Andi Taufan Garuda Putra, staf khusus milenial Presiden Jokowi mundur di tengah tuduhan konflik kepentingan

Andi Taufan Garuda Putra mengundurkan diri sebagai staf khusus milenial Presiden Joko Widodo. Dia menjadi sosok kedua dalam jajaran staf khusus tersebut yang mundur setelah Adamas Belva Devara menyusul tudingan konflik kepentingan.

Keputusan pengunduran diri Andi disampaikan kepada sejumlah media daring.

"Perkenankan saya untuk menyampaikan informasi pengunduran diri saya sebagai Staf Khusus Presiden Republik Indonesia yang telah saya ajukan melalui surat pada 17 April 2020 dan kemudian disetujui oleh Bapak Presiden," sebut Andi Taufan dalam suratnya yang diterima BBC News Indonesia Jumat (24/4).

"Pengunduran diri ini semata-mata dilandasi keinginan saya yang tulus untuk dapat mengabdi secara penuh kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama yang menjalankan usaha mikro dan kecil," imbuhnya.

Andi Taufan sebelumnya sempat menjadi sorotan karena menulis surat berkop Sekretariat Kabinet dengan nomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 kepada para camat se-Indonesia pada 1 April 2020.

Dalam surat itu disebutkan kerja sama program antara pemerintah dan PT Amartha Mikro Fintek terkait Relawan Desa Lawan Covid-19.

Selain menjabat sebagai stafsus, Andi adalah pendiri dan ketua eksekutif Amartha.

Ia akhirnya menarik surat dengan kop Sekretariat Kabinet itu dan meminta maaf.

"Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang timbul. Apapun yang terjadi, saya tetap membantu desa dalam kapasitas dan keterbatasan saya," sebut Andi Taufan dalam surat terbuka Selasa (14/2).

Sebelum Andi Taufan, Belva Devara telah terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai staf khusus milenial Presiden Jokowi setelah polemik bergulir seputar Kartu Prakerja yang dikeluarkan pemerintah di tengah pandemi Covid-19.

Melalui akun Instagramnya, Belva, CEO Ruang Guru mengatakan pengunduran diri dilakukan agar polemik tidak berkepanjangan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan kepada wartawan Selasa (21/04) terkait pengunduran diri ini dan menyatakan Presiden Jokowi dapat memahami langkah Belva.

Polemik ini muncul karena profil Ruang Guru, perusahaan yang dididirikan Belva, muncul di formulir Kartu Prakerja, kartu yang diperuntukkan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi virus corona.

Pada tanggal 15 April lalu, Belva melalui akun Twitternya memberikan penjelasan terkait munculnya profil ruang guru dengan antara lain mengatakan, "Saya TIDAK IKUT dalam pengambilan keputusan apapun di program prakerja termasuk besaran anggarannya maupun mekanisme teknisnya. Semua dilakukan independen oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO)."

Namun sejumlah tanggapan yang masuk menyebut jawaban Belva tidak menjawab "tudingan konflik kepentingan".

Sejumlah pengguna yang menjawab termasuk akun Gozo yang menyebutkan, "Bagaimana bisa seseorang berusaha fokus dalam dua hal yg berbeda?? Kepentingan bangsa dan Negara adalah kontribusi nyata untuk bangsa tanpa berfikir "what i get" berbeda dengan Ruang Guru yang murni bisnis yang pastinya mencari keuntungan yang sebesar besarnya."

Organisasi antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan Presiden Joko Widodo harus memecat staf khusus yang diduga punya konflik kepentingan.

Peneliti ICW, Egi Primayogha, mengatakan khawatir staf khusus lain akan bertindak serupa dan menyalahgunakan kewenangan mereka untuk kepentingan pribadi.

"Yang pertama, ketika kita memilih individu untuk menempati posisi jabatan publik, yang dilihat seharusnya bukan semata-mata soal usia atau label 'milenial' itu sendiri. Tapi harus dilihat, kapasitasnya, integritasnya itu yang paling penting," kata Egi kepada BBC News Indonesia pada Rabu (15/04).

"Kapasitasnya dan integritasnya juga harus dilihat dari kacamata bagaimana dia paham bertindak di ruang publik. Jadi tidak semata-mata, ketika dia mampu menjalani perusahaan privat lalu dia bisa dibilang layak untuk menempati posisi publik. Dua hal ini sebetulnya berbeda. Ketika dia mengelola suatu hal yang sifatnya privat seperti perusahaan dengan jabatan publik, seperti stafsus," tambahnya.

Ia juga mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja mereka dan juga relevansi posisi stafsus, termasuk bila posisi tersebut memang relavan saat ini atau tidak.

'Niat baik'

Lepas dari label milenial yang ditujukan untuk mencerminkan generasi baru yang jauh dari korupsi, Egi mengatakan dalam hal ini, tindakan para stafsus tersebut di ruang publik tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya.

"Ketika ada pengangkatan stafsus milenial, kan gembar-gembornya mereka lebih baik, mereka lebih bersih dan sebagainya. Tetapi mereka dalam hal tindakan di ruang publik tidak jauh berbeda dengan yang lebih tua. Makanya, mau umur berapapun, untuk menempati posisi publik, mereka harus memegang etika publik juga dan memegang prinsip itu," kata Egi.

Sementara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, mengatakan tindakan staf presiden yang biasa disebut sebagai stafsus milenial ini harus dimaklumi.

"Perlu dimaklumi karena mereka kan profesional tadinya, bukan birokrat. Jadi mereka tidak terlalu memahami etika birokrasi, bagaimana birokrat itu seharusnya bersikap atau berperilaku," kata Donny melalui sambungan telepon pada Rabu (15/04).

"Niatnya mereka baik. Andi niatnya membantu relawan Covid-19 di desa-desa, Belva niatnya membantu pelatihan Kartu Prakerja."

Namun, ia juga mengakui adanya kesalahan yang diambil Andi Taufan, stafsus Presiden dan sekaligus ketua perusahaan mikro fintek Amartha.

"Yang menjadi kesalahan adalah karena dia menyurati langsung ke camat-camat, yang seharusnya itu ada di bawah yurisdiksi Kementerian Dalam Negeri. Ada kementerian teknis yang harus dikoordinasikan, tapi dia menyurati langsung," ujar Donny.

"Ini disebabkan karena ketidakpahaman yang bersangkutan tentang bagaimana birokrasi ini bekerja. Hanya itu sebenarnya yang menjadi kekeliruan yang bersangkutan," tambahnya.

Sementara, keterlibatan Ruang Guru milik Belva Devara masih akan dikaji, meskipun ia menyebut perusahaan itu sebelumnya tengah dinyatakan kompeten.

Bagaimanapun, Donny mengatakan bahwa hak evaluasi terhadap stafsus terletak di tangan presiden.

"Yang bisa evaluasi hanya Presiden, karena mereka langsung di bawah Presiden. Jadi kita serahkan hak prerogatif presiden untuk mengevaluasi apabila emang ditemukan ada pelanggaran kode etik sebagai pejabat negara. Sejauh ini belum mendengar evaluasi itu dilakukan," kata Donny.

Presiden Joko Widodo mengumumkan sederat staf khusus milenial pada November lalu.

Mereka adalah enam anak muda, yang digambarkan bisa membantu tugas-tugas presiden, melalui cara-cara yang tidak biasa. Kala itu, presiden mengatakan dirinya perlu gagasan-gagasan segar. Namun, beberapa pihak mempertanyakan efektivitas staf khusus milenial ini.