu figur yang juga dipanggil Prabowo, bilang bahwa Prabowo “memberikan pembekalan” kepada setiap orang yang datang ke Hambalang.

Salah satu orang yang diminta Prabowo memberikan materi dalam pembekalan itu adalah Ray Dalio, miliuner yang mendirikan salah satu terbesar firma pengumpul dana investasi swasta (hedge fund) terbesar di dunia, Bridgewater Associates.

Dalio, kata Pigai, membawakan sesi pembekalan secara khusus yang membahas buku berjudul Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty.

Pada 20 dan 21 Oktober, seluruh orang yang mengikuti “pembekalan“ di Hambalang diumumkan menjadi menteri dan wakil menteri di pemerintahan Prabowo. Budi Gunawan adalah salah satunya.

‘Bertugas jadi jembatan komunikasi’

Terlepas dari pengalamannya bekerja di bidang keamanan dan intelijen, posisi Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dapat menjadi jembatan komunikasi antara Mega dan Prabowo. Pendapat ini dikatakan Bawono Kumoro, peneliti di Indikator Politik Indonesia.

Menurut Bawono, komunikasi politik dengan Mega itu penting untuk menjaga kepentingan Prabowo ke depan.

“PDIP ini kan partai besar, pemenang pemilu dan memiliki kursi paling banyak di DPR. Tentu saja Prabowo tetap membutuhkan PDIP meski 80% kekuatan DPR telah berada di genggamannya,” kata Bawono.

“PDIP penting bagi Prabowo untuk tidak menghadirkan gangguan politik dalam lima tahun ke depan, terutama untuk agenda strategis.

“Itulah salah satu fungsi yang ingin dicapai Prabowo dengan menempatkan Budi Gunawan, di luar fungsi utamanya sebagai Menko Polkam,” ujar Bawono.

Rekam jejak relasi Budi dengan Mega dan PDIP tidak hanya terjadi saat dia menjabat ajudan Mega. Budi lolos uji kepatutan dan kepantasan di DPR untuk menjadi Kepala Polri pada 2015.

Saat itu PDIP mendesak Jokowi segera melantik Budi memimpin kepolisian, tapi tuntutan itu tidak terlaksana akibat persoalan hukum yang melilit jenderal polisi tersebut. Ketika itu Budi jadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi.

Pada Februari 2015, status tersangka itu dibatalkan melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun Jokowi tetap tak melantiknya menjadi Kapolri. Sekitar 19 bulan setelahnya, Jokowi menjadikan Budi sebagai Kepala BIN.

Walau begitu, putri Mega sekaligus pimpinan PDIP, Puan Maharani, menyebut Budi bukanlah perwakilan partainya dalam kabinet yang dibentuk Prabowo. Puan menganggap Budi merupakan menteri yang masuk dalam kategori ”profesional”.

Puan berkata bahwa Budi telah berbicara dengan Mega terkait keputusannya menerima tawaran Prabowo untuk menjadi menteri.

”Ada pembicaraan,” kata Puan. Megawati, kata dia, merespons informasi Budi itu “secara positif”.

“PDIP mendukung pemerintahan Pak Prabowo dalam membangun Indonesia ke depan dan kami akan mendukung melalui parlemen,” ucap Puan.

Di sisi lain, walau PDIP tidak memiliki representasi di pemerintahan Prabowo, bukan berarti partai banteng berposisi sebagai oposisi Prabowo. Ini dikatakan Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani.

“Koalisi tidak harus menaruh menteri di dalam pemerintahan. Oposisi tidak harus mengambil jarak dengan pemerintahan,“ ujar Muzani, 20 Oktober lalu.

‘Menguntungkan kedua pihak’

Menurut Bawono, saat ini Prabowo sebenarnya telah memiliki ”hubungan yang baik” dengan Mega dan PDIP. Walau begitu, Bawono menilai hubungan tersebut tetap berjarak.

Bawono berkata, PDIP merupakan partai yang berpengalaman berada di luar pemerintahan, yaitu pada era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono.

Walau dalam sejumlah pernyataan petinggi PDIP menyiratkan dukungan untuk rezim Prabowo, Bawono menilai partai berlogo kepala banteng itu seperti tengah menunggu arah kebijakan dan politik Prabowo.

”Jika PDIP sudah terlanjur bergabung di awal pemerintahan ini dan ternyata pemerintahan Prabowo secara rating approval (penerimaan publik) tidak bagus, itu akan berdampak pada PDIP secara elektoral,” ujar Bawono.

Tidak menempatkan representasi resmi di kabinet disebut Bawono merupakan strategi politik PDIP.

Adapun, posisi Budi Gunawan di pemerintahan saat disebutnya dapat menjamin ”kesinambungan komunikasi politik” antara PDIP dan Prabowo.

Dalam waktu dekat, Budi juga dapat mempercepat pertemuan resmi antara Prabowo dan Mega, menurut Emrus Sihombing, pakar komunikasi dari Universitas Pelita Harapan.

Emrus menganggap Budi sebagai figur yang dapat diterima oleh berbagai elite politik.

Berdasarkan keterangan petinggi Gerindra dan PDIP, Mega dan Prabowo telah menjajaki pertemuan. Namun mereka belum dapat memastikan kapan wacana perjumpaan itu akan terlaksana.

”Sebagai analogi, hubungan Mega dan Jokowi itu seperti ‘sudah patah arang’, sedangkan hubungan Mega dan Prabowo itu ‘masih utuh’,” kata Emrus.

”Budi Gunawan pernah menjadi ajudan Mega dan dia juga sangat dekat dengan Prabowo maupun Jokowi. Andaikan dia benar memainkan perannya, Budi bisa menjadi katalisator terwujudnya pertemuan Mega dan Prabowo,” kata Emrus.

Sebelumnya, pada 20 Oktober, Ahmad Muzani menyebut Mega dan Prabowo saat ini tengah berusaha menemukan waktu pertemuan yang ”cocok bagi kedua belah pihak”.

Pada hari yang sama, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, berkata bahwa Mega dan Prabowo memiliki sejarah hubungan yang baik. Dia menyebut keduanya sebagai figur yang saling bersahabat.

Sejarah Budi dalam relasi Mega-Prabowo

Pada Juli 2019, Budi menjadi aktor di balik pertemuan Mega dan Prabowo. Klaim ini dipaparkan Juru Bicara Badan Intelijen Negara, Wawan Hari Purwanto.

Wawan saat itu berkata, sebagai Kepala BIN, Budi bertugas ”menjaga keutuhan NKRI”. Pertemuan dua figur itu terjadi setelah Prabowo berkompetisi dengan Jokowi dalam Pilpres 2019.

”Kesulitan dan hambatan (untuk mempertemukan Mega-Prabowo) harus digali sedemikian rupa sehingga semuanya menjadi cair dan enak,” kata Wawan kepada pers ketika itu.

”Itulah sebabnya Kepala BIN (Budi) mengambil langkah strategis agar semua pihak bisa bertemu,” tuturnya.

Klaim Wawan itu dibenarkan oleh kubu PDIP dan Gerindra.

Arief Puyono, yang saat itu menjabat Wakil Ketua Umum Gerindra, menyebut Budi sebagai ”komunikator politik yang berkelas”.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto waktu itu berkata, sebagai Kepala BIN, Budi memang memiliki tanggung jawab memastikan situasi politik yang kondusif