Negara yang warganya menolak membuang gawai rusak

Kombinasi tukang reparasi amatir yang antusias, kafe-kafe reparasi, dan aturan yang baru di negara ini bisa membantu mengatasi masalah sampah elektronik bekas yang kian menggunung.

Bruno Mottis menyipitkan matanya yang dibingkai kacamata kulit penyu cokelat. "Hmm… Apakah Anda menumpahkan air di atasnya? Kabel di dalamnya tampak gosong, atau entah bagaimana terputus."

Mottis, yang merupakan relawan jasa reparasi, membalik timbangan dapur elektrik berwarna merah yang dihiasi dengan tulisan "Tetap tenang dan buat selai" itu, lalu memeriksa papan sirkuitnya dengan detektor voltase di bawah lampu terang.

"Bisa jadi timbangan itu basah saat saya membersihkannya," jawab Imene, warga Paris.

"Saya harap timbangannya bisa diperbaiki, jadi saya tak perlu beli yang baru. Kalau saya beli baru, cepat atau lambat akan ada masalah lain dan saya akan membeli timbangan lagi. Itu adalah lingkaran setan."

Ibu kota Prancis memiliki setidaknya belasan tempat yang dinamai "kafe reparasi".

Mereka adalah inisiatif bulanan gratis tempat warga masyarakat bisa memperbaiki peralatan rumah tangga dan elektronik dengan bantuan para relawan.

Inisiatif ini dipelopori oleh jurnalis Martine Postma di Amsterdam pada 2009. Kini, ratusan lokakarya serupa telah diadakan di seluruh Eropa.

"Kita adalah masyarakat penyuka sampah dan konsumsi berlebihan," ujar Emmanuel Vallée, penyelenggara Kafe Reparasi Paris, yang biasanya dihadiri sekitar 25 orang setiap kali digelar.

Beberapa hadir secara daring sejak diluncurkan pada Mei 2019.

"Kita terbiasa membuang benda-benda yang sebenarnya belum harus dibuang."

Bagi Vallée dan relawan reparasi lain sepertinya, banyak yang harus dikerjakan. Dunia menghasilkan nyaris 45 juta ton limbah elektronik pada 2016 karena konsumen dan pelaku bisnis membuang ponsel tua, komputer, dan perangkat rumah tangga mereka — yang secara keseluruhan diperkirakan bernilai US$62,5 miliar (Rp875 triliun).

Hanya 20% dari barang-barang ini yang didaur ulang dengan benar. Di Eropa, di mana permasalahan ini sudah sangat akut, para peneliti memperkirakan hanya 12% hingga 15% ponsel bekas yang didaur ulang dengan benar — meskipun sekitar 90% penduduk memiliki telepon seluler.

Limbah elektronik atau e-waste, yang kerap dikirim secara ilegal dari Barat ke tempat pembuangan sampah beracun di negara-negara seperti Filipina, Ghana, Nigeria, dan China, diperkirakan akan bertambah menjadi lebih dari 52 juta ton pada akhir 2021.

Pada 2050, jumlahnya diprediksi akan berlipat ganda, menjadikannya jenis sampah domestik yang bertambah paling cepat di dunia.

Dampak lingkungan dari sampah ini beragam, mulai dari karbon emisi yang besar hingga polusi sumber air dan rantai pasokan makanan.

Namun jumlah yang signifikan dari limbah tersebut sesungguhnya bisa dihindari melalui reparasi. Menurut sebuah penelitian dari Badan Manajemen Lingkungan dan Energi Prancis, hanya 40% kerusakan alat elektronik di Prancis yang diperbaiki.

Namun berbagai survei menunjukkan nyaris dua per tiga warga Eropa mengaku lebih suka memperbaiki perangkat elektronik mereka yang rusak ketimbang membeli yang baru. Ini menunjukkan, adanya sistem yang rusak dan harus diperbaiki.

Dalam upaya menurunkan angka limbah yang sebenarnya bisa dihindari ini, Majelis Nasional Prancis pada tahun lalu memperkenalkan indeks peringkat peralatan yang "dapat diperbaiki" untuk benda-benda seperti mesin cuci, pemotong rumput, televisi, dan telepon pintar.

Dengan melakukan itu, pemerintah Prancis berharap dapat menaikkan jumlah gawai yang direparasi menjadi 60% dalam lima tahun.

Aturan tersebut mulai berlaku pada Januari, dan memandatkan produsen untuk menampilkan peringkat dalam lima ukuran: kemudahan reparasi, harga suku cadang, ketersediaan suku cadang, ketersediaan dokumentasi perbaikan, dan ukuran akhir yang bervariasi tergantung jenis perangkatnya.

Setelah tahun pertama, denda hingga €15.000 (Rp25 miliar) akan dikenakan kepada produsen, distributor, dan penjual yang tidak mematuhi aturan tersebut.

Aturan ini juga memasukkan indeks "daya tahan" perangkat dari 2024, yang akan memiliki kriteria seperti keandalan dan ketahanan produk.

"Kami ingin membatasi konsumsi sumber daya alam dunia," ujar Véronique Riotton, anggota parlemen Prancis. "Semua orang prihatin. Tujuannya adalah untuk menaikkan pasar jasa reparasi dan saya berharap indeks ini akan membuat konsumen lebih sadar akan krisis ekologi yang sedang kita hadapi."

Skema peringkat ini disebut-sebut sebagai yang pertama di dunia, dan meletakkan dasar bagi negara-negara lain yang ingin mengikutinya.

Diharapkan sistem Prancis akan memulai perlombaan antar perusahaan untuk memperbaiki tingkat reparasi produknya.

Para pegiat yakin tindakan tersebut akan memungkinkan lebih banyak individu dan pihak ketiga seperti bengkel reparasi untuk berkembang — sesuatu yang bisa meningkatkan penyerapan sumbar daya manusia lebih besar.

"Perbaikan (produk) bukan prioritas bagi industri elektronik," kata Maarten Depypere, teknisi kebijakan perbaikan untuk iFixit Eropa, sebuah perusahaan swasta yang mengeluarkan skor kemampuan perbaikan untuk produk elektronik.

"Tapi Prancis benar-benar mempertimbangkan konsumen dalam undang-undang ini. Ini adalah solusi berimbang yang saya rasa akan meningkatkan persaingan antar-perusahaan. Saya pikir semua negara harus memiliki aturan serupa."

Studi pendahuluan menunjukkan naiknya jumlah gawai yang direparasi dapat memberikan dampak besar.

Analisis dari Biro Lingkungan Eropa (EEB), sebuah jaringan organisasi warga peduli lingkungan di Eropa, menemukan bahwa memperpanjang masa pakai semua mesin cuci, penyedot debu, dan telepon pintar di Uni Eropa selama setahun akan menekan empat juta ton karbon dioksida setiap tahun pada 2030.

Jumlah ini setara dengan mengurangi dua juta mobil dari jalanan setiap tahun.

Meski begitu, para pegiat juga mengatakan ada satu kelemahan serius dari indeks reparasi Prancis, yakni perusahaan yang akan memberikan nilai pada produk mereka sendiri — alih-alih badan independen.

"Jelas ada risiko keberpihakan jika produsen menyatakan skornya sendiri," kata Jean-Pierre Schweitzer, petugas kebijakan untuk produk dan ekonomi sirkular di EBB.

"Tapi ini adalah label nasional pertama yang pernah ada. Ini menunjukkan bahwa masalah reparasi kini semakin penting. Kita tidak harus menjadi anti-teknologi — namun mengubah cara pikir kita tentang menggunakan teknologi."

Menurut Schweitzer, sejumlah kebijakan yang baru dikeluarkan mendukung apa yang disebut sebagai "hak untuk mereparasi" bagi konsumen.

Pada Desember 2019, Uni Eropa mengeluarkan aturan ecodesign untuk benda-benda elektronik putih, seperti kulkas, mesin cuci, lampu, dan layar.

Aturan ini diikuti oleh Kesepakatan Hijau Uni Eropa dan Rencana Tindakan Ekonomi Sirkular dengan komitmen untuk mengedepankan "hak untuk mereparasi".

Sejak itu, Komisi Eropa meluncurkan proses konsultasi yang melibatkan produk lebih luas, seperti tekstil, furnitur, dan baterai.

Pada November, Parlemen Eropa mengadopsi aturan yang mendukung pembentukan aturan "hak untuk mereparasi" yang lebih kuat.

Skema serupa juga dilakukan di negara-negara lain. Di Austria, pemerintah mengurangi PPN untuk reparasi barang tertentu hingga 10%, dan sejumlah negara memperkenalkan sistem voucer hingga €100 (Rp1,6 juta) untuk biaya reparasi.

Di Hongaria, pemerintah memperpanjang masa garansi untuk perangkat elektronik tertentu hingga tiga tahun.

Sementara, Australia meluncurkan laporan tentang "Hak untuk mereparasi" yang hasil temuannya akan dibuka pada Februari.

Seluruh perkembangan ini membutuhkan perubahan signifikan pada cara perusahaan memproduksi barang, kata Chloe Mikolajczak, dari kampanye Hak Mereparasi, sebuah koalisi 40 organisasi di 15 negara Eropa.

Banyak gawai, seperti earbud nirkabel, sama sekali tidak bisa diperbaiki atau dibongkar — saat baterai mati, barang ini harus dibuang.

Telepon pintar kini semakin kompleks karena memiliki banyak kamera, yang artinya semakin susah untuk direparasi.

Pembaruan perangkat lunak termasuk dalam tingkat kemampuan reparasi sebuah produk, kata Mikolajczak, dan produsen harus mampu memelihara gawai-gawai keluaran lama.

Ini tidak mudah. Produsen pengeras suara Sonos pada 2019 dikritik karena pembaruan pada perangkat lunak mereka membuat versi lama tidak bisa dipakai.

Apple memicu kontroversi karena dengan sengaja mengurangi kapasitas komputasi iPhone keluaran lama, dalam praktik yang dikenal sebagai "keusangan terencana".

DigitalEurope, badan industri teknologi digital yang mewakili perusahaan-perusahaan teknologi seperti Amazon, Apple, dan Google, menolak berkomentar saat dihubungi BBC Future Planet.

Namun seorang juru bicara merujuk pada dokumen perusahaan, yang mengatakan bahwa "anggotanya telah lama melakukan kemajuan dengan teknologi ramah lingkungan" dan mereka "menekankan kebutuhan untuk memastikan persyaratan yang seimbang" untuk hak mereparasi.

Menurut dokumen tersebut, aturan hak untuk mereparasi harus "proporsional, layak, hemat biaya, dan menghormati kerahasiaan bisnis" dan mengatakan bahwa "produsen harus terus memilih layanan profesional yang dapat diganti melalui jaringan mitra teknisi bersertifikat", yang, menurut mereka, lebih baik ketimbang reparasi dari pihak ketiga dalam kualitas, alasan bisnis, keamanan, dan lingkungan.

"Kami meragukan argumen ini," kata Mikolajczak. "Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa reparasi oleh pihak ketiga bisa mengakibatkan hal buruk. Pembatasan ini akan menjadikan reparasi lebih susah dan lebih mahal bagi konsumen."

Bagi mereka yang berada di kafe-kafe reparasi di Paris, kenyataannya berbeda. Ruangan dipenuhi dengan obrolan meriah, aroma kue-kue baru diangkat, dan suara dentingan peralatan reparasi. Belasan relawan dikelilingi oleh para peserta.

"Mereka bilang ini tidak bisa diperbaiki," ujar Caroline, warga lokal, melambaikan selembar formulir dari perusahaan pembuat mesin jahit keluaran 20 tahun lalu miliknya.

"Tapi kami menemukan masalahnya dalam hitungan menit. Segalanya lebih baik saat kami bisa menangani masalah dengan tangan kami sendiri."

Anda dapat membaca artikel ini dalam bahasa Inggris dengan judul The country rejecting throwaway culture pada laman BBC Future.