Tarif kereta cepat Rp300.000, apakah bakal menjadi pilihan utama warga?

Sumber gambar, Getty Images
- Penulis, Tri Wahyuni
- Peranan, BBC News Indonesia
Tarif tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk kelas ekonomi premium ditetapkan sebesar Rp300.000, jauh di atas ekspektasi warga. Alih-alih meningkatkan konektivitas, moda transportasi ini hanya sekedar menjadi alternatif, menurut pengamat transportasi.
Raut gembira penuh dengan antusiasme terpancar dari wajah beberapa orang yang mengantre di depan loket penukaran tiket kereta cepat.
Hari itu, Rabu (05/10) pagi, mereka dijadwalkan menjajal Whoosh, julukan untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu (02/10).
Kereta tiga, tempat saya duduk, dipenuhi penumpang dengan hanya beberapa kursi yang terlihat kosong. Saat itu, warga masih bisa menumpangi Whoosh secara gratis, hanya tinggal mendaftar saja di situs PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Kereta berangkat pukul 08.45 WIB. Sejak sebelum berangkat hingga kereta sampai di Stasiun Padalarang di Kota Bandung, Jawa Barat, pada pukul 09.12 WIB, para penumpang tidak henti-hentinya merekam momen bersejarah mereka.
Tiga penumpang yang saya temui mengaku terkesan dengan kecepatan Whoosh, termasuk saya sendiri. Dalam 27 menit, kereta dari Jakarta Timur sudah sampai di bagian barat Bandung.
Bagi Galih Wekasa, kereta cepat dapat memangkas perjalanannya dari Tasikmalaya menuju Jakarta. Biasanya, jarak dua kota itu ditempuh sekitar tujuh jam, baik menggunakan kendaraan pribadi, bus, maupun kereta api.
“Kalau Kereta Serayu waktunya agak lama, kalau bus banyak macet di tolnya, kalau sudah ada ini saya akan beralih. Paling nanti dari Tegalluar saya nyimpan mobil, ke Jakarta pakai ini,” kata Galih saat ditemui BBC News Indonesia usai turun dari perjalanan kereta cepat.
Biasanya, Galih pulang-pergi Tasikmalaya-Jakarta setidaknya dua kali sebulan untuk keperluan pekerjaan. Menurut dia, ketepatan waktu dan kecepatan kereta cepat sangat bisa diandalkan.
Namun, untuk persoalan harga tiket, dia berharap bisa sama dengan harga layanan kereta yang sudah ada.
“Kalau bisa sih Rp250.000 untuk yang eksekutif. Kalau bisa yang ekonomi premium di angka Rp150.000, buat satu tahun ke depan saja kita coba ke masyarakat, kalau boleh sih request ke pemerintah karena masih baru nih,” ujarnya berharap.
Harapan yang sama juga diungkapkan Vika, yang menjajal kereta cepat bersama suami dan dua anaknya.
Dia mengaku akan menjadikan kereta cepat sebagai alternatif bolak-balik Bandung-Jakarta yang biasanya dia lakukan dua sampai tiga kali dalam sebulan, jika harganya “masih oke”.
Biasanya Vika dan keluarganya menggunakan mobil pribadi karena “tidak repot”.
“Yang pasti [harapannya] harganya terjangkau, bisa bersaing dengan travel, bisa bersaing juga dengan bus jadi masyarakat bisa menikmati fasilitas ini dengan lebih cepat, lebih sering, karena dengar-dengar harganya masih mahal jadi mungkin hanya lapisan menengah ke atas yang bisa menikmati fasilitas ini,” kata dia.

Sumber gambar, Antara Foto/Fakhri Hermansyah
Mila juga akan menjadikan kereta cepat sebagai alternatif moda transportasi ke Jakarta-Bandung, tapi “tidak yang utama”. Masalahnya sama, di harga tiket.
“Cuma kalau memang buru-buru, harus sampai cepat, pulang cepat, ini bisa jadi alternatif karena cepat banget ternyata,” ujar Mila yang setidaknya sebulan sekali bolak-balik Jakarta-Bandung naik kereta api.
Pada Sabtu (14/10), PT KCIC mengumumkan tarif kereta cepat sebesar Rp300.000 untuk pemesanan kelas ekonomi premium mulai 18 Oktober 2023.
Usai peresmian pada awal Oktober lalu, Presiden Jokowi mengatakan harga tiketnya berada di rentang Rp250.000-Rp350.000.
Harapan Galih, Vika, dan Mila pupus lantaran ternyata harga tiket Whoosh jauh dari harapan mereka.

Sumber gambar, Getty Images
Dengan harga tiket Rp300.00, Putri—seorang warga Pasteur, Bandung—mengatakan akan tetap menggunakan minibus atau yang lebih dikenal dengan mobil travel sebagai andalannya.
Menurut dia harga tersebut “pantas saja” untuk kereta cepat karena penumpang “membeli teknologi”.
“Tapi tidak guna, setidaknya untuk saya saat ini,” tutur Putri, seraya berharap penerbangan maskapai Citilink dengan Rute Halim-Bandung ada lagi sehingga bisa menjadi pilihan ketika dia punya urusan mendesak.

Sumber gambar, Getty Images
Sebagai warga Pasteur, Bandung, aksesibilitas stasiun kereta cepat tidak praktis. Sebab, dari Stasiun Padalarang ke Pasteur sering terjadi kemacetan yang bahkan bisa memakan waktu satu jam.
Perihal aksesibilitas stasiun kereta cepat juga menjadi alasan buat Nea, yang pulang-pergi Bandung-Jakarta setiap seminggu sekali, untuk tidak memilih Whoosh sebagai alternatif.
Letak rumahnya yang berada di Dipati Ukur, Bandung, dan kantornya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, membuat dia lebih memilih menggunakan minibus.
“Menurut aku tidak worth it ya untuk Rp300.000 yang masih di luar transportasi yang dari starting point ke stasiunnya dan stasiunnya ke kantor aku karena terlalu mahal. Kayaknya enggak dulu, tapi kalau dibilang mau coba, pasti mau coba, tapi tidak menjadi opsi reguler,” kata Nea.

Sumber gambar, Getty Images
Hanya jadi alternatif
Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.
Klik di sini
Akhir dari Whatsapp
Pengamat transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono Wibowo, mengatakan kereta cepat pada dasarnya memang “menambahkan alternatif” moda transportasi dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya, alih-alih “meningkatkan konektivitas” seperti yang pernah dikatakan pemerintah.
Sebab, kedua kota besar itu “sangat luas” dan stasiun-stasiun kereta cepat mungkin hanya bisa diakses oleh orang-orang yang lokasinya dekat.
Melihat kondisi itu, Sony berharap kereta cepat bisa menawarkan sesuatu yang membuat para calon penumpang lebih tertarik menggunakannya.
“Ketika alternatif untuk datang ke Bandung makin banyak dengan adanya kereta cepat itu, Bandung siap nggak untuk mengelola angkutan umumnya sehingga bisa menjadi bagian dari wisata Kota Bandung?” kata Sony kepada BBC News Indonesia.
Baca juga:
Masalah kemacetan, menurut Sony itu hal yang normal untuk sebuah kota besar, tinggal bagaimana pemerintah daerah membuat warga dan pengunjung “nyaman” saat melalui kemacetan.
“Kalau memang Bandung tidak membuat paket-paket yang menarik orang untuk beralih menggunakan kereta itu akan percuma," ujar Sony.
Dengan kondisi tersebut, orang-orang akan tetap ke Bandung menggunakan mobil pribadi, dan berkeliling kota menggunakan mobil mereka.
"Itu akan menjadi menambah macet Kota Bandung,” tandasnya.
Dan itu tentu bertentangan dengan harapan pemerintah yang berharap kereta cepat bisa membuat para pengguna kendaraan pribadi beralih moda transportasi.
Mengembangkan transportasi Bandung
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Iendra Sofyan, mengatakan pemerintah daerah berencana membangun Bus Raya Terpadu (BRT), yang disebut “seperti TransJakarta” untuk menyambut pengunjung yang datang menggunakan kereta cepat.
Namun, bus itu belum tersedia untuk saat ini. Ketika saya mengunjungi Stasiun Padalarang hanya disediakan kereta pengumpan (feeder) yang mengantarkan para penumpang Whoosh ke Stasiun Bandung.
Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa, mengatakan koneksi dengan kereta feeder itu merupakan kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai “operator”.

Sumber gambar, Getty Images
Dia juga mengatakan akses jalan menuju Stasiun Padalarang, yang berada di kawasan Kota Baru Parahyangan, sudah diperbaiki oleh pemerintah daerah dan diharapkan bisa menjadi salah satu akses “yang memudahkan masyarakat”.
“Karena nantinya memang kita akan bekerja sama dengan sejumlah operator, seperti misalnya Damri, Mikrotrans, JR Connection, agar nantinya mereka dapat menjadi angkutan-angkutan penyangga, angkutan intermoda, dari dan menuju Stasiun Padalarang,” kata Eva menjelaskan.
Di titik akhir, Stasiun Tegalluar, beberapa orang menginformasikan hanya ada bus Damri dari dan menuju Terminal Gedebage dan bus dari pengembang yang mengantarkan penumpang ke lokasi tertentu saja.

Sumber gambar, Antara Foto/Raisan Al Farisi
“Di dalam Kota Bandung sudah ada [BRT], hanya beberapa koridor. kemudian Kementerian Perhubungan mendukung lagi dan mendorong lagi menyiapkan bus dan beberapa hal, termasuk pembangunan infrastruktur jalannya yang akan kita arahkan koridornya ke Tegalluar,” kata Iendra kepada wartawan Yuli Saputra yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Pemerintah daerah juga akan membuka akses tol Padalarang-Cileunyi KM 151 yang terkoneksi langsung dengan Stasiun Tegalluar. Saat ini akses tol yang sudah tersedia ada di KM 149.
Pengembangan kota baru
Menurut Sony, selain mengembangkan transportasi umum dengan paket-paket wisata yang menarik, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan layak dan menjadi baik, "kalau ada kota baru yang tumbuh”.
”Hadirnya kereta cepat itu tidak akan menambah hal yang signifikan dari sisi penumpang, kecuali kalau kota-kota baru segera dikembangkan,” ujar Sony. Dia menyebut Tegalluar, Karawang, dan Walini ketika membicarakan soal kota baru.
Pembangunan kota baru memang menjadi salah satu rencana pengembangan proyek kereta cepat. Maketnya pun sudah terpajang di kantor kereta cepat di Halim, Jakarta.

Sumber gambar, Han Xinliang/VCG via Getty Images
Untuk Karawang, daerah yang dilalui jalur kereta cepat dan ada stasiun di sana, Iendra mengatakan potensi pengembangan kota baru “cukup besar”. Namun sejauh ini, belum ada info kota baru seperti apa yang akan dikembangkan di sana.
Iendra mengungkap kawasan Gedebage, yang dekat dengan Stasiun Tegalluar “menjadi kawasan pengembangan” karena Kota Bandung sudah cukup padat di sisi barat, utara, hingga selatan.
“Ini seiring dengan tata ruang Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Baca juga:
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengungkapkan pembangunan kota baru di Tegalluar sudah tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Di atas tanah seluas 3.500 hektare akan dibangun perkantoran, industri, perumahan, tempat wisata, dan juga danau. Wilayah pembangunan itu mencakup kecamatan Bojong Soang, Cileunyi, Rancaekek, dan juga Solokan Jeruk.
“Ada beberapa pengembang, kurang lebih sekitar 20 pengembang, yang sudah ada pembicaraan dan nanti saya akan undang mereka untuk dibahas bagaimana percepatan pertumbuhan ekonominya akan kelihatan nampak,” kata Dadang kepada wartawan Yuli Saputra yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Sumber gambar, Getty Images
Dari total 3.500 hektare lahan yang sudah disiapkan, Dadang mengatakan sekitar 1.000 hektare “sudah dikuasai oleh para pengembang”, dengan beberapa lahan yang sudah “mulai perencanaan pembangunannya”, beberapa lahan yang statusnya sudah dibebaskan, dan lainnya sedang dalam proses mengadakan pembebasan.
“Mudah-mudahan dalam dua tahun atau tiga tahun ke depan sudah mulai ada yang selesai karena mulai bulan depan kita akan undang lagi untuk bisa membahas secara keseluruhan,” kata Dadang pada 27 September lalu ketika ditemui di rumah dinasnya.
Ahli ekonomi dari Universitas Padjadjaran Arief Anshory Yusuf menilai pembangunan kota baru dalam proyek kereta cepat bakal menjadi salah satu dampak positif.
Jika pengembangannya dilakukan dengan benar, dia memperkirakan kota baru itu akan “mengurangi beban Bandung” yang penghuninya kini sudah hampir tiga juta orang. Padahal kata Arief, Bandung adalah kota yang kala peruntukkannya hanya untuk dihuni 350.000 orang saja.
“Bandung sudah crowded banget. Kepadatan sudah beyond human limit. Ternyata ada hikmahnya juga ketika pemerintah gagal membuat KCJB di pusat kota, sehingga dia harus membangun pusat kota di luar,” kata Arief kepada BBC News Indonesia.

Sumber gambar, Getty Images
Meski baik untuk perkembangan ekonomi, pengembangan kawasan Tegalluar dinilai akan semakin memperburuk kondisi lingkungan.
Sebab, tadinya kawasan Tegalluar merupakan lahan basah, meski sekarang sudah banyak yang berubah peruntukkannya sebagai permukiman, kata Manager Kampanye WALHI Nasional, Dwi Sawung.
Dia memprediksi pembangunan masif di kawasan Tegalluar bakal memperparah banjir di kawasan Gedebage.
“Kita enggak tahu pengembangnya benar atau tidak, misalnya kompensasi dari air yang tertampung di situ disimpan berapa banyak, apakah nanti pengembangnya akan memenuhi kewajiban untuk membangun tampungan air yang sama,” jelas Sawung.
Dia menyangsikan ada pengembang yang bisa memenuhi kewajiban itu karena selama ini kewajiban ruang terbuka hijau (RTH) saja banyak yang melanggar.
Wartawan Yuli Saputra di Bandung, Jawa Barat, berkontribusi dalam artikel ini.










