Pengadilan Jepang putuskan larangan pernikahan sejenis tindakan "inkonstitusional", aktivis LGBTQ anggap ini kemenangan simbolis

Sebuah pengadilan negeri di Jepang telah membuat tonggak sejarah dengan membuat keputusan bahwa kegagalan negara dalam mengakui pernikahan sejenis merupakan "inkonstitusional".

Konstitusi Jepang mengartikan pernikahan adalah penyatuan antara "dua jenis kelamin".

Tapi Pengadilan Sapporo memutuskan bahwa definisi ini telah menafikan kesetaraan terhadap pasangan yang dijamin secara konstitusi. Keputusan ini dianggap kemenangan simbolis bagi aktivis LGBTQ.

Jepang merupakan satu-satunya negara di kelompok negara maju G7 yang tidak mengizinkan pernikahan sejenis.

Itu merupakan salah satu kasus yang dibawa kelompok LGBTQ ke pengadilan negeri di pelbagai wilayah Jepang atas tuntutan kelompok pasangan sejenis yang mencari ganti rugi akibat persoalan kesehatan mental.

Dalam putusan ini, pengadilan Sapporo menolak gugatan atas klaim kompensasi sebesar satu juta yen (Rp130 juta) per orang. Gugatan itu dilandasi oleh penolakan hak yang sama antara pasangan sejenis dengan pasangan heteroseksual.

Tapi, dalam putusan lainnya menyebutkan, melarang pasangan sejenis untuk menikah sebagai inkonstitusional.

Ai Nakajima, salah satu penggugat, mengatakan kepada BBC: "Ini merupakan lompatan besar di Jepang... Kami semakin dekat untuk mewujudkan impian kami menjadi kenyataan."

Akan tetapi, masih ada jalan yang harus ditempuh.

Bahkan jika semua pengadilan negeri menyatakan pasangan sejenis konstitusional, tapi pernikahan sejenis tidak dijamin dalam aturannya, karena momentum politik saat ini masih "setengah hati" untuk mengubah aturan yang berlaku, seperti dilaporkan The Japan Times.

Konstitusi Jepang, yang diberlakukan setelah berakhirnya perang dunia II, mendefinisikan pernikahan sebagai penyatuan dari "kesepakatan antara pria dan wanita berdasarkan perbedaan jenis kelaminnya".

Pemerintah mengatakan, ini artinya pernikahan sejenis tidak "diramalkan" saat itu.

Tapi pengacara dari penggugat mengatakan, bahwa frasa tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah kawin paksa, dan tidak ada dalam konstitusi yang secara gamblang melarang pernikahan gay.

Pengadilan di Sapporo, ibu kota Hokkaido di bagian utara Jepang, adalah yang pertama memberikan putusan yang dinilai berdampak pada pengadilan lainnya.

Jurnalis sekaligus pakar hak-hak LGBTQ, Yuji Kitamaru mengatakan kepada BBC, keputusan ini "dibuat dengan baik, dan sangat strategis" dan menjadi "salah satu dasar hukum pertama yang menentang teori anti-LGBTQ".

'Kemenangan tersendiri'

Sakiko Shiraishi, BBC News, Japan

"Inkonstitusional" - merupakan satu kata yang telah diperjuangkan banyak orang selama bertahun-tahun.

Di Jepang, di mana tekanan dari teman sebaya tinggi tinggi dan penekanan itu dibenarkan, menjadi minoritas dalam bentuk apa pun itu sulit - terutama ketika berbicara lantang.

Tapi ini telah berubah - banyak orang mengakui pentingnya keberagaman.

Hari ini menandai titik balik yang jelas. Meskipun hari ini pengadilan menolak klaim kompensasi, banyak yang mengatakan ini adalah kemenangan tersendiri untuk mencapai putusan penting ini.

Ryosuke Kunimi, satu dari penggugat, mengatakan, "Ketua majelis hakim mengatakan bahwa diskriminasi berdasarkan perbedaan alamiah seksualitas merupakan pelanggaran dari Pasal 14. Saya tak bisa berhenti menangis."

Ini adalah kemenangan - tapi perjuangan masih panjang.

Kalangan aktivis mengatakan sikap konservatif terhadap homoseksualitas masih ada, dan banyak LGBTQ di Jepang masih tak berani menyatakan jati diri mereka kepada teman dan keluarga.

Sejak 2015, sejumlah kota mengeluarkan sertifikat bagi pasangan sejenis. Tapi mereka tidak terikat secara hukum, dan tidak mendapat jaminan persamaan hak yang sama seperti pasangan yang menikah.

Tapi jajak pendapat terbaru mengindikasikan bahwa mayoritas anak muda di Jepang menyukai pernikahan sejenis.

Liputan tambahkan oleh Tessa Wong.

Hal terkait yang mungkin menarik untuk Anda simak:

Sebagai pria gay Jepang, Kodo Nishimura mengatakan bahwa ajaran Budha telah menerima status seksualitasnya.