Pilot Garuda pastikan tidak mogok pada masa puncak liburan lebaran

Serikat Karyawan dan Asosiasi Pilot Garuda Indonesia tetap mengancam akan melakukan aksi mogok kerja pada 19 Juni nanti apabila tuntutan mereka tidak ditanggapi positif oleh pemerintah dan komisaris Garuda.

Dengan demikian tidak akan mengganggu masa-masa puncak penerbangan saat liburan lebaran.

Sempat diberitakan bahwa ancaman mogok pilot Garuda itu akan digelar bertepatan dengan Hari Idul Fitri, yaitu kemungkinan tanggal 15 dan 16 Juni, tetapi kemudian diluruskan oleh Asosiasi Pilot Garuda Indonesia (APG) dan Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga).

"Kami tidak pernah mengatakan akan mogok menjelang, mendekati atau saat lebaran. Perkiraan yang kita berikan itu tanggal 19 Juni. Jadi, kalau ada suara-suara bahwa kami tidak memikirkan penumpang itu salah besar," kata Presiden APG, Kapten Bintang Handono, kepada BBC News Indonesia, Senin (04/06).

Sementara itu pimpinan Garuda mengatakan masih merundingkan tuntutan para pilot, tetapi menegaskan tidak semua tuntutan bisa direalisasikan.

Sejak tahun lalu, perwakilan pilot dan serikat pekerja Garuda mengaku telah mengajukan tuntutan perbaikan manajemen Garuda, tetapi menurut Bintang, pihak pimpinan tidak mendengarkannya.

Dan akhirnya, awal Mei lalu, APG dan Sekarga menggelar jumpa pers yang isinya mengancam melakukan aksi mogok kerja apabila tuntutan mereka, -antara lain tuntutan pergantian direksi Garuda diganti- tidak diwujudkan.

"Kita menunggu 30 hari kerja (dengan tenggang waktu 19 Juni) untuk mendapat tanggapan dari pemerintah dan atau pemegang saham," ungkap Bintang.

Bintang Handono dan rekan-rekannya menganggap keberadaan direksi baru sebagai penyebab apa yang mereka sebut sebagai 'mismanajemen' dalam tubuh maskapai BUMN itu.

Mereka berharap tuntutan tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, pada April 2017, yang kemudian memutuskan pencopotan Arif Wibowo dan menunjuk Pahala Mansury sebagai Dirut Garuda Indonesia yang baru.

"Akan tetapi ternyata posisi-posisi (direksi lainnya) masih orang lama yang sebenarnya kita sudah kurang percaya," kata Bintang.

Selain itu dia juga mempertanyakan penghapusan posisi direktur operasi dan teknik. "Tidak ada direktur operasi dan direktur teknik berarti tidak ada penanggung jawab dalam audit Airport Operating Certificate (AOC)."

Belakangan perusahaan mengangkat direktur operasi dan direktur teknik namun tidak dilakukan melalui mekanisme RUPS, seperti yang diharapkan para karyawan.

Dalam tuntutannya, Bintang juga mempertanyakan sejumlah dewan direksi Garuda yang latar belakangnya bukan dari dunia penerbangan, melainkan dari perbankan.

Sejumlah kebijakan seperti peniadaan kendaraan jemputan bagi pilot dan kru kabin, pemotongan jam terbang pilot, serta peniadaan kenaikan gaji berkala tiap tahun, menjadi alasan ancaman mogok APG.

Dan perubahan kebijakan tersebut dianggap berpengaruh pada pelayanan kepada konsumen, seperti tertulis dalam keterangan resmi APG, "Delay (penundaan) dan Cancel Flight (pembatalan penerbangan) sudah bukan menjadi hal yang baru bagi kita."

'Sudah ada titik terang'

"Ada perkembangan positif," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala Mansury menjawab pertanyaan anggota DPR dalam rapat kerja di Gedung DPR, Senin (04/06), walau tidak menjelaskan rinciannya.

Pihaknya telah bertemu perwakilan Sekarga dan APG dan 'selalu berusaha untuk menerima aspirasi' dari Sekarga dan APG, katanya.

Pahala -yang berjanji untuk mengupayakan tidak ada pemogokan kerja sampai kapanpun- menjelaskan sudah ada pertemuan antara Sekarga dan APG dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim), Luhut Binsar Panjaitan, pada Kamis (31/05) lalu.

Secara terpisah, Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia, Hengki Heriandono, mengatakan pihaknya telah berkali-kali membuka ruang diskusi dengan APG dan Sekarga untuk mencapai titik temu.

Bahkan, tegasnya, sebagian besar aspirasi karyawan telah dipenuhi oleh manajemen serta tidak ada masalah kesejahteraan karyawan yang menjadi penyebab rencana pilot mogok kerja.

"Dapat kami pastikan komitmen akan ruang diskusi tersebut tetap kami kedepankan hingga saat ini, khususnya dalam menyelaraskan aspirasi APG dan Sekarga dengan upaya peningkatan kinerja operasional perusahaan," jelasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (03/06).

‎Menteri Perhubungan akan turun tangan

Sementara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan berusaha mempertemukan APG, Sekarga, dan pimpinan Garuda serta Menteri BUMN untuk menyelesaikan persoalan internal Garuda.

"Yang jelas, saya akan tampung aspirasi mereka, lalu mengkomunikasikan masalah ini dengan pihak yang terkait," kata Budi Karya kepada wartawan, Senin (04/06).

Semula Budi Karya mengaku akan bertemu perwakilan pilot Garuda Indonesia pada Senin (04/06), namun tidak terlaksana karena dia harus menghadiri rapat kerja dengan DPR untuk membahas persiapan mudik.

Budi mengharapkan pertemuan dapat pula melibatkan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno.

Sementara itu, pengamat penerbangan Gerry Soejatman mengingatkan agar aksi mogok tidak sampai menganggu fungsi pelayanan yang menjadi fungsi dan tugas maskapai penerbangan milik BUMN itu.

"Pemogokan apapun akan ada efek terhadap pelayanan konsumen," kata Gerry Soejatman kepada BBC Indonesia.

Gerry juga meminta ancaman pemogokan pilot dan karyawan Garuda tidak digelar secara tiba-tiba namun diumumkan lebih dulu.

"Mereka juga harus menjelaskan kira-kira berapa persen yang akan mogok. Enggak mungkin semuanya. Kalau semuanya itu sama saja dengan menghancurkan perusahaan. Karena ini kan perusahaan pelayanan, bukan produksi."

'Mogok pilihan terakhir'

Adapun Presiden Asosiasi Pilor Garuda (APG), Kapten Bintang Handono menegaskan, bahwa aksi mogok merupakan pilihan terakhir.

"Kita berharap jangan sampai ada pemogokan. Itu pilihan terakhir. Kalau bisa diselesaikan dengan baik, kenapa tidak. Tujuan kami baik kok," tegasnya.

Tahun lalu, Garuda Indonesia menetapkan susunan direksi baru yang diharapkan dapat menggenjot kembali harga saham maskapai penerbangan tersebut.

Pergantian direksi ditempuh keuntungan Garuda turun hingga 89% dua tahun lalu, yang menurut para pengamat disebabkan persaingan yang semakin ketat dan sentimen negatif akibat kasus korupsi yang menimpa pimpinan Garuda saat itu.