KPK: Pelantikan pegawai menjadi ASN di tengah sejumlah penolakan - 'Akan ada gonjang-ganjing, ganggu soliditas organisasi, dan berdampak pada OTT'

Pelantikan 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinyatakan lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), hari Selasa (01/06), disebut seorang mantan pegawai, tak akan menghentikan polemik yang terjadi di badan antirasuah itu.

Sebelumnya, sekitar 600 pegawai KPK meminta agar pelantikan itu ditunda dan 75 pegawai yang dinyatakan tak lolos "saringan TWK", termasuk penyidik senior Novel Baswedan, juga diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Protes para pegawai itu diyakini dapat menimbulkan "gonjang ganjing" di tubuh KPK, yang akan berdampak pada kinerja badan itu.

"Sampai November akan ada gonjang ganjing itu, yang mengganggu soliditas organisasi," kata mantan pegawai tersebut.

Di sisi lain, Ketua KPK mengatakan, kinerja badan itu "tak akan dipengaruhi oleh orang perorang dan masalah tuntutan ratusan pegawai itu sudah selesai".

Baca juga:

'Tak dipungkiri akan hambat kinerja'

Ketua KPK Firli Bahuri melantik lebih dari 1.200 pegawai KPK menjadi ASN, Selasa, (01/06), bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Sebelumnya, sekitar 600 pegawai KPK, mengirim surat kepada pimpinan KPK meminta pelantikan itu ditunda, hingga masalah terkait TWK -- yang oleh sejumlah pihak disebut kontroversial -- selesai.

Dari 75 staf yang dinyatakan tak lolos TWK, 51 di antaranya akan diberhentikan secara resmi pada pada 1 November mendatang, sementara sisanya "diberi pembinaan", menurut keterangan KPK.

Beberapa staf yang tak lulus TWK mengatakan bahwa hingga hari pelantikan, mereka belum mengetahui apakah mereka masuk kategori pegawai yang akan diberhentikan atau diberi program pembinaan.

Salah seorang pegawai KPK, yang lulus TWK, ikut dilantik Selasa kemarin.

Pegawai itu, yang tak mau nama juga jabatannya disebut, adalah salah satu dari ratusan orang staf yang sebelumnya menyurati pimpinan KPK agar pelantikan ditunda.

Meski akhirnya dilantik, ia dan karyawan lainnya, berkomitmen terus memperjuangkan nasib 75 kolega mereka.

"Secara pribadi-pribadi, tentu tetap berkomitmen bekerja secara profesional ... namun, tidak dapat dipungkiri secara kolektif ya menjadi ada yang terkendala. Misalnya ketiadaan kasatgas (kepala satuan tugas), mereka itu yang mengarahkan, merencanakan, membuat strategi penyelidikan atau penyidikan.

"Bukan hanya penindakan saja, yang bidang pencegahan dan pendidikan pun terkendala karena sebenarnya berdasarkan analisis beban kerja saja KPK masih kekurangan orang," ujarnya.

'Gonjang-ganjing KPK'

Sementara itu, salah satu pegawai yang tak lulus TWK, Sujanarko, yang juga mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK, meyakini protes para karyawan itu akan berdampak pada soliditas organisasi.

"[Permintaan penundaan] yang 600 orang itu kanmenunjukkan bahwa secara kredibilitas ada masalah di pimpinan KPK. Untuk jangka panjang, saya yakin membangun soliditas tidak gampang. Apalagi kan yang 75 staf tidak bisa diberhentikan sampai bulan November.

"Sampai November akan ada gojang ganjing itu, yang mengganggu soliditas organisasi," ujar Sujanarko.

Menurut Sujanarko, yang baru memasuki masa pensiun kurang dari dua minggu lalu, hal itu akan berdampak pada kinerja KPK, misalnya dalam hal operasi operasi tangkap tangan.

Hal senada disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, yang mengatakan masalah di KPK tak akan selesai dengan pelantikan ini.

"Seharusnya pimpinan KPK itu melantik seluruh pegawai KPK karena mandat undang-undang itu adalah pengalihan [semua pegawai KPK menjadi ASN] dan ditegaskan juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi," kata Kurnia.

'Sudah selesai'

Menjawab keraguan mengenai kinerja KPK ke depan, Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers hari Selasa (01/06), mengatakan pekerjaan di KPK tidak bergantung orang per orang, tapi dikerjakan oleh tim.

Firli mengatakan semua pekerjaan yang belum selesai akan diselesaikan oleh KPK.

Ia juga merespons pertanyaan mengenai soliditas KPK, menyusul protes ratusan karyawannya.

"Saya ingin katakan ya ini sudah selesai ya karena buktinya 1.271 pegawai hadir [di pelantikan].

"Ke depannya, tantangan tugas masih berat ke depan sehingga harus bangun soliditas karena tujuan KPK adalah pemberantasan korupsi agar berdayaguna dan berhasilguna," ujarnya.

Firli mengatakan TWK sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ia menampik tuduhan bahwa badan itu ingin menyingkirkan orang tertentu melalui tes tersebut.

Menengai nasib 75 orang yang tak lulus TWK itu, Firli menyebutnya sebagai "pekerjaan rumah" bersama dan badan itu telah "banyak memperjuangkan" staf-staf tersebut.

Sementara itu, staf yang tak lulus sudah melaporkan TWK, yang pertanyaan-pertanyaannya mereka sebut janggal, kepada Komnas HAM, Komnas Perempuan, juga Ombudsman.

Upaya ini didukung oleh sejumlah aktivis antikorupsi dan akademisi yang menilai apa yang dilakukan KPK dengan mengadakan TWK adalah upaya pelemahan KPK.

Sujanarko, salah satu pegawai KPK yang tak lulus TWK, mengatakan 75 staf itu tak akan menyerah.

"Kalau pertarungan tinju, ada banyak ronde. Ronde pertama kita kalah.

"Mudah-mudahan kita bisa bangkit lagi," ujarnya.