Larangan Twitter dikecam Presiden Turki

Presiden Turki, Abdullah Gul, mengecam larangan atas Twitter setelah Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan bertekad untuk 'memusnahkan' media sosial tersebut.

Para pengguna Twitter di seluruh Turki menemukan <link type="page"><caption> situs tersebut diblokir sejak Kamis</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2014/03/140321_iptek_twitter_turki.shtml" platform="highweb"/></link> (20/03).

Namun banyak warga <link type="page"><caption> Turki</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/topik/turki/" platform="highweb"/></link> yang tetap berhasil memasukinya, termasuk Presiden Gul yang menulis pesan Twitter, "penutupan tidak bisa diterima."

PM Erdogan marah karena warga Turki antara lain menggunakan Twitter untuk menyebarkan <link type="page"><caption> dugaan korupsi di kalangan orang-orang yang dekat</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/140225_turki_erdogan.shtml" platform="highweb"/></link><link type="page"><caption> dengannya.</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/02/140225_turki_erdogan.shtml" platform="highweb"/></link>

"Saya tidak peduli apa yang dikatakan oleh komunitas internasional. Semua orang akan melihat kekuasaan Republik Turki," kata Erdogan pada hari Kamis.

Presiden Gul kemudian menanggapi dengan mengatakan bahwa situs media sosial itu baru bisa diblokir jika pengadilan memang memutuskan terjadi pelanggaran hak-hak privasi.

Dia menambahkan bahwa secara teknis tidak mungkin untuk membloknya secara total dan mengharapkan larangan tidak akan 'berlangsung lama'.

Persatuan pengacara Turki sudah meminta pengadilan untuk mengubah larangan dengan alasan tidak konstitusional dan melanggar undang-undang hak asasi manusia Turki.

Kecaman juga disampaikan warga Turki yang berhasil menerobos blokir.

"Saya bisa melihat semua orang di sini. Sepertinya larangan sudah dipatahkan dalam waktu kurang dari 12 jam," kata @MuratYetkin2.