Bupati Penajam Paser Utara jadi 'tersangka kasus korupsi', 'jadikan pelajaran dalam proyek ibu kota negara'

Para pegiat anti-korupsi meminta agar proyek pembangunan ibu kota baru RI di Kalimantan Timur dilakukan transparan, sehingga dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Penajam Passer Utara, tidak terulang.

Hal itu ditekankan menyusul penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud, dan 10 orang lainnya, terkait kasus dugaan suap, Rabu (12/01).

Pada Kamis (13/01) malam, KPK telah menetapkan enam orang tersangka, di antaranya Abdul Gafur Mas'ud dan terduga pemberi suap, dalam dugaan korupsi dalam beberapa proyek pekerjaan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Dengan nilai kontrak [keseluruhan] sekitar 112 miliar Rupiah," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam jumpa pers.

Selain sang bupati, beberapa pejabat Kabupaten Penajam Paser Utara juga jadi tersangka. Mereka adalah Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Mulyadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Edi Hasmoro, dan Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Jusman.

Menurut KPK, Gafur memerintahkan sejumlah pejabat dan orang-orang kepercayaannya untuk mengumpulkan uang dari beberapa rekanan.

Temuan KPK juga menyebutkan Gafur telah menerima uang atas penerbitan beberapa perizinan, antara lain, HGU lahan sawit di wilayahnya.

Dalam jumpa pers, KPK mengumumkan barang bukti uang sebesar satu milyar Rupiah dan rekening tabungan Rp 4,40 juta dari para tersangka.

Sebagian tersangka kini ditahan di ruangan tahanan gedung KPK.

Kasus ini terungkap ketika pemerintah pusat sudah menyiapkan dana APBN 2022 dan sumber lainnya, guna mendanai pembangunan ibu kota negara baru di wilayah Penajam Paser Utara.

Rencananya pemindahan status ibu kota negara dari DKI Jakarta ke kabupaten di Kalimantan Timur itu akan dilaksanakan pada 2024 nanti.

Baca juga:

Pegiat anti korupsi dari LSM Laskar Anti Korupsi di Penajam Paser Utara, Rokhman Wahyudi, mengharapkan penangkapan sang bupati bisa dijadikan pelajaran.

"Itu nantinya menjadi pembelajaran bagi kontraktor-kontraktor yang akan membangun ibu kota baru (IKN).

"Jadi anggaran itu betul-betul untuk membangun IKN demi kemaslahatan umat. Supaya tidak ada gratifikasi atau permintaan fee yang tidak wajar.

"Nilainya satu miliar, ya dikerjakan satu miliar, tidak dipotong gratifikasi dan lain-lain," kata Rokhman kepada BBC News Indonesia, Kamis sore (13/01).

Hal ini dia tekankan, karena pihaknya menemukan sejumlah indikasi korupsi terkait pengadaan barang dalam beberapa proyek yang diduga melibatkan pejabat di wilayah Penajam Paser Utara,

Baca juga:

Namun sejauh ini kasus-kasus itu disebutnya tidak pernah ditindaklanjuti oleh otoritas hukum setempat.

Itulah sebabnya, Rokhman meminta KPK turun langsung untuk menyelidikinya.

"Hanya KPK [yang bisa dipercaya]. Kalau Kejari, Kapolres, saya tidak yakin. Mereka sejalur... Dan terkesan penakut," katanya.

Dihubungi secara terpisah, juru bicara pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Muhammad Daud, menolak tuduhan tersebut.

"Kita sudah bupati keempat, itu [dugaan korupsi] itu tidak pernah terjadi.

"Kita berharap cukup [terkait penangkapan bupati] inilah buat Penajam. Tidak ada lagi kejadian seperti itu," ujar Muhammad Daud, Kamis (13/01) malam.

Baca juga:

'Pemerintah harus transparan soal pengadaan barang dan jasa'

Berpijak dari dugaan korupsi di Penajam Paser Utara yang sedang ditangani KPK, LSM Transparency International Indonesia (TII) mendorong pemerintah pusat untuk membuka semua akses informasi terkait pembangunan ibu kota negara.

"Mulai pengadaan barang dan jasanya sampai dengan siapa saja pemenangnya, dan bagaimana masyarakat bisa ikut berpartisipasi [dalam pengawasan]," kata Deputi Sekjen Transparancy International, TII, Wawan Suyatmiko, Kamis (13/01).

Wawan menekankan pada sektor pengadaan barang dan jasa, karena dua sektor itulah yang rawan dikorupsi.

Baca juga:

"Suap, gratifikasi, pemerasan, bahkan sampai konflik kepentingan, itu paling banyak terjadi di sektor barang dan jasa," katanya. Sektor lainnya adalah perizinan.

Dalam kaitan inilah, menurutnya, pemerintah harus membuka hal itu seluas-luasnya kepada publik.

"Biarkan masyarakat yang memonitornya," ujar Wawan.

Pendanaan proyek raksasa pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sumber lainnya.

Rencananya pemindahan status ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur akan dilaksanakan pada 2024 nanti.

Semenjak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo tiga tahun lalu, proyek raksasa ini telah menimbulkan pro-kontra di masyarakat, mulai isu kerusakan lingkungan hingga desain bangunan Istana Presiden yang dianggap tidak ramah lingkungan.

Sebelas orang ditangkap

Sebelumnya, Abdul Gafur Mas'ud terjaring operasi tangkap tangan KPK di sebuah mal di Jakarta.

"Sejauh ini informasi yang kami terima di sebuah mal di Jakarta," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (13/01).

Ali menjelaskan saat ini Abdul Gafur sudah berada di Gedung Merah Putih KPK. Sampai Kamis (13/01) malam, Abdul Gafur dan beberapa orang lainnya masih diperiksa intensif.

Menurutnya, ada 11 orang yang ditangkap KPK di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dari 11 orang itu, tujuh orang kini tengah diperiksa intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Ali Fikri menerangkan tujuh orang yang tengah diperiksa itu antara lain Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Penajam Paser Utara, serta pihak swasta.

Ali menerangkan ketujuh orang itu ditangkap di Jakarta.

KPK menyita sejumlah uang pecahan rupiah ketika melakukan OTT, namun Ali tidak memberikan rincian berapa jumlahnya.

Mereka ditangkap di Jakarta dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (12/01) malam.