Menteri Turki bela pemblokiran Twitter

Menteri Keuangan Turki, Mehmet Simsek, membela keputusan pemerintahan yang memblokir Twitter dengan menuduh situs itu gagal memenuhi perintah pengadilan.

Simsek mengatakan kepada BBC tidak ada perusahaan yang bisa memposisikan diri mereka di atas hukum.

Pemerintah <link type="page"><caption> memblokir situs itu pada Jumat (21/03)</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2014/03/140321_iptek_twitter_turki.shtml" platform="highweb"/></link> setelah para penggunanya membagi informasi tentang dugaan korupsi sejumlah pejabat tinggi.

Para analis mengatakan pengguna Twitter memiliki banyak cara untuk menhindar dari pemblokiran itu.

Hingga kini, Twitter belum memberikan komentar terbuka apapun terkait insiden ini, namun perusahaan pada Jumat (21/03) mengirim pesan dalam bahasa Inggris dan Turki yang mengajarkan pengguna untuk berkicau dengan menggunakan pesan sms.

Kebebasan berpendapat

Ada sekitar 10 juta pengguna Twitter di Turki.

Simsek, menggambarkan Twitter sebagai situs yang "tidak mencerminkan itikad baik" terhadap pemerintahan. Dia bersikeras bahwa larangan itu bukanlah mencerminkan pelanggaran atas kebebasan berpendapat.

"Badan pengawas telekomunikasi Turki telah membuat sejumlah pernyataan yang mengatakan bahwa mereka telah meminta Twitter dalam sejumlah kesempatan untuk menghapus beberapa konten atas perintah pengadilan dan Twitter telah menolak untuk mematuhi," katanya.

"Saya tidak merasa bahwa setiap perusahaan global, apakah itu sebuah perusahaan media atau perusahaan industri, bisa melihat dirinya [berada] atas hukum."

Dia mengatakan sekarang tampaknya ada upaya Twitter untuk bekerja dengan otoritas Turki agar pemblokiran dicabut.

Seorang pejabat senior pemerintah Turki mengatakan kepada Reuters bahwa pembicaraan dengan Twitter berjalan dengan "positif".