Deklarasi Istiqlal 2024 'miris dan kontras' di tengah ormas keagamaan menerima izin tambang

Deklarasi Istiqlal 2024 yang diteken pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Fransiskus, dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, bersama para petinggi ormas keagamaan disebut pegiat lingkungan sebagai "formalitas semata".

Isi Deklarasi Istiqlal menyoroti peran agama terhadap krisis kemanusian dan lingkungan yang belakangan ini terjadi dalam konteks global: Bumi mencapai suhu tertinggi, perang Ukraina-Rusia, dan krisis kemanusiaan di Palestina.

Bagaimanapun, Deklarasi Bersama Istiqlal juga sangat relevan dengan konteks Indonesia, kata Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar.

"Di Indonesia, soal krisis kemanusiaan yang terjadi akibat operasi militer yang parah terjadi (di Papua), termasuk juga ekspansi industri ekstraktif di berbagai wilayah yang kemudian juga memicu dehumanisasi," kata Melky.

Dalam laporan akhir tahun 2023, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sektor pertambangan menyumbang 13% konflik agraria yang terjadi di Indonesia.

Di sektor ini letusan konflik terjadi sebanyak 32 kejadian yang terjadi di atas tanah 127.525 hektar dan melibatkan 48.633 keluarga di 57 desa. Letusan konflik didominasi tambang nikel (15), batu bara (6), tambang pasir (5), tambang emas (5) dan tambang batu kapur (1).

Temuan konflik sektor pertambangan selama 2023 adalah bentrokan warga dengan karyawan perusahaan, sampai kriminalisasi.

JATAM juga melaporkan terdapat sebaran 3.092 lubang tambang di seluruh Indonesia. Lubang yang menganga ini telah menelan korban jiwa hingga 168 orang pada periode 2014-2020.

"Dehumanisasi akibat operasi industri ekstraktif di Indonesia yang kemudian memicu kematian, kemudian menggusur perkampungan yang kemudian orang terpaksa mengungsi," ungkap Melky.

Ditambah lagi, baru-baru ini polemik muncul saat penguasa menawarkan pengelolaan izin tambang kepada organisasi-organisasi keagamaan. Mereka yang menerima di antaranya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

"Kan (Deklarasi Istiqlal) bisa tampar muka sendiri... Tapi dalam konteks itu, justru ini menjadi otokritik untuk internal (organisasi) agama itu sendiri. Dan ini tidak berlaku hanya untuk teman-teman yang Muslim ya. Tapi seluruh agama," tambah Melky.

Ia juga kembali bertanya-tanya apakah Deklarasi Istiqlal ini berangkat dari situasi nyata di lapangan sebagai refleksi pajang, "atau memang ini sedang menyindir mereka sendiri".

BBC News Indonesia mengonfirmasi apakah Muhammadiyah akan menjadikan Deklarasi Istiqlal akan menjadi pertimbangan evaluasi pengelolaan izin tambang?

"Tidak. Muhammadiyah tetap akan memproses pengelolaan tambang," kata Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui pesan tertulis.

Kata dia, industri pertambangan "tidak selalu" memicu dehumanisasi seperti yang dituduhkan JATAM. Namun, pria yang ikut menyaksikan Deklarasi Istiqlal bersama Paus Fransiskus ini tidak menjelaskan lebih lanjut.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf yang juga hadir dalam Deklarasi Istiqlal belum membalas konfirmasi dari BBC News Indonesia.

Dalam keterangan yang dikutip Detik, Gus Yahya—sapaan Yahya Cholil Staquf—mengeklaim pihaknya akan mengelola tambang secara profesional.

"Kenapa karena kita butuh? Jelas kita butuh, ini desperate (menunjuk pengurus PBNU di hadapannya) ini, ini sudah melarat berapa lama, sampai imajinasi kaya aja enggak punya. Masak imajinasi untuk mengembangkan sumber daya NU iuran warga. Kalau asal-usulnya beres, berati sudah selesai satu masalah, halal, nggak nyolong ini. Lalu gimana mengelolanya supaya enggak haram, kita cari cara supaya tidak haram," kata Gus Yahya.

Bagaimana pengaruh Deklarasi Istiqlal terhadap perilaku masyarakat Indonesia?

Menurut Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, Deklarasi Istiqlal akan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat terutama dalam memandang isu kemanusiaan, toleransi dan lingkungan.

"Karena orang-orang pada dasarnya mengikuti siapa yang secara kelihatan, terbuka, itu bisa disaksikan dari bagaimana tokoh-tokoh kita itu bertemu sama-sama lain," kata Halili.

Ia juga berharap agar Deklarasi Istiqlal ini berdampak terhadap persoalan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KKB) yang masih tinggi.

Organisasi ini mencatat sepanjang 2013 lalu terjadi 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran KBB. Angka tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat terjadi 175 peristiwa dengan 333 tindakan.

Mayoritas pelanggaran KKB ini kebanyakan dilakukan aktor non-negara (215) dibandingkan aktor negara (114). Dari persoalan ini, pelanggaran KKB yang disoroti adalah gangguan terhadap tempat ibadah.

Menurut Setara Institute, gangguan terhadap tempat ibadah ini dilatarbelakangi oleh syarat pendirian bangunan sebagaimana diatur Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006--atau biasa disebut sebagai Peraturan Bersama Dua Menteri.

"Jangan sampai di republik yang kita cintai bersama ini, Deklarasi antar petinggi agama itu dinyatakan secara terbuka di ruang publik, tapi pada saat yang sama, kita juga membiarkan dengan regulasi formal (PBM) dan di tingkat negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal Itu masih terus eksis," kata Halili.

Diuji dengan polemik teks berjalan azan Magrib

Ujian terbaru Deklarasi Istiqlal terkait dengan pengelolaan toleransi terjadi pada polemik waktu azan Magrib yang berbarengan dengan siaran langsung Misa Paus Fransiskus, Kamis (05/09).

Menurut Halili, polemik ini dipicu tindakan pemerintah yang mengeluarkan imbauan pergantian azan Magrib menjadi teks berjalan.

"Kami menyebutkan bahwa imbauan itu salah kaprah, berlebihan dan cenderung tidak toleran," katanya.

Imbauan azan Magrib melalui teks berjalan yang dikeluarkan pemerintah telah menimbulkan persepsi pengistimewaan antara satu dengan yang lainnya. Dan itu problematik, kata Halili.

Ia juga mendorong agar lembaga penyiaran televisi mengabaikan imbauan tersebut.

Apapun nanti yang terjadi kata Halili, "Ya kita sudah biasa ada itu (azan) di tengah-tengah siaran sepak bola, di tengah-tengah siaran konser misalnya. Itu suatu yang biasa. Dan kita tidak perlu lagi diajari soal itu," katanya.

Pemantauan lapangan BBC News Indonesia memperlihatkan saluran televisi yang menayangkan langsung Misa Akbar yakni iNews memang membubuhkan teks pemberitahuan waktu azan Magrib. Adapun beberapa kanal televisi lain seperti RCTI dan GlobalTV tidak menyiarkan Misa Akbar.

Dihubungi terpisah, Direktur Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), Alex Junaidi, mencatat ada juga media yang tidak menyiarkan azan karena siaran langsung Misa Akbar, tetapi ada pula media yang memang tidak menyiarkan misa akbar.

"Enggak usah dibesar-besarkan. Kita tunjukkan kita bertoleransi dan sayang pada saudara-saudara kita yang pengen ikut Misa yang jarang terjadi, enggak setiap hari, enggak setiap minggu, bulan atau tahun. Sehari tidak ada azan di televisi, enggak apa-apa. Jangan kita ribut soal ini. Banyak soal yang lain," tandasnya.

"Toh [dari masjid masih akan terdengar azan."

Penyiaran azan di TV Indonesia telah menjadi praktik yang umum meski tidak ada aturan yang secara tegas mengharuskannya.

Paus Fransiskus menyinggung Indonesia sebagai "tuan rumah tambang emas terbesar di dunia" dalam lawatan ke Indonesia hari ke-3, Kamis (05/09). Namun Paus Fransiskus mengatakan, ada hal lebih berharga dari itu.

"Dan jika benar kalian adalah tuan rumah tambang emas terbesar di dunia, ketahuilah bahwa harta yang paling berharga adalah kemauan agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk bertikai, tetapi diselaraskan dalam kerukunan dan rasa saling menghormati," kata Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (05/09).

Ia melanjutkan, "Jangan sia-siakan anugerah ini. Jangan pernah memiskinkan diri kalian dari kekayaan yang besar ini. Sebaliknya, kembangkan dan wariskan terutama kepada kaum muda".

Di akhir pidatonya, Paus Fransiskus menyampaikan: "Semoga Allah melestarikan anugerah ini. Dan dengan pertolongan dan berkat-Nya, maju terus Bhineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua," katanya diiringi tepuk tangan tamu undangan.

Pidato ini disampaikan Paus Fransiskus setelah menandatangani Deklarasi Istiqlal 2024 bertajuk "Meneguhkan Kerukunan Umat Beragama untuk Kemanusiaan" bersama Imam Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar.

Baca juga:

Deklarasi ini dibacakan oleh Romo Christophorus Tri Harsono dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Ismail Cawidu selaku juru bicara Masjid Istiqlal.

Pembacaan Deklarasi ini juga didampingi pimpinan organisasi keagamaan di Indonesia.

Mereka di antaranya Gus Yahya Staquf dari Nahdlatul Ulama (NU), Abdul Mu'ti dari Muhammadiyah, Jacky Manuputty dari Gereja Protestan, Wisnu Bawa Tenaya dari perwakilan Hindu, Philips Kuncoro Wijaya dari Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Bhante Dhammasubho dari Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Budi Tanuwibowo dari Konghucu, dan Engkus Kuswara dari aliran kepercayaan.

Apa isi Deklarasi Istiqlal 2024?

Pada intinya, terdapat dua poin penting disinggung dalam Deklarasi Istiqlal 2024 yaitu krisis kemanusiaan dan perubahan iklim.

Pertama, fenomena global dehumanisasi (krisis kemanusiaan) ditandai terutama dengan meluasnya kekerasan dan konflik yang seringkali membawa jumlah korban yang mengkhawatirkan.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah agama seringkali diperalat dalam hal ini, sehingga mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang terutama perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.

Padahal peran agama harus mencakup peningkatan dan pemeliharaan martabat setiap kehidupan manusia, kata Romo Christophorus Tri Harsono, saat membacakan Deklarasi bersama.

Kedua, eksploitasi manusia atas ciptaan rumah kita bersama telah berkontribusi terhadap perubahan iklim yang menimbulkan berbagai konsekuensi destruktif seperti bencana alam, pemanasan global dan pola cuaca yang tidak dapat diprediksi.

Krisis lingkungan yang sedang berlangsung ini telah menjadi hambatan bagi kehidupan bersama telah menjadi hambatan bagi kehidupan bersama yang harmonis di antara kami, tambah Romo Tri Harsono.

Pembacaan Deklarasi Istiqlal kemudian dilanjutkan oleh Ismail Cawidu:

Kami bersama pemimpin agama lain yang hadir menyerukan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai-nilai yang dianut oleh tradisi agama-agama kita harus dimajukan secara efektif untuk mengalahkan budaya kekerasan dan ketidakpedulian yang melanda dunia kita.

Sejatinya, nilai-nilai agama harus diarahkan untuk meningkatkan budaya hormat, martabat, bela rasa, rekonsiliasi dan solidaritas persaudaraan untuk mengatasi dehumanisasi dan perusakan lingkungan.

2. Para pemimpin agama khususnya terinspirasi oleh narasi dan tradisi rohani masing-masing, harus bekerjasama dalam menanggapi krisis-krisis tersebut di atas; mengidentifikasi penyebabnya dan mengambil tindakan yang tepat.

3. Oleh karena terdapat satu keluarga umat manusia di seluruh dunia, dialog antar umat beragama harus diakui sebagai sebuah sarana yang efektif untuk menyelesaikan konflik-konflik lokal, regional, dan internasional. Terutama, konflik-konflik yang dipicu oleh penyalahgunaan agama.

Selain itu, keyakinan dan ritual-ritual agama kita memiliki kapasitas khusus untuk menyentuh hati manusia. Dengan demikian, menumbuhkan rasa hormat yang lebih dalam terhadap martabat manusia.

4. Menyadari bahwa lingkungan hidup yang sehat, damai, dan harmonis sangat penting menjadi hamba Allah dan pemelihara ciptaan yang sejati, kami dengan tulus mengimbau semua orang yang berkehendak baik untuk mengambil tindakan tegas, guna menjaga keutuhan lingkungan hidup dan sumber dayanya, karena kita telah mewarisinya dari generasi sebelumnya, dan berharap untuk dapat meneruskannya kepada anak cucu kita.

Dalam keterangan kepada pers, Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar mengatakan bahwa Deklarasi Istiqlal 2024 bukan hanya milik Islam dan Katolik.

"Penandatangan itu bukan hanya kami berdua antara Istiqlal dengan Katedral, antara Katolik dengan Islam, tapi itu for all (untuk semua). Semua umat manusia sangat universal. Kita berharap ini menjadi viral, dan itu akan menjadi nilai tambah untuk penciptaan nilai kemanusiaan di masa depan," katanya.

Sebelum Deklarasi Istiqlal dibacakan, Paus Fransiskus menyempatkan diri melakukan kunjungan singkat di Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral.

Terowongan ini menjadi simbol harmoni kehidupan umat beragama di Indonesia dan juga simbol toleransi.

Paus Fransiskus menggambarkan Terowongan Silaturahmi sebagai jalan untuk saling mengenal "kaum beriman yang berasal dari tradisi keagamaan yang berbeda-beda" .

"Dengan demikian di akhir perjalanan kita akan mampu mengenal diri mereka yang berjalan di samping kita, seorang saudara, seorang saudari yang dengannya, kita dapat berbagi kehidupan dan saling mendukung satu sama lain."

"Saya berdoa kepada Allah, sang pencipta segala sesuatu agar Dia memberkati semua mereka yang melewati terowongan ini, dalam semangat persahabatan, kerukunan, dan persaudaraan," kata Paus.