Penembakan Nduga: Urgensi dan dampak jika Papua jadi daerah operasi militer

Sejumlah kalangan mendorong TNI menggelar operasi militer khusus untuk menghadapi Organisasi Papua Merdeka (OPM) pasca peristiwa penembakan pekerja proyek jalan trans Papua di Kabupaten Nduga.

Namun operasi semacam itu dianggap akan berdampak negatif pada warga Papua dan citra Indonesia di mata dunia internasional.

Adapun pihak militer mengklaim mampu menghadapi pelaku penembakan yang mereka sebut sebagai kelompok kriminal sipil bersenjata (KKSB), tanpa penetapan status daerah operasi militer (DOM).

Juru bicara Kodam Cendrawasih, Letkol Muhammad Aidi, berulang kali menyatakan TNI tidak menggelar operasi militer di Papua, termasuk setelah penembakan di Nduga, pekan lalu.

Meski mengklaim dapat menangkap atau melumpuhkan para pelaku dalam operasi gabungan 'normal' bersama Polri, Aidi enggan memaparkan secara rinci kekuatan militer yang diterjunkan di Nduga.

"Saya rasa tidak perlu diungkap ke media karena KKSB memonitor kami. Kalau saya beritahu detail, mereka pasti kabur," ujar Aidi saat dihubungi, Senin (10/12).

"Nanti hasil operasinya saja yang kami umumkan. Teknis dan taktis tidak perlu diutarakan karena itu untuk kepentingan operasi," lanjutnya.

Usulan operasi militer atau penetapan DOM muncul salah satunya dari Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat.

Salah satu figur penting, Kiki Syahnakri, beralasan OPM bukan kelompok kriminal, melainkan gerombolan separatis yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia.

Sebelumnya, Juru bicara OPM, Sebby Sambom, mengklaim pihaknyalah yang menembaki para pekerja PT Istaka Karya, perusahaan pelat merah yang menggarap jalan lintas Papua di Nduga.

Sebby menyatakan, OPM tengah mempersiapkan perang melawan personel TNI-Polri, yang disebutnya akan dimulai tahun 2021.

'Bukan jumlah, tapi taktik'

Kodam Cenderawasih, otoritas teritorial tertinggi TNI AD di Papua, menganggap kendala menangkap para pelaku penembakan Nduga bukanlah soal jumlah personel.

Muhammad Aidi menyebut hambatan TNI-Polri selama ini adalah strategi OPM untuk bergerilya atau bersembunyi di tengah warga sipil. Menurutnya, penetapan DOM bukan solusi menghadapi taktik gerilya.

"Tidak pernah ada perjanjian antara mereka dengan TNI soal zona tempur. Karena ini taktik gerilya, tidak ada zona tempur. Di mana kami bertemu, di situlah kami bertempur," tuturnya.

"Yang bisa kami lakukan adalah mengumpulkan data intelijen dan meminta masyarakat tidak melindungi pelaku," lanjut Aidi.

Sejauh ini TNI belum mempublikasi jumlah tentara yang mereka tempatkan di Papua.

Data terakhir, merujuk pernyataan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, terdapat 154 tentara dan polisi yang dikirim ke Papua untuk ikut mengusut kejadian di Nduga.

'Trauma melihat tentara'

Bagaimanapun, sebagian masyarakat Papua disebut trauma dengan keberadaan tentara berseragam dan bersenjata lengkap.

Anggota DPRD Papua, Laurenzius Kadepa, menilai operasi militer berlebihan akan semakin memperburuk psikologis warga sipil di provinsi itu.

"Warga Papua melihat orang berpakaian tentara saja takut, apalagi terhadap misi operasi militer yang berlebihan."

"Presiden, dan wakil presiden sudah bicara. Panglima TNI juga turun ke lapangan. Ini membuat warga Papua bertanya-tanya," kata Laurenzius.

Selain mendorong polisi tetap memimpin pengusutan kasus Nduga, Laurenzius juga mendorong pemerintah membuka akses aktivitas jurnalistik dan pemantauan lembaga sipil di Nduga, terutama dari luar negeri.

Laurenzius mengatakan pengawasan independen penting untuk mengukur kinerja aparat. Sementara media massa kredibel dapat mencegah isu simpang siur yang mengkhawatirkan warga sipil.

"Tanpa dua hal itu, kita akan sulit membedakan informasi kasus Nduga yang benar atau palsu," ucapnya.

Apa dan bagaimana penetapan DOM?

UU 34/2004 tentang TNI tidak mengatur tentang daerah operasi militer.

Beleid ini hanya menyebut, TNI dapat ditugaskan dalam operasi militer selain perang, salah satunya untuk mengatasi gerakan separatis atau pemberontakan bersenjata.

Strategi operasi militer disusun Panglima TNI bersama para kepala staf angkatan. Namun tanggung jawab dan kewenangan mengerahkan tentara untuk operasi militer berada di tangan presiden.

Merujuk pasal 17 dalam beleid itu, pengerahan TNI yang diputuskan presiden juga harus mendapatkan persetujuan DPR.

Beragam penetapan DOM muncul di sejumlah era. Dalam Operasi Jaring Merah untuk menghadapi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Aceh ditetapkan menjadi daerah operasi militer selama tahun 1990 hingga 1998.

Operasi militer berlanjut di Aceh tahun 2001 hingga 2004, sebelum pemerintah meneken perjanjian damai dengan GAM.

Adapun, menurut catatan Human Rights Watch, Papua merupakan daerah yang paling lama menjadi daerah operasi militer.

"Aparat dibebaskan menumpas pelaku gerilya," tulis lembaga pemantau HAM itu dalam laporan berjudul Violence and Political Impasse in Papua.

Apa kata pakar militer?

Pengamat sektor pertahanan dan militer dari Universitas Padjadjaran, Muradi, tak yakin pemerintah akan membentuk operasi militer khusus pasca kejadian di Nduga.

Selain eskalasi ancaman keamanan yang tidak meningkat, Muradi menyebut pemerintah kini terlihat lebih memprioritaskan 'pendekatan lunak'.

"Karakter kasus ini tidak mengarah ke DOM. Terlalu jauh."

"Pimpinan TNI sendiri saat ini lebih cenderung ke pendekatan lunak. Kalau TNI masih di bawah Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf Angkatan Darat masih Mulyono, mungkin pendekatannya berbeda," kata Muradi.

Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebelumnya terbang ke Papua untuk memantau penanganan kasus penambakan Nduga. Ia menyatakan, TNI akan membantu Polri untuk menangkap dan membawa pelaku ke pengadilan.

Muradi menilai pernyataan Hadi itu sesuai dengan eskalasi ancaman kelompok bersenjata di Papua.

"Jumlah kombatan OPM yang tidak banyak, pendekatannya memang harus penegakan hukum, bukan penembakan brutal yang pernah dilakukan oknum TNI pada masa lalu,"kata Muradi.