Kasus pejabat pajak: Mengapa langkah Sri Mulyani belum mampu meredam 'tsunami kemarahan' warganet Indonesia?

Tindakan humanis dan ultimatum Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam kasus pejabat pajak belum cukup mengembalikan kepercayaan publik.

Berdasarkan laporan Drone Emprit yang menganalisis percakapan di Twitter, "tsunami kemarahan" publik tak terkendali saat merespons kasus kekerasan anak pegawai Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, serta gaya hidup mewah dan harta Rafael yang dianggap tidak wajar

Sejauh ini, Menteri Sri Mulyani telah mencopot Rafael dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Kanwil Jakarta Selatan II. Sri Mulyani juga memerintahkan Dirjen Pajak Suryo Utomo membuka laporan harta kekayaannya setelah terungkap mengikuti klub motor gede.

Kepada masyarakat, Sri Mulyani meminta agar melaporkan pelanggaran yang dilakukan pejabat pajak, termasuk gaya hidup mewah.

Di sisi lain, seorang ekonom menilai Kemenkeu harus membuat terobosan untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Siapa saja yang membesarkan percakapan soal kasus pejabat pajak?

@GunRomli dan @Kurawa adalah di antara akun-akun yang paling banyak dibagikan cuitannya oleh warganet dalam melayangkan kritik terhadap skandal pejabat pajak, berdasarkan laporan Drone Emprit.

@GunRomli tercatat memiliki 333.000 pengikut dan @Kurawa dengan 400.000 pengikut. Selama ini keduanya disebut akun "pro pemerintah".

"Kan selama ini pro pemerintah. Tapi [sekarang] semua satu suara. Intinya mengkritik ke institusi Kementerian Keuangan," kata Ismail Fahmi kepada BBC News Indonesia, Rabu (01/03).

Dalam laporan terbarunya, Drone Emprit menganalisis akun-akun yang membesarkan percakapan dan kritik terhadap gaya hidup mewah serta LHKPN pegawai pajak yang tidak wajar.

Akun yang mayoritas otentik dari publik, aktivis, komika, akademisi, kompak mempertanyakan dan mengkritik Ditjen Pajak serta Kemenkeu, kata Ismail Fahmi.

Akun-akun ini juga yang mendorong kata-kata seperti Pajak, Rafael, Mario, David, Jonathan pada puncak percakapan Twitter.

Muaranya adalah kasus penganiayaan anak pejabat pajak, MDS terhadap anak pengurus Banser NU, berinisial D.

"Perbincangan tentang pajak di Indonesia kuat didorong kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT)," kata Ismail Fahmi.

Dalam laporan yang diterima BBC, lima akun lainnya yang ikut menyumbang percakapan negatif tentang skandal pejabat pajak ini adalah @mazzini_gsp, @riyanwahyudi, @wakanda6969, @kurawa, dan @LenteraBangsaa_.

Mereka yang selama ini dianggap "netral" pun kemudian mengambil sikap.

"@Fullmoonfolks - cenderung netral, bukan oposisi bukan pro pemerintah juga. @Arie_Kriting juga entertainer ya, memang mereka bukan pro atau kontra pemerintah. @Fajarnugros. Kemudian, @Paijodirajo - ini eks KPK," kata Ismail Fahmi.

Akun @Arie_Kriting, misalnya, mempertanyakan imbauan Menkeu Sri Mulyani kepada masyarakat untuk melapor jika menemukan jajaran Kemenkeu yang suka pamer gaya hidup mewah.

"Ibu, kami lapor pajak saja sudah makan waktu itu. Harus lapor Ibu punya anak buah lagi ka?"

"Kalian yang satu kantor saja tidak mau tahu ada pegawai yang hartanya gak masuk akal. Mau bebankan hal itu ke kita masyarakat lagi. Hiss… "

Seperti apa bentuk sentimen warganet?

Takut.

Mayoritas atau 6300 cuitan yang dianalisis mengandung muatan kekhawatiran pada penyelewengan dana pajak, kata laporan tersebut.

Lalu, takut atas kemungkinan tidak mendapat keadilan saat rakyat jelata bermasalah dengan orang kaya.

"Jadi ada dua isunya; soal pajak, soal penganiayaan terhadap D," tambah Ismail Fahmi.

Selain itu, kata Fahmi, cuitan warganet juga mengandung emosi terkejut dengan tingginya pundi kekayaan pegawai pajak yang dianggap jauh dari kewajaran. Lalu, marah karena "karena ketidakadilan, karena penyelewengan ini."

Apakah ada upaya menetralisir kritik?

Ada.

Akun @DitjenPajakRI yang membentuk kluster sendiri, menjelaskan langkah-langkah yang diambil Kemenkeu setelah kasus skandal pejabat pajak melejit.

Langkah yang diambil adalah Menteri Sri Mulyani mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II.

Kemudian, seruan Menteri Sri Mulyani kepada anak buahnya untuk "mengedepankan integritas, profesionalisme dan pelayanan dalam melaksanakan tugas."

Termasuk mendengarkan mahasiswa yang berunjuk rasa di Ditjen Pajak.

Selain akun @DitjenPajakRI, upaya "menetralisir" kritik publik juga dilakukan oleh akun @Prastow milik Juru Bicara Kemenkeu, Prastowo Yustinus.

Di antara cuitannya, Prastowo menyebutkan bahwa kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat Kemenkeu selama ini mencapai 99-100%. Ia juga mengunggah kunjungan Sri Mulyani ke RS, tempat D mendapat perawatan.

Dalam keterangan platform media sosial lainnya, Menteri Sri Mulyani juga menyoroti Dirjen Pajak Suryo Utomo yang tertangkap kamera mengikuti rombongan klub motor gede pegawai pajak.

Selain itu, Sri Mulyani meminta masyarakat dapat menyampaikan informasi tentang keluhan, kecurangan, penyalahgunaan kewenangan di Kementerian Keuangan.

Tapi apakah langkah Kemenkeu ini berhasil meredam kritik?

"Saya lihat masih kurang," kata Ismail Fahmi.

Hal ini berdasarkan cuitan terbaru @DitjenPajakRI mengenai cara melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) pajak perorangan. Komentar dari warganet masih miring.

"Isinya macam-macam. 'Nggak mau ah, nanti buat bayar Rubicon macam-macam'. Jadi, sekarang sentimennya publik sangat rendah terkait dengan ajakan pelaporan pajak," kata Ismail Fahmi.

Sejauh ini Kemenkeu mendapat posisi yang sulit.

"Ini sesuatu yang susah buat Kemenkeu, Ditjen Pajak untuk menghadapi tsunami kekesalan kemarahan netizen ini," tambah Ismail Fahmi.

Sejauh ini warganet "masih sangat liar". Akan tetapi, kata Ismail Fahmi, kasus seperti ini akan hilang dalam waktu satu atau dua minggu, tergantung dengan isu lainnya.

Dalam hal laporan SPT yang sudah mendekati batas waktunya, Kemenkeu dalam hal ini pimpinannya, Sri Mulyani memiliki dua langkah; menekan dengan denda, atau pendekatan humanis.

"Kita lihat saja pendekatan mana yang mau dipakai," kata Ismail Fahmi.

Bagaimana pun, "Pada akhirnya, masyarakat terbangun lagi kepercayaannya atau makin terkikis kepercayaannya. Itu tergantung langkah yang akan diambil Sri Mulyani."

Perlu terobosan

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengakui tak mudah mengembalikan kepercayaan publik pada Kemenkeu.

"Ini tidak bisa diatasi dalam waktu dekat. Jadi butuh waktu untuk menaikkan [kepercayaan publik]," kata Faisal.

Menurut Faisal, Kemenkeu harus membuat terobosan terhadap sistem pencegahan dan penghukuman bagi pegawai yang melanggar aturan.

Dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, baru meledak setelah anaknya terlibat penganiayaan. Rafael diketahui memiliki harga Rp56 miliar—harta tersebut kemungkinan baru bisa diperoleh setelah bekerja 93 tahun, dengan gajinya sekitar Rp50 juta per bulan.

"Kalau itu sampai terkuak kembali. Ini akan lebih susah lagi. Kalau ada kasus berulang. Untuk memulihkan kepercayaan lebih susah," kata Faisal.

Selain itu, Kemenkeu juga didorong untuk menangkap keluhan warganet tentang pelaporan pajak yang rumit. "Kalau ini masih sulit. Ini harus dicari solusinya," katanya.

Faisal juga menyoroti peran Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang ia sebut "strategis dan panas".

Menurutnya, kapasitas Irjen di Kemenkeu perlu ditingkatkan lagi. "SDM di Kemenkeu kan semestinya lebih bagus, itu yang menjadi justifikasi renumerasinya lebih tinggi dari kementerian lainnya," kata Faisal.