KRI Nanggala 402: Dari patungan di masjid beli kapal selam baru, besarnya antusias rakyat hingga desakan revolusi anggaran alutsista RI naik 'tujuh kali lipat'

Hanya dalam waktu delapan hari (sejak dibuka donasi pada Senin, 26/04), patungan rakyat Indonesia membeli kapal selam pengganti KRI Nanggala 402 yang digerakkan oleh anak-anak muda Masjid Jogokariyan, Yogyakarta, telah terkumpul sekitar Rp1,7 miliar.

Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid Jogokariyan, Muhammad Jazir mengatakan, jumlah itu sebagai bukti luar biasanya ungkapan cinta rakyat Indonesia kepada negara yang selama ini nampak tidak pernah disentuh secara langsung.

"Ekspresi cinta tanah air secara masif itu setelah sekian lama sejak revolusi 1945 hingga 1948 dalam mempertahankan kemerdekaan tidak ada lagi. Jadi itu sebuah kerinduan, sentuhan dengan tulus masyarakat ketika negara memanggil, sangat luar biasa," kata Jazir kepada BBC News Indonesia, Selasa (03/05).

Jazir mengatakan, patungan rakyat tersebut akan diberikan kepada negara yang kemudian digunakan untuk membeli kapal selam.

"Sangat memprihatinkan pertahanan laut kita sekarang sangat lemah di saat laut sekarang menjadi sangat strategis. Kami akan mengerakan semakisimal mungkin supaya pengadaan itu terwujud. Sampai sekarang tidak ada skenario apabila tidak tercapai." kata Jazir dengan optimis.

Pengamat militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie mengapresiasi gerakan rakyat yang dimulai dari tempat ibadah itu dan menunjukkan besarnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan militer.

"Konglomerat kaya saja tidak ada yang memikirkan seperti itu. Ini sangat luar biasa, tapi TNI berdasarkan UU hanya dibiayai oleh negara. Jadi donasi itu bisa dikirim ke negara seperti melalui Kementerian Keuangan," kata Connie.

Terlepas dari itu, Connie menambahkan musibah KRI Nanggala 402 dan besarnya dukungan serta kepedulian rakyat harus dimaknai sebagai "pukulan keras" untuk segera melakukan revolusi anggaran kebijakan dalam memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), khususnya TNI Angkatan Laut - mengingat Indonesia adalah negara maritim.

"Harus dilakukan revolutionary on budget affair dengan threat atau capability base, bukan budget base seperti sekarang karena tidak akan terkejar. Lalu dengan memanfaatkan kekuatan geopolitik Indonesia seperti yang dilakukan Bung Karno, miiter Indonesia terkuat di bumi bagian selatan," kata Connie saat dihubungi wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, Rabu (28/04).

Kekuatan militer Indonesia termasuk Angkatan Lautnya - yang sempat menjadi terbaik di masa Presiden Sukarno - kini tertatih-tatih untuk menjaga laut seluas 5,8 juta kilometer persegi atau 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia, tambah Connie.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Julius Widjojono mengapresiasi empati yang ditunjukkan masyarakat yang melintasi agama, sektoral hingga negara atas duka KRI Nanggala 402.

Terkait dengan perlu dilakukannya penambahan anggaran dan peningkatan alutsista TNI AL, Julius menambahkan bahwa TNI AL menyerahkan keputusan tersebut kepada Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI.

"Kami sudah ajukan kebutuhan mengacu pada grand strategi AL. Keputusan ada di pihak atas, mau diberikan apa, seperti apa, kami siap melaksanakannya," kata Julius.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku, belum dilakukannya modernisasi alutsista dengan cepat dikarenakan "keterpaksaan dan karena mengutamakan pembangunan kesejahteraan".

Seperti pada tahun 2020, dari sekitar Rp117 triliun anggaran pertahanan, hampir 50% nya atau sebesar Rp53 trilun digunakan untuk belanja pegawai, dan sekitar Rp30 triliun untuk belanja barang serta Rp34 triliun untuk belanja modal.

Gerakan membeli kapal selam: Rp1,7 miliar dalam delapan hari

Sekumpulan anak muda di Masjid Jogokariyan Yogyakarta yang merasa berduka dengan musibah Kapal Selam KRI Nanggala 402 berinisiatif untuk mengumpulkan dana untuk santunan dan mengganti kapal selam tersebut.

"Mereka pikir beli kapal seperti beli mobil, tapi ini niat dan imajinasi yang baik, kami dukung. Lalu sorenya, anak-anak bergerak mengumpulkan donasi di pasar sore Ramadhan Kampung Jogokariyan," cerita Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid Jogokariyan, Muhammad Jazir.

Hasilnya, terkumpul Rp15 juta untuk santunan dan Rp6,5 juta untuk membeli kapal. Beberapa saat kemudian, muncul antusias dari masyarakat agar dibuat rekening donasi.

"Hari ini, sejak Senin lalu, sudah kira-kira Rp1,7 miliar, pecahan terbesar Rp10 juta per orang. Lalu, karena pengadaan itu ditentukan oleh UU, tentu hibah kita kepada negara, nanti negara yang memberikan kepada TNI AL," kata Jazir.

Melalui donasi ini juga, Jazir berharap agar kekuatan alutsista pertahanan dapat diperkuat terutama untuk TNI AL yang memiliki tantangan tugas berat.

"Laut itu sulit sekali diawasi sehingga perlu banyak kapal selam untuk negara maritim yang sangat luas ini, sementara armada AL kita hanya sedikit. Seyogyanya TNI AL diperkuat dengan armada kapal yang lebih banyak terutama kapal selam," kata Jazir.

Jazir melanjutkan, urunan rakyat yang jumlah terbesarnya Rp10 juta per orang itu rencanannya akan digunakan untuk membeli kapal selam buatan dalam negeri, seperti dari PT PAL.

"Kami ingin membangun nasionalisme, ingin membangkitkan semangat kemandirian alutsista. Semangat dari anak-anak membeli kapal kemudian berkembang ke kemandirian alutsista dalam negeri," katanya.

Rencananya, donasi akan dibuka dalam waktu sebulan ke depan.

"Setelah sebulan terhimpun, kami akan mengunjungi PT PAL menanyakan tentang kapal selam dan berapa kurangnya, kemudian menggerakan lagi sehingga bisa tercapai. Kami mengikuti aturan UU, hibahnya kepada negara yang kemudian digunakan oleh Kemhan.

'Pukulan keras'

Senada dengan itu, menurut pengamat militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie perlu dilakukan revolusi anggaran pertahanan dengan menggunakan basis kemampuan ataupun basis ancaman - tidak seperti sekarang yang menggunakan basis anggaran.

"Hitungan dalam disertasi saya itu 7% dari PDB (produk domestik bruto), berarti tujuh kali lipat dari hari ini sebesar Rp137 triliun. Jadi dilakukan revolusi modernisasi besar-besaran mengejar ketertinggalan. Lalu tahun berikutnya turun bertahap, karena tinggal pemeliharaan," kata Connie.

Musibah KRI Nanggala merupakan "pukulan keras" untuk segera dilakukan revolusi anggaran pertahanan. Jika tidak dilakukan dan masih menggunakan basis anggaran, maka musibah-musibah di masa mendatang sulit terelakan.

"Kalau masih menggunakan budget base, jangan kaget kalau besok-besok ada musibah lagi, ditambah lagi dari anggaran yang ada 70%-nya buat anggaran rutin, jadi untuk modernisasi dan peremajaan itu hanya 30%," kata Connie.

Connie mencontohkan, Indonesia harusnya memiliki setidaknya 12 kapal selam, namun kenyataanya hanya ada lima unit dan satu telah tenggelam. Sementara itu, Indonesia juga memilik 282 kapal perang yang terdiri dari tujuh fregat, 24 jenis korvet, lima unit kapal selam, 156 kapal patroli dan 10 kapal penyapu ranjau.

Sementara di sisi lain, luas perairan Indonesia lebih dari 5,8 juta kilometer persegi sementara daratan hanya 2 juta kilometer persegi yang tersebar di 17.499 pulau.

Untuk alokasi anggaran militer Indonesia, sebagian besar tersalurkan pada belanja matra darat. Data yang dihimpun dari Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 mengungkapkan pada tahun 2019, anggaran untuk TNI AD sebesar Rp44,96 miliar, TNI AL sebesar Rp17,44 miliar dan TNI AU sebesar Rp13,76 miliar.

Di tahun 2020, anggaran untuk TNI AD juga paling besar yaitu Rp55,92 miliar, lalu diikuti TNI AL Rp22,08 miliar dan TNI AU Rp15,50 miliar.

Sementara untuk program modernisasi alutsista pada tahun 2020, Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,86 triliun, yang terdiri dari Rp4,59 triliun untuk matra darat, Rp4,16 triliun untuk matra laut dan Rp2,11 triliun untuk matra udara.

Kecelakaan-kecelakaan alutsista TNI

Sebelum tenggelamnya KRI Nanggala 402, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo setidaknya telah terjadi belasan kali kecelakaan alutsista TNI dengan banyak korban jiwa.

Di antaranya adalah jatuhnya Pesawat Hercules C-130 TNI AU di Medan pada 30 Juni 2015 yang menyebabkan 122 orang meninggal, kemudian jatuhnya pesawat tempur Hawk Mk-209 di Riau 15 Juni 2020.

Lalu, beberapa helikopter milik TNI AD jatuh di Papua, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sulawesi Tengah yang menyebabkan belasan orang meninggal dunia.

Kemudian di TNI AL, beberapa kapal mengalami kecelakaan.

Memainkan peran geopolitik

Setelah melakukan revolusi anggaran, cara selanjutnya adalah dengan cara memanfaatkan posisi geopolitik Indonesia yang memiliki peran penting di kawasan - berada di antara dua samudera dan dua benua - seperti yang dilakukan presiden pertama RI, Sukarno.

"Bayangkan, setelah lima tahun merdeka, di era Bung Karno kita terkuat di bumi bagian selatan. Apakah kita ada uang? Tidak saat itu, tapi semua takut. Jangankan Australia, Amerika saja takut," kata Connie

Saat itu, Indonesia memiliki 12 kapal selam jenis Whiskey, puluhan kapal tempur, ratusan pesawat tempur dan alutsista lainnya.

Sedangkan saat ini, kekuatan militer Indonesia menempati posisi 16 dunia, tepat di bawah Pakistan dan di atas Arab Saudi, di mana kekuatan terbesar dikuasai Amerika Serikat, lalu diikuti Rusia, China dan India.

"Kuncinya di mana? Kemampuan memainkan geopolitik, posisi penting Indonesia menjadi nilai di saat itu Perang Dingin. Sekarang di tengah kebangkitan China, fokus Barat ke Asia Pasifik, seharusnya posisi tawar kita sangat besar untuk meningkatkan alutsista," kata Connie.

Apresiasi kepedulian masyarakat

TNI Angkatan Laut sementara itu mengapresiasi empati yang ditunjukan masyarakat seperti dilakukan anak muda Masjid Jogokariyan dan pihak lain.

"Kami sangat surprise dengan empati yang diberikan berbagai lapisan masyarakat, lintas agama, lintas sektoral bahkan lintas negara, dari beberapa kelompok pelaut luar negeri juga mau menyumbangkan.

"Jadi kalau mau menyumbangkan itu, tidak mungkin TNI AL akan menerima karena menyalahi UU, yang kami garis bawahi empati ini sangat luar biasa dan sangat berterima kasih," kata Kadispenal Laksamana Pertama Julius Widjojono.

Sementara itu, terkait dengan perlu dilakukannya penambahan anggaran dan peningkatan alutsista TNI AL, Julius menambahkan bahwa TNI AL menyerahkan keputusan tersebut kepada Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI.

"Kami sudah ajukan kebutuhan mengacu pada grand strategi AL, keputusan ada di pihak atas, mau diberikan apa, seperti apa, kami siap melaksanakannya," kata Julius.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku, belum dilakukannya modernisasi alutsista dengan cepat dikarenakan pengadannya "cukup mahal" dan "keterpaksaan dan karena mengutamakan pembangunan kesejahteraan".

Kementeriannya, kata Prabowo, sudah menyusun rencana induk 25 tahun untuk membenahi urusan pertahanan.

"Tapi intinya memang, kita akan investasi lebih besar tanpa memengaruhi usaha pembangunan kesejahteraan. Kita sedang merumuskan pengelolaan pengadaan alutsista untuk lebih tertib, lebih efisien," kata Prabowo.

Seperti pada tahun 2020, dari sekitar Rp117 triliun anggaran pertahanan, hampir 50% nya atau sebesar Rp53 trilun digunakan untuk belanja pegawai, dan sisanya sekitar Rp30 triliun untuk belanja barang serta Rp34 triliun untuk belanja modal.