Bagaimana hidup di Pulau Bungin yang dijuluki terpadat?

Pulau Bungin yang terletak di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai pulau terpadat, tanpa garis pantai dan juga tanpa lahan hijau. Penduduk meningkat tetapi perluasan lahan permukiman juga berdampak pada lingkungan.

Ketika saya datang ke Pulau Bungin di pagi hari, sejumlah orang tampak sibuk mengangkut ikan dengan menggunakan motor menuju pasar di Kecamatan Alas, sekitar 30 menit perjalanan.

Mereka melewati sebuah jembatan yang dibangun setahun lalu, yang menghubungkan pulau ini dengan daratan.

Sementara beberapa warga perempuan menghabiskan waktu memasak di dapur yang terletak di bawah rumah panggung mereka. Ketika saya berkeliling ke pulau ini, tampak beberapa ekor kambing memakan plastik dan juga kardus bekas makanan dengan lahap.

Ternak ini sehari-hari memakan sampah karena memang tak ada rumput tumbuh di pulau yang dibangun di atas gundukan pasir dan karang.

Suku Bajo

Sebagian besar warga merupakan Suku Bajo yang berasal dari Sulawesi Selatan, yang tiba di sini sejak lebih dari 200 tahun lalu.

Di sini saya bertemu dengan Makadiah bin Haji Muhamad Sagat, sesepuh Pulau Bungin. Pria yang lahir di Pulau Bungin pada 1937, ini merupakan generasi kelima dari warga pertama yang datang dari Sulawesi Selatan.

Dia mengatakan suku Bajo yang berasal dari Sulawesi Selatan datang ke Pulau Bungin.

"Bungin itu dalam bahasa Bajo artinya gundukan pasir putih, dulu merupakan gundukan saja, tapi kemudian ketika dua orang akan dipersatukan mereka membangun rumah dengan batu karang," jelas Makadiah.

Pulau ini dulu hanya merupakan hamparan pasir putih, tetapi kemudian mereka membangun rumah di atas karang seiring dengan bertambahnya penduduk.

Saat ini, lebih dari 3.000 orang tinggal di Pulau Bungin seluas 8,5 hektar, sehingga satu rumah bisa dihuni lebih dari tiga kepala keluarga.

"Adapun tiap tahun catatan pernikahan hampir 30 pasangan, mereka sampai saat ini tinggal di rumah orang tua atau mertua, jadi akhir-akhir ini ada penumpukan, jadi dalam satu rumah itu bisa ada dua atau tiga keluarga," jelas Tison Sihabudin, warga Bungin.

Dilema penambahan lahan

Tetapi untuk mengatasi kekurangan lahan bukan perkara mudah.

Penambahan lahan untuk membuat rumah dengan menggunakan karang yang biasa dilakukan oleh warga Bungin, berdampak pada ekosistem, walaupun masyarakat suku Bajo memiliki larangan untuk merusak terumbu karang.

"Masyarakat Bajo ini cukup ketat untuk menjaga kelestarian terumbu karang, dulu orang tua kita mengajarkan pamali batu membentur batu, artinya jadi kita tidak boleh melabuhkan jaring, pemberat ini ke terumbu karang agar tidak rusak, "kata Sihabudin.

Meski begitu, kearifan lokal ini seringkali diabaikan akibat kebutuhan lahan.

"Tetapi seiring dengan perjalanan waktu karena keterdesakan, populasi yang meningkat, kebutuhan lahan semakin mendesak yang tadinya karang-karang mati yang diambil, stok terbatas dan diambil dari jarak yang jauh, sekarang mengambil karang di sini, yang merupakan karang hidup," jelas Sihabudin.

Untuk mengatasi kekurangan lahan itu, Sihabudin bersama dengan pemuda Bungin lainnya, berinisiatif untuk melakukan reklamasi dengan pasir, tetapi juga terbentur aturan pemerintah.

"Kami mengumpulkan anak muda yang ingin punya lahan, akhirnya kami kumpulkan uang dan lakukan reklamasi dari pasir ini, tapi kemudian belum sampai 100 kapling sudah ada aturan larangan dari pemerintah," jelas Sihabudin.

Pemerintah Sumbawa mengikuti aturan secara nasional untuk tidak melakukan reklamasi atas pertimbangan kondisi lingkungan. Selain masalah kekurangan lahan, sampah dan sanitasi juga menjadi persoalan utama.

Hidup berdesakan di Pulau Bungin tampaknya masih akan terjadi karena suku Bajo yang tinggal di sini memiliki keterikatan dengan tanah kelahiran sehingga jarang sekali dari mereka yang hidup merantau di luar pulau.