Kepedulian arkeolog Mundardjito

Arkeolog senior Mundardjito bukanlah tipe ilmuwan menara gading. Dia memilih 'turun gunung' ketika situs cagar budaya Majapahit dan Muarojambi terancam kerusakan.

Sisa-sisa kemarahan itu masih terlihat menggurat di wajah lelaki 76 tahun ini – walau kejadian yang membuatnya meradang itu terjadi sekitar tiga tahun silam.

Kendati tekanan suaranya tak berubah, dan hanya berlangsung sesaat, siang itu profesor arkeologi Universitas Indonesia ini menunjukkan sisa-sisa kemarahannya ketika jari telunjuknya mengarahkan saya untuk melihat sebuah foto di layar komputernya.

“Saya marah, saya marah sekali,” kata arkeolog senior Mundardjito, sambil menghela napas, mengingat kejadian tersebut, dalam wawancara khusus dengan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Sabtu (21/07) lalu.

Di layar komputer itu terlihat pondasi beton setinggi sekitar dua meter, yang dibangun di atas situs bersejarah ibukota Majapahit di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur.

Keberadaan pondasi beton itu, seperti diketahui, merupakan bagian dari proyek pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM), tiga tahun silam, yang disponsori pemerintah pusat – yang menyulut kemarahan publik, karena dianggap telah merusak situs bersejarah peninggalan kerajaan Majapahit.

“Mereka sama sekali tidak berwawasan pelestarian.” kata Mundarjito, masih dengan nada masygul.

Saat kasus pembangunan PIM muncul ke permukaan, Mundardjito adalah orang yang paling 'berteriak lantang' menuntut agar pembangunan PIM dihentikan – dan, suaranya paling didengar.

Sejumlah media, saat itu, bahkan menggambarkan kehadiran profesor arkeologi Universitas Indonesia dalam kasus itu sebagai peristiwa 'turun gunung' seorang begawan arkeologi Indonesia.

“Bahkan saya dianggap bapak arkeologi Indonesia,” kata Otti – panggilan akrab yang disematkan rekan-rekannya serta para yuniornya, seraya terkekeh pelan.

Dalam wawancara yang digelar pada awal Ramadhan itu, lelaki kelahiran Bogor, 8 Oktober 1936 ini lantas mengungkap sebagian kronologis (termasuk saat dia diundang Menteri Pariwisata dan Kebudayaan saat itu, Jero Wacik, untuk 'membahas' kasus pengrusakan situs Majapahit) hingga akhirnya proyek senilai 24 milyar Rupiah itu dihentikan.

Layaknya detektif

Kepedulian dan kecintaan Mundardjito terhadap dunia arkeologi, tidak terlepas dari pengalaman masa kecilnya di Bogor, Jawa Barat.

Saat duduk di bangku sekolah menengah atas (1952-1955), anak kedua dari enam bersaudara ini mengaku mulai mencintai arkeologi ketika bertemu dan dididik seorang guru asal Jakarta – yang juga seorang arkeolog.

“Dialah yang membuat saya tertarik arkeologi,” ungkap Mundardjito, mengenang.

Ketertarikannya pada arkeologi, makin menjadi-jadi karena banyak peninggalan cagar budaya di Bogor. “Karena saya sering ke lapangan, dan di sana (Bogor) ada banyak candi dan prasasti, jadi saya tertarik,” ungkapnya, memulai cerita.

Pengalamannya berinteraksi dengan ayahnya juga ikut menginspirasinya untuk nantinya terjun total ke dunia arkeologi.

Ayahnya, drh Soedardjo, adalah Kepala Kebun Raya Bogor saat itu, yang menurutnya “suka mengajarkan klasifikasi pohon-pohon.”

Menurutnya, klasifikasi seperti itu juga dia temukan dalam arkeologi yang kelak didalaminya.

“Jadi rupanya itu menginsipirasi saya,” ungkapnya.

Tetapi lebih dari itu, menurut kakek tiga cucu ini, yang membuatnya lebih tertarik dunia arkeologi adalah “dia (arkeologi) adalah suatu forensik studi”.

“Banyak teka-teki (yang harus diungkap), dan itu menarik sekali, seperti detektif,” kata arkeolog yang sudah menjelajahi hampir semua situs arkeologi di Indonesia ini.

Seraya mengumbar senyum, Mundardjito menyebut profesinya sebagai “Detektif masa lalu... Kalau sekarang Densus 88...”

Dia lantas memberikan penjelasan: “Seperti detektif, punya clue-clue untuk melakukan interpretasi... Kita punya sepotong kreweng (potongan tembikar) dari sebuah periuk, kita harus tahu ini bagian dari periuk...”

Jiwa dan raga

Pada 1956, Mundardjito meneruskan kuliah di jurusan Arkeologi, yang saat itu di bawah Fakultas Sastra, Universitas Indonesia.

Menurutnya, keputusan itu sepenuhnya pilihannya pribadi.

“Jadi dari awal sampai sekarang, jiwa dan raga saya adalah arkeologi,” katanya sambil tertawa.

Walaupun dia menyadari terjun sebagai arkeolog itu bisa membuatnya miskin dalam sisi pendapatan, Mundardjito mengaku tak ambil pusing.

“Karena susah kerjaannya, dan memang dananya (penelitian) juga kecil. Saya itu tahu. (Padahal) kalau masuk ekonomi, saya bisa, atau sekolah apa saja. Tapi saya tetapkan mau jadi arkeolog,” tandas dua orang anak yang semuanya tidak mengikuti jejaknya sebagai arkeolog.

“Jadi sudah niat ingsun (berniat sejak awal),” tandasnya.

Saya lantas bertanya kepada Mundardjito: bagaimana Anda bisa bersikap konsisten, padahal profesi ini tidak memberikan keuntungan ekonomi?

“Sebetulnya jiwa yang menentukan, keinginan kita,” katanya, dengan nada tegas.

Karenanya, “saya merasa harus komit dengan ilmu saya, konsisten, fokus”.

Pengalaman lapangan

Sebagai seorang arkeolog, Mundardjito mengaku tidak cuma berbekal dan mengandalkan teori.

Arkeolog, katanya, dilahirkan di lapangan.

“Kalau saya punya cuma terori, baca buku arkeologi, lalu pengetahuan sedikit dan nggak tahu pengalaman di lapangan seperti apa, saya nggak ada gunanya,” kata Mundardjito yang berpengalaman dalam penelitian berbagai situs cagar budaya di Indonesia ini.

“Karena itu, saya harus mempunyai ketiganya: punya teori, punya pengetahuan, dan punya pengalaman, bagaimana menanganinya,” jelasnya lebih lanjut.

Karena itulah, Mundardjito selalu mengajak mahasiswanya dalam penelitian arkeologi di lapangan, sejak tahun 70-an dan 80-an.

Pola baru kebiasaan terjun ke lapangan ini, menurutnya, sebelumnya jarang dilakukan para arkeolog jaman dulu. “Saya termasuk yang pertama mengenalkan dan melakukan penelitian dengan cara menggali,” ungkapnya.

Bukan untuk arkeolog semata

Kepada saya, peraih gelar doktor untuk penelitian tentang candi -candi Hindu dan Buddha di kawasan Yogyakarta dan sekitarnya (1990-1993) ini, juga menjelaskan bahwa kini arkeologi harus bekerja sama dengan ilmu-ilmu lain.

“Karena arkeologi itu suatu studi yang berhubungan dengan yang apa yang ada di bawah tanah, berarti semua ilmu harus diikutsertakan secara integratif,” katanya.

“Tetapi tidak boleh sendiri-sendiri. Harus jadi interdisipliner. Harus sama-sama,” tegasnya.

Kerjasama antar bidang ilmu ini, menurutnya, karena dia mengusung konsep heritage for all. “Bukan hanya untuk arkeolog, tapi untuk semua,” katanya.

Dia kemudia memberikan contoh penelitian situs Gunung Padang, yang melibatkan tidak hanya arkeolog, tetapi juga geolog.

“Harus bersama-sama, harus integratif, jangan maunya sendiri-sendiri,” tandasnya

Moral etika

Dalam wawancara, Mundardjito sempat gusar terhadap sejumlah mantan anak didiknya di kampus, yang dianggapnya tidak bisa menjaga moral dan etika.

Dua diantaranya adalah pejabat terkait yang terlibat proyek pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) yang dianggap merusak cagar budaya peninggalan Majapahit di Trowulan.

“Mereka dulu mahasiswa saya,” ungkapnya.

Seharusnya, menurutnya, dua orang muridnya itu tak akan semena-mena merusak situs Majapahit, kalau mereka mampu menjaga etika dan moral sebagai seorang arkeolog.

“Kita betul-betul harus memikirkan jangan sampai arkeolog yang bekerja itu karena tuntutan uang, tuntutan ekonomi tinggi, akibat macam-macam, dia menjadi lemah moral dan etiknya,” tegas Mundardjito, salah-seorang orang pertama yang mengusulkan pendirian Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI).

Sayangnya, sistem pendidikan yang berlaku sekarang, tidak memberikan kesempatan kepada mahasiswa arkeologi untuk ditanamkan “jiwa raga semacam itu,” kata Mundardjito.

“Karena kuliahnya cuma sekian tahun, dan tidak banyak diajak ke lapangan secara benar... jadi mereka kurang mendalami banyak,” paparnya, menganalisa.

Mengapa melestarikan?

Upaya pelestarian peninggalan cagar budaya, menurut Mundardjito, sangatlah penting.

“Seperti kita menghargai pemberian orang tua,” katanya, mencoba memberikan contoh.

“Taruhlah saya diberi ulos atau keris oleh orang tua, saya kan mesti memeliharanya,” katanya, lebih lanjut.

Hal ini mirip dengan upaya melestarikan peninggalan kota tua di sebuah kota yang tengah sibuk membangun.

“Kita mesti menghargai juga (keberadaan kota tua),” kata Mundardjito.

Dia kemudian memberikan contoh, keseriusan pemerintah Indonesia merawat bangunan Istana Merdeka di Jakarta, yang merupakan peninggalan kolonial Belanda.

“Karena itu bagian dari kehidupan kita, karena dia tidak (berada) di Singapura atau Malaysia,” katanya.

“Jadi dia (bangunan Istana Merdeka) telah berperan dalam kehidupan kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat, dan sebagai keluarga dan sebagainya,” katanya menjelaskan.

“Jadi, kita perlu melestarikannya karena kita menghargai”.

Menurutnya, keberadaan bangunan tersebut merupakan bagian dari riwayat Indonesia dulu, sekarang dan masa yang akan datang.

Dongeng tanpa bukti

Lebih lanjut lulusan Universtiy of Pennsylvania, AS, untuk program non-gelar teori arkeologi (1978-1979) ini, kemudian membayangkan apabila bangunan Istana Merdeka itu dibongkar secara semena-mena.

“Taruhlah istana merdeka nggak ada, lalu kita cerita pada cucu kita: 'Dulu di sini ada istana bagus sekali...'. Dia (cucu kita) bingung, karena gedung istana itu tak ada lagi. Dan, dia akan berkata: 'Bapak ini mendongeng ya'... “

Dengan kata lain, keberadaan Istana Merdeka itu merupakan pembuktian.

“Kalau tidak (ada sosok bangunan istana merdeka), kita mau menerangkan apa. Dari komputer? Ah, bohong, komputer dan lukisan kan bisa dimain-mainin,” katanya lebih lanjut.

“Kalau ada (bangunan Istana Merdeka), itu adalah fakta. Jadi fakta arkeologi itu adalah artefak itu,” paparnya.

Tim ahli cagar budaya nasional

Pada Juni lalu, Mundardjito dipercaya menjadi tim ahli cagar budaya nasional beserta belasan ahli lainnya – dari berbagai macam profesi dan keahlian.

Apa tugas dan wewenang tim ahli cahar budaya nasional? Tanya saya.

Menurut Mundardjito, tugas pertama tim itu adalah menetapkan sebuah kawasan sebagai cagar budaya nasional.

“Penetapan ini penting karena banyak daerah situs belum ditetapkan secara resmi menurut UU yang baru,” katanya.

Tugas lainnya, lanjutnya, tim ini bisa menghapus status cagar budaya apabila cagar budayanya tidak begitu baik.

“Artinya banyak kerusakan dan tidak mungkin lagi dilestarikan, misalnya karena ada gempa tsunami, misalnya,” jelasnya.

Tim ini, sambungnya, juga bertugas menentukan suatu kawasan atau situs menjadi kawasan nasional, provinsional, atau kabupaten.

Skala prioritas

Sambil menyempurnakan secara keorganisasian, tim ahli cagar budaya nasional akan memprioritaskan situs-situs yang masuk kategori kawasan strategi nasional.

“Artinya mau dijadikan kawasan nasional dulu, yang dipilih yang besar-besar dulu seperti situs Muaro Jambi, Batu Jaya, Trowulan, supaya diangkat menjadi World Culture Heritage... Itu yang utama,” ungkapnya.

Fokus pada sejumlah situs penting, juga tidak terlepas dari apakah keberadaan mereka dalam kondisi kritis atau tidak.

“Seperti situs Gunung Padang (Jawa Barat), Muaro Jambi (Jambi), kita harus anggap itu sebagai crisis,” katanya.

Semua yang masuk situasi kritis, menurut Mundardjito, harus segera ditangani. “Yang aman-aman, udah didiemin (didiamkan) dulu,” katanya.

Dia kemudian memberikan upaya pengeboran situs Gunung Padang, dan orang datang berduyun-duyun ke situs itu sehingga dikhawatirkan dapat merusaknya.

“Karena itu, yang crisis harus ditangani (lebih dulu),” katanya.

Menyelamatkan Muarojambi

Seperti disebut di awal, situs Muarojambi, di Propinsi Jambi, yang diperkirakan berusia 1.000 tahun, dalam status kritis, sehingga masuk kategori yang diprioritaskan untuk diselamatkan.

Kawasan percandian seluas 2.612 hektar ini disebutkan sekarang terancam rusak akibat kehadiran aktivitas industri yang berdiri pada kawasan tersebut.

Sejumlah laporan menyebutkan, di dalam kawasan tersebut, telah berdiri pabrik pengolahan minyak kelapa sawit, terminal penimbunan batubara, serta industri hulu lainnya.

Berbagai pihak, termasuk Profesor Mundardjito dan Perhimpunan Pelestarian Muarojambi (PPM), menggalang petisi – sejak awal 2012 – menuntut agar pemerintah mengukuhkan peninggalan masa Kerajaan Melayu Kuno dan Sriwijaya pada abad 7-14 itu sebagai kawasan cagar budaya.

Belakangan, petisi ini mendapat tanggapan positif pemerintah pusat, yang bermuara pada pembentukan tim ahli cagar budaya nasional tersebut, di mana Profesor Mundardjito bergabung di dalamnya.

Saya tanyakan kepada Mundardjito, sejauhmana upaya penyelamatan situs Muarojambi saat ini?

“Tim ahli (cagar budaya nasional) memang sudah ada, tetapi di di dalam UU yang baru harus ada sertifikat,” katanya membuka persoalan yang muncul belakangan ini.

Sertifikat tim ahli cagar budaya nasional ini, menurutnya, dibutuhkan untuk membantu proses menindaklanjuti pelestarian situs Muarojambi.

“Setelah itu, barulah kita bisa bekerja cepat,” katanya.

Menurutnya, agar sertifikat itu bisa turun secepatnya, Gubernur Jambi dapat berhubungan dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Libatkan masyarakat

Sebagai ketua tim yang terlibat langsung penyusun rencana induk arkeologi bekas kota Kerajaan Majapahit di Trowulan (sejak 1985), Mundardjito dipercaya untuk melanjutkan program yang sempat terbengkalai itu.

Dan kini, setelah sekitar tiga tahun setelah proyek bermasalah PIM itu dihentikan, Mundardjito kembali 'terlibat' dalam pelestarian peninggalan Kerajaan Majapahit itu.

“Dulu, saya susun master plan (1983-1985) dan diterbitkan 1986, tapi itu harus dikembangkan dengan keadaan sekarang,” kata peraih program non-gelar tentang metodologi arkeologi di Universitas Athena, Yunani (1969-1971) ini.

Sambil menunggu dana turun, Mundardjito menyatakan, salah-satu arah pengembangan situs Trowulan nantinya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat yang tinggal tidak jauh dari kawasan situs.

Hal ini penting agar mereka juga ikut melestarikan cagar budaya itu, dan tidak merusaknya.

“Kepentingan masyarakat perlu diperhatikan, jangan disingkirkan,” katanya.

Salah-satu caranya, lanjutnya, dengan memberikan akses ekonomi untuk mereka, untuk menggantikan pekerjaan lama membuat batu bata – yang berdampak pada kerusakan situs Trowulan.

“Mereka diberdayakan bisa membuat rumah penginapan yang bagus, bisa membuat makanan yang tidak kotor, bisa jadi guide, bisa menjadi fotografer, dan lain-lain.”

“Jadi kalau masyarakat diberdayakan untuk kepentingan situs Trowulan, saya kira itu win-win solution”.

Sampah peninggalan Majapahit

Temuan situs kota Majapahit di Trowulan, menurut Mundardjito, merupakan temuan penting.

“Ini merupakan satu-satunya situs kota peninggalan kerajaan kuno yang masih tersisa, yang sejauh ini ditemukan di Indonesia,” katanya.

Sejak sekitar 1989, tim yang dipimpin Mundardjito melakukan penelitian di kawasan yang sejak awal diduga merupakan situs pusat kota Trowulan.

Sejumlah laporan menyebutkan, melalui bantuan alat biomagnetik, Mundardjito – yang melibatkan seratus mahasiswa arkeologi – kemudian melakukan penggalian dan menemukan sejumlah penanda sebuah kota.

Mulai sisa-sisa keramik, kanal, pondasi bangunan rumah, sumur, tulang-tulang, koin, dan kanal. “Juga sisa-sisa sampah,” katanya seraya menunjukkan foto-foto peninggalan tersebut di layar komputernya.

Sambil penelitian terhadap situs peninggalan kota Trowulan dilanjutkan, pihaknya melanjutkan membangun penutup di atas empat situs lainnya.

“Atap pertama sudah dibuat, nah sekarang ada 4 atap lagi (yang harus dibangun),” ungkapnya.

Dari atap pertama itulah, menurutnya, pengunjung dapat melihat langsung saat arkeolog melakukan penggalian.

Badan pengelola khusus

Walaupun demikian, Mundardjito mengakui, penelitian di situs Trowulan – yang luas itu – jauh dari tuntas, sehingga membutuhkan pengawasan secara khusus.

“Jadi, harus ada badan pengelola. Kalau diserahkan ke BP3 (Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala) saja, ya nggak kuat dananya,” kata arkeolog yang sudah malang-melintang lebih dari 40 tahun di dunia arkeologi ini.

Hal ini ditekankannya, karena keberadaan situs Trowulan tidak terlepas dari kepentingan orang banyak.

Selain kepentingan pemerintah, ungkapnya, ada pula masyarakat sekitar serta pihak swasta.

“Jadi ketiga ini harus bekerja sama melakukan pekerjaan, atau berada di situ kegiatannya, harus saling berintegrasi,” katanya.

Di antara tiga kepentingan itulah, menurutnya, keberadaan badan pengelola menjadi strategis.

“Jadi, harus ada yang di tengah yaitu badan Pengelola, (yang menjadi) manajernya,” katanya, mengusulkan.

Lembaga itulah yang akan merundingkannya, katanya lagi.

“Jangan kalau ada swasta mau bikin mal, pergi ke pemda, tentu akan diberi (ijin), padahal ada situs di sana,” tandasnya.

Dengan kehadiran lembaga itu, menurut Mundardjito, pembangunan di kawasan situs tidak bisa lagi dilakukan seenaknya.

“Ok elo boleh bangun, tapi lihat dulu, dicek dulu di bawahnya. Kalau nggak ada (situs yang masuk cagar budaya) silakan dibangun, tapi jangan terlalu besar (wujud fisiknya) sehingga mengalahkan candinya,” kata Otti memberi contoh.