Apa saja yang harus dilakukan jika becak akan kembali beroperasi di Jakarta?

Ide untuk menghidupkan lagi becak sebagai salah satu moda transportasi di Jakarta dilontarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pernyataan itu kemudian memicu debat di kalangan warganet. Seberapa dibutuhkan becak ini di Jakarta?

Menurut Anies, becak masih diperlukan oleh ibu-ibu yang berbelanja di pasar yang tidak dapat memanfaatkan ojek ataupun angkutan kota karena barang bawaan banyak -terlepas dari yang belanja bisa saja bapak-bapak juga.

Anies menambahkan bahwa becak nantinya akan menjadi angkutan lingkungan dan "dapat beroperasi di rute yang ditentukan."

Sementara itu, koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Eni Rochayati mengatakan bahwa selama ini becak "selalu menjadi objek garukan pemda". Pemerintah juga tidak memberikan ruang solusi bagi para penarik becak.

"Kami berkali-kali menyusun konsep agar becak menjadi angkutan lingkungan. Ini masih dibahas dan dalam penyusunan. Mohon dukungannya dari pemerintah juga, jangan ada penggarukan becak," ucap Eni.

Sebagian warganet mengungkapkan keberatan akan rencana Gubernur Anies tersebut, dari yang menyebutnya tak manusiawi, membuat Jakarta menjadi berantakan, sampai menyebutnya sebagai upaya politik.

Terlepas dari apakah keberatan itu terkait dengan bias kelas menengah, situs Spredfast mencatat kata 'becak' digunakan dalam hampir 17.000 cuitan sejak Senin (15/1) sampai Selasa (16/1) pagi.

Pengaktifan kembali becak di Jakarta, menurut Anies lagi, juga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup para penarik becak di Jakarta. Dan Selasa (16/1) ini, Anies menegaskan bahwa becak tidak akan masuk ke jalan utama, tapi hanya angkutan kampung.

"Kita tidak pernah merencanakan becak di jalan raya. Becak ini di dalam kampung, angkutan kampung, angkutan lingkungan. Jangan berimajinasi bahwa becak akan berada di jalan-jalan utama Jakarta," kata Anies.

'Menghidupkan kembali' becak, menurutnya, adalah pengaturan dari layanan yang selama ini ada.

Memang di beberapa perkampungan di Jakarta, seperti di kawasan Jakarta Utara, becak masih bisa ditemui sehari-hari sebagai angkutan warga.

Nantinya, kata Anies, akan ada aturan soal zona operasional dan pemberian rasa aman bagi para penarik becak.

"Dengan begitu jumlahnya juga bisa dikontrol, jumlahnya terkontrol, wilayahnya terkontrol. Kenapa? Ya karena diatur," ujar Anies.

Isu lain yang menjadi keberatan warganet soal becak adalah soal kecepatannya di jalanan.

Namun, seperti biasa, warganet tetap menjadikan isu becak sebagai bahan lelucon.

Becak yang tak pernah hilang

Pemberlakuan Perda DKI Nomor 11/1988 tentang pelarangan becak beroperasi di Ibu Kota serta Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum tak membuat becak benar-benar hilang.

Menurut peneliti transportasi dan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit, dua aturan itu justru membuat becak "minggir ke daerah-daerah permukiman, itu sesuatu yang wajar dan natural".

Danang melihat kemunculan atau pengaturan lagi soal becak seperti yang dilontarkan Anies sebagai hal yang bisa dilakukan. "Kalau kebutuhannya ada sementara pemerintah tidak bisa menyediakan layanan angkutan, tetapi masyarakat bisa, itu yang perlu difasilitasi," tambahnya.

Bentuk fasilitasi itu menurutnya ada pada level detail, seperti perencanaan lokasi operasi serta tata cara, termasuk bagaimana pemerintah melindungi pengguna layanan dan melindungi operator becak.

"Saya tidak melihat apa yang dikatakan Pak Anies itu berlaku secara umum di semua jalan-jalan umum DKI Jakarta. Pe-er Dinas Perhubungan adalah pengaturan mengenai zoning, standar pelayanan minimalnya, dan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah," ujar Danang.

Apa yang harus dilakukan jika jalur becak akan dihidupkan lagi?

Yang pertama harus dilakukan, menurut Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit, adalah "merancang dan mendiskusikan wilayah-wilayah di mana becak bisa beroperasi."

Selanjutnya, kalau ada pemikiran mengenai lajur khusus, maka lajur itu harus bisa digunakan bersama-sama dengan kendaraan tidak bermotor, seperti sepeda.

Anies menyatakan bahwa zona operasional nantinya akan dimasukkan dalam aturan yang tengah dibahas, selain itu lewat pembicaraan dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota "sudah ada titik-titiknya."

Danang juga mengatakan bahwa, "Kita mungkin tidak akan bicara soal becak masuk ke jalan protokol, karena kalau mau masuk ke sana daya saingnya juga tidak ada, tapi justru untuk angkutan-angkutan lingkungan itu masih relevan. Kalau kita bicara becak kan standar keselamatannya dan keamanan lebih rendah daripada sepeda, jadi ini harus jadi perhatian pemerintah daerah untuk memperhatikan layanan angkutannya."

'Becak tidak manusiawi'

Beberapa keberatan yang muncul dari warganet adalah soal becak yang dianggap tidak manusiawi dan moda transportasi yang justru 'memelihara kemiskinan'.

Terhadap asumsi ini, Danang mengatakan bahwa, "Kalau ada pelayanan yang bisa menggantikan (becak) dengan biaya lebih terjangkau, dengan bahan bakar lebih efisien, dan pendapatan lebih tinggi, itu akan terjadi secara natural."

Persoalannya, menurutnya, layanan-layanan alternatif itu tidak muncul. Layanan transportasi reguler yang seharusnya bisa melayani pun kadang tidak semua bisa datang tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan transportasi itu.

"Mungkin yang komentar seperti itu tidak naik (becak) dan tidak membutuhkan. Bagi ibu-ibu (juga bapak-bapak) yang membutuhkan, selama demand masih ada, supply akan ada," ujarnya.

Danang betapa pun menegaskan bahwa pemerintah perlu memberlakukan aturan yang bisa mencegah pasokan becak berlebihan, agar tidak ada orang-orang yang datang dari luar Jakarta untuk menarik becak di Ibu Kota.

Salah satu cara yang bisa dilakukan menurutnya adalah dengan menerapkan registrasi seperti yang sudah pernah diberlakukan pada saat becak beroperasi pada 1970an sebagai mekanisme untuk memantau pasokan dan permintaan.