Kartu Prakerja: Pemerintah klaim 'tidak bagi-bagi kontrak pelatihan', pengamat soroti transparansi

Pemerintah menyatakan tetap membuka kerja sama dengan perusahaan lain yang ingin bergabung sebagai mitra Kartu Prakerja, di tengah tudingan konflik kepentingan yang melibatkan mantan staf khusus presiden Belva Devara.

Belva mundur dari jabatannya (21/4) saat kontroversi bergulir mengenai penunjukan perusahaan yang dipimpinnya, Ruang Guru, sebagai salah satu mitra Kartu Prakerja.

Sementara itu, seorang peneliti kebijakan publik mempertanyakan transparansi pemerintah dalam penunjukan sejumlah platform digital tersebut.

Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, membantah adanya konflik kepentingan dalam penunjukan delapan platform digital yang menjadi mitra pelaksana program kartu Prakerja.

Ia mengklaim pihaknya terbuka dengan perusahaan-perusahaan lain yang ingin bergabung menjadi mitra.

"Ini terbuka, tidak ada batasan. Silahkan saja kalau ada perusahaan yang mau bekerja sama dengan manajemen pelaksana dan sanggup memenuhi kriteria dan kewajiban yang ditentukan Permenko (Nomor 3 tahun 2020), kami terbuka untuk menambah mitra platform digital," ujar Panji.

"Tidak ada lelang, tidak ada penunjukan karena uangnya tidak dikasih ke mereka (platform digital) tapi ke peserta (kartu Prakerja). Tidak ada pemerintah bagi-bagi kontrak pelatihan."

'Lewat verifikasi'

Panji menambahkan delapan mitra yang sudah dipilih, termasuk Ruang Guru, sudah diverifikasi dan memenuhi sejumlah syarat, di antaranya memiliki performa digital yang baik.

Delapan mitra itu, kata Panji, juga telah bekerja sama dengan 200 lebih lembaga pelatihan yang menyediakan lebih dari 1.500 jenis pelatihan.

Sebelumnya, salah satu pendiri Ruang Guru, Iman Usman, telah membantah adanya konflik kepentingan.

Dalam akun Instagramnya, Iman menjelaskan Ruang Guru terpilih sebagai mitra bukan karena keberadaan Belva Devara sebagai staf khusus, namun karena reputasi Ruang Guru sebagai platform pendidikan elektronik, yang diklaimnya terbesar di Asia Tenggara.

Mitra Prakerja lainnya adalah Tokopedia.

Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah di Tokopedia, Astri Wahyuni, mengatakan mereka dipilih sebagai mitra karena sebelumnya mereka sudah memiliki fitur yang mendukung digitalisasi pendidikan.

"Tokopedia memiliki sederet fitur antara lain Belajar dan Biaya Pendidikan. Hal ini membuat Tokopedia memiliki ekosistem yang mendukung digitalisasi pendidikan dan dipercaya sebagai mitra platform digital resmi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI," ujar Astri dalam pernyataan tertulisnya.

Sementara itu, mitra lainnya, Pintaria, awalnya diundang rapat oleh Kementerian Perekonomian sebelum bergabung sebagai mitra, sebut Head of Marketing and Communications Pintaria Zaneti Sugiharti.

"Pintaria diundang pemerintah dalam diskusi-diskusi tentang Kartu Prakerja bersama perusahaan lainnya dan Pintaria menyanggupi untuk menjadi mitra platform digital sesuai kriteria atau syarat program Kartu Prakerja," ujar Zaneti.

Apakah sudah transparan?

Peneliti kebijakan publik Universitas Indonesia, Zuliansyah, mengatakan proses penunjukan mitra juga verifikasi lembaga penyedia jasa pelatihan seharusnya dilakukan secara transparan.

"Harus dijelaskan oleh pemerintah mengenai, antara lain, kapan proses verifikasinya? Siapa yang melakukan verifikasi? Apakah ada informasi terbuka untuk menjadi mitra pemerintah dan apa syarat menjadi mitra?" ujar Zuliansyah.

Mengingat hal ini sudah menjadi polemik, Zuliansyah mengatakan pemerintah perlu menjelaskan hal itu ke publik.

Selain itu, tambahnya, proses verifikasi ratusan lembaga penyedia pelatihan juga harus dijelaskan pada masyarakat.

Ia mengatakan perlu dipastikan apakah lembaga atau individu yang terlibat sudah tersertifikasi.

Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan penyelenggara pelatihan telah diverifikasi oleh pihaknya juga platform digital masing-masing.

"Harus ada rating, ulasan, dan sebagainya," katanya.

Digunakan untuk apa saja dana Rp5,6 triliun?

Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, mengatakan dana sebesar Rp5,6 triliun yang dianggarkan untuk program pelatihan Prakerja tidak diberikan kepada mitra Prakerja.

Hal itu diungkapnya untuk merespons sejumlah anggapan yang muncul bahwa uang itu akan dialirkan ke sejumlah mitra Prakerja.

Kata Panji, uang itu akan diberikan pada peserta yang bebas memilih kursus apa saja yang sesuai kehendak mereka.

"Itu sifatnya pagu. Kalau mau belanja pelatihan yang Rp100.000 bisa 10 kali, yang Rp1 juta bisa sekali. Itu semua diserahkan pada penerima manfaat," ujarnya.

"Tapi kalau tidak belanja sampai habis sampai akhir tahun, uangnya kembali ke kas negara."

Lalu apa yang didapatkan oleh para mitra Prakerja?

Panji mengatakan, selain mendapat kesempatan bersaing melayani masyarakat, mereka melakukan kerja sama komersial dengan sejumlah lembaga pelatihan.

"Mungkin ada komisi penjualan sebagai market place. Itu diserahkan kepada pasar," ujarnya.

'Mubazir'

Triyono, peneliti ketenagakerjaan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, mengatakan program Prakerja tidak akan efektif untuk memberi keterampilan pada masyarakat, yang akan membantu mereka diserap pasar kerja.

Hal itu, katanya, dikarenakan sejumlah pelatihan yang dilakukan secara daring bisa diperoleh secara gratis di Youtube.

Ia mengatakan sejumlah keterampilan, misalnya yang terkait dengan otomotif, dan dibutuhkan di dunia kerja, hanya bisa dilatih secara tatap muka.

Pemerintah sebelumnya merencanakan untuk mengadakan pelatihan Prakerja secara tatap muka dan daring. Namun, akibat pandemi, pelatihan diubah menjadi hanya secara daring.

Menurut Triyono, dengan alasan itu, seharusnya latihan ditunda.

"Lebih bagus ditunda dulu, khusus untuk pelatihan," ujar Triyono.

"Rp1 juta untuk pelatihan itu mubazir untuk online. Toh kalau pelatihan sudah selesai, pertanyaannya, apakah dunia swasta akan menyerap dari hasil pelatihan ini?"

Sementara, peneliti kebijakan publik Universitas Indonesia Zuliansyah mengatakan pemerintah seharusnya tidak hanya memberi berbagai ragam pelatihan pada para peserta, tanpa memikirkan lapangan pekerjaan yang tersedia di tengah pandemi yang ada.

'Korban PHK kesulitan mengakses'

Sebelumnya, sejumlah pekerja korban PHK, mengatakan mereka kesulitan mengikuti program Prakerja gelombang pertama. Mereka berharap pemerintah terlebih dahulu fokus memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari bagi mereka.

Pada pertengahan April, jumlah korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun karyawan yang dirumahkan akibat pandemi menyentuh hampir dua juta jiwa, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan.

Pemerintah mengatakan program Prakerja, yang ditargetkan untuk diberikan ke 5,6 juta orang hingga November 2020, akan diprioritaskan bagi mereka yang penghasilan atau pekerjaannya terdampak oleh pandemi Covid-19.

Penerima Kartu Prakerja akan menerima uang tunai Rp600.000 per bulan selama empat bulan dan paket belajar daring sebesar Rp1 juta.

Namun mendapatkan Kartu Prakerja tidak semudah itu, menurut Sujiani Dwiyanti (39), salah satu korban PHK massal sebuah perusahaan garmen di Jakarta Utara awal April ini.

Sujiani bercerita ia mencoba mendaftar untuk mendapatkan Kartu Prakerja di gelombang pertama, yang berlangsung pada 11 April hingga 16 April lalu. Namun harapannya menerima kartu itu kandas karena masalah teknis.

"Saya sudah daftar, tapi pas registrasi itu susah. Saya sudah nyoba enggak bisa-bisa masuk (ke aplikasi). Kayaknya login melulu," ujar Dwiyanti.

Warga Kabupaten Tangerang ini mengatakan bantuan seperti sembako akan sangat membantu di masa-masa seperti sekarang.

Sujiani mengatakan ia berencana mencoba gelombang kedua pendaftaran Kartu Prakerja dan berharap peruntungannya tiba.

'Kamu belum berhasil'

Sementara, di Karawang, Jawa Barat, Gugun Gunawan, 22, desainer di sebuah perusahaan percetakan yang dirumahkan tanpa gaji, berhasil melakukan registrasi Kartu Prakerja.

Namun, saat hasil diumumkan, Gugun gagal menerima kartu tersebut. Laman situs web Prakerja menuliskan 'Kamu Belum Berhasil'.

Gugun menambahkan bahwa saat ini yang ia anggap penting adalah bantuan kebutuhan sehari-hari.

"Kalau saya sih lebih baik bantuan berupa kebutuhan sehari-hari, yang paling penting saja, seperti beras dan telur. Lalu dikelola langsung oleh tim bantuan," ujar Gugun.

"Jangan lewat aparatur desa dan lain-lain karena sering terjadi di desa saya, ketika ada bantuan dari pemerintah pusat, jarang terbagi rata atau tepat sasaran," tambahnya.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyebutkan sejumlah anggotanya melaporkan masalah yang sama, yakni kesulitan dalam mendapatkan Kartu Prakerja.

Mengingat anggaran program yang mencapai Rp20 triliun, Nining mempertanyakan efektivitas program ini.

Ia mengatakan saat ini yang diperlukan mereka yang di-PHK atau diberhentikan sementara bukanlah pelatihan pengembangan keterampilan, tapi pemenuhan atas kebutuhan sehari-hari.

"Saya lihat ada program pelatihan membuat CV (salah satu tawaran kursus dalam program Prakerja). Apa iya rakyat sedang butuh itu? Jangan sampai kita sakit kepala dikasih obat sakit kaki, kan nggak nyambung," kata Nining.

"Rakyat butuh pangan, biaya kehidupan sehari-hari. Bukan cara membuat CV, latihan."

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah sebelumnya mengatakan, skema Kartu Prakerja sudah diubah untuk memberi jaring pengaman sosial atau social safety net bagi para penerimanya, bukan hanya pelatihan saja.

"Kalau dulu rencananya (anggaran) lebih besar untuk pelatihan, sekarang lebih besar untuk insentif sebagai social safety net. Saya berharap yang dirumahkan atau di-PHK memanfaatkan ini," ujarnya.

'Gimik tidak tepat'

Meski begitu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Muhammad Hanif, mengatakan kesenjangan digital di masyarakat membuat program pra kerja ini tidak efektif menyasar mereka yang membutuhkan.

Ia pun meminta pemerintah memperjelas maksud program itu.

"Kesenjangan digital di Indonesia masih sangat besar. Jadi otomatis, kebijakan ini tidak inklusif," ujarnya.

"Kalau memang tujuannya meningkatkan keterampilan, itu harus ditunda. Lagi pula materi yang dijual provider yang ditunjuk pemerintah dijual dengan sangat mahal, padahal ada materi yang gratis di YouTube."

Program itu disebut Hanif hanya sebagai 'gimik' tidak tepat yang bisa membuang-buang uang negara, apalagi dalam masa pandemi.

Menurut Hanif, korban PHK lebih baik diberikan bantuan sosial, seperti sembako, alih-alih bantuan pelatihan kerja secara online.

Menanggapi kritik itu, Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky, menyebut pemerintah sudah menganggarkan lebih dari Rp100 triliun untuk memberi bantuan sosial.

"Untuk masa penanggulangan pandemi ini, fokus program (Prakerja) adalah untuk memberikan kesempatan pada peserta mendapatkan keterampilan dan memberikan bantuan insentif untuk meringankan biaya hidup atau bisa sebagai modal usaha baru, bukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan," kata Panji. "Untuk itu ada kebijakan-kebijakan dan stimulus ekonomi lain untuk menjaga sektor riil terus berjalan."