Akibat penolakan dan hoaks, imunisasi massal campak dan rubella MR diperpanjang

Kementerian Kesehatan menyebutkan cakupan program imunisasi massal campak dan rubella MR secara nasional mencapai 98,2% sampai akhir September lalu, melebihi target 95%. Akan tetapi pemerintah memutuskan untuk memperpanjangnya sampai 15 Oktober mendatang. Mengapa?

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr Jane Soepardi, menjelaskan perpanjangan program imunisasi MR ini dilakukan karena masih ada sejumlah daerah yang cakupan imunisasinya di bawah 95% sampai 30 September lalu yaitu Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

"Kami tak puas karena kami ingin cakupan ini merata di provinsi dan kabupaten, sekarang belum rata," jelas Jane.

Data kementerian kesehatan menunjukkan di sejumlah kota/ kabupaten bahkan cakupannya masih di bawah 80% jauh dari target, antara lain Kabupaten Sukabumi 75% dan Kota Bekasi 77%.

Sementara provinsi yang cakupannya sudah diatas 95% yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY, padahal sebelumnya di tiga daerah disebutkan ada penolakan, antara sejumlah sekolah DIY.

Jane menjelaskan ada sejumlah penyebab cakupan imunisasi rendah di beberapa daerah yaitu adanya penolakan dari orangtua dengan berbagai alasan; antara lain meragukan kualitas vaksin yang digunakan dalam program imunisasi massal MR dan juga terpengaruh berita bohong atau hoaks di media sosial.

"Orangtua yang educated tahu anaknya butuh vaksin, tapi sudah membeli vaksin MMR yang lebih mahal dibandingkan vaksin program, jadi merasa tak perlu lagi imunisasi MR," jelas Jane.

Jane menyebutkan penyebaran berita bohong di media sosial juga mempengaruhi sejumlah orangtua.

"Ada juga kelompok orangtua yang terpapar hoaks di media sosial seperti kabar ada yang habis disuntik lumpuh dan mati. Padahal setelah diselidiki kasus itu karena ada penyebab lain, ada penyakit lain dan tak ada hubungan dengan vaksin, ada bukti-buktinya itu," kata Jane.

Alasan lain yang banyak diungkapkan para orangtua yang menolak vaksinasi, yaitu anak sudah memiliki kekebalan tubuh sehingga tak perlu divaksin, penggunaan obat-oabatan verbal dan kehalalan vaksin.

Selain itu, menurut Jane, ada juga kelompok orangtua yang menyebutkan anaknya tidak perlu divaksinasi dan cukup menggunakan obat-obatan herbal dan madu untuk melawan penyakit. Masalah kehalalan vaksinasi juga menjadi salah satu alasan penolakan, tambah Jane.

Sedangkan untuk masalah kehalalan vaksin ini, kementerian kesehatan menjamin vaksin tidak mengandung unsur babi, dan tengah memproses agar mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.

Kementerian kesehatan mengatakan selama dua pekan ke depan ini, pemerintah akan melakukan berbagai pendekatan terhadap orangtua yang menolak vaksinasi.

"Masih ada kelompok orangtua yang masih perlu semacam pendekatan kembali. Jadi kita mengajak dari MUI, dokter spesialis, sampai mereka mendapatkan pengertian," kata Jane.

'Sweeping'

Menurut Jane, dinas kesehatan setempat akan melakukan berbagai upaya agar cakupan imunisasi di wilayahnya mencapai 95%, antara lain dengan 'sweeping'.

"Ada orangtua yang mungkin pada waktu sosialisasi tidak datang makanya termakan hoaks. Sekarang kita punya data yang menolak itu yang mana, bisa di-sweeping, lalu secara aktif dicari. Kalau sekarang kan sifatnya sweeping, kalau kemarin kan massal datang yang disuntik, nah sekarang kita mencari yang belum datang," kata dia.

Selain untuk anak-anak WNI, Jane mengatakan program vaksinasi ini juga harus diikuti anak-anak warga negara asing yang bersekolah dan tinggal di Indonesia, yang tidak terjangkau ketika program berlangsung pada Agustus-September lalu karena masa libur sekolah.

Dia memastikan vaksin yang digunakan dalam program ini juga sudah memenuhi standar internasional, antara lain masalah penyimpanannya.

Kementerian Kesehatan mengatakan penolakan terhadap program vaksinasi ini sudah diperkirakan sejak awal. Bahkan secara global diperkirakan Indonesia tidak akan mencapai target cakupan 95%.

"WHO itu kan menargetkan dunia akan eliminasi campak 2020. Semua negara dipetakan, mana yang belum, dan yang sedang melaksanakan itu dibantu, dan diperkirakan enam negara gagal, termasuk Indonesia karena maraknya penolakan, tapi secara nasional kita sudah berhasil di atas 95%," kata Jane.

Kekebalan lingkungan

Immunization Specialist Unicef Indonesia, dr Kenny Peetosutan, mengatakan cakupan minimal 95% dalam program vaksinasi dibutuhkan untuk menciptakan herd community atau kekebalan lingkungan.

"Campak dan rubella itu tidak ada obatnya dan hanya bisa dicegah dengan vaksinasi campak dan rubella, dengan tercapainya herd community. Jadi dalam satu lingkungan itu persentase anak yang divaksinasi tinggi itu virus yang disebar itu bisa distop," kata Kenny.

Dia menjelaskan campak masih merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kematian, sedangkan rubella akan menyebabkan kecacatan pada janin jika terkena pada ibu hamil.

"Campak bisa menyebabkan kematian itu karena komplikasinya bayi mengalami gangguan pendengaran, gangguan pada perkembangan otak, anaknya bisa terbelakang dan bisa lumpuh syarat motoriknya," jelas dia.

Pada 2018, program imunisasi massal ini akan dilakukan di luar Pulau Jawa. Kenny menyatakan pemerintah sebaiknya mempersiapkan pelaksanaan imunisasi di luar Pulau Jawa dari sekarang untuk mencegah penolakan dengan memberikan edukasi tentang bahaya penyakit campak dan rubella.

Dari data Kementerian Kesehatan antara 2010-2015 terdapat 23.000 kasus campak dan 3.000 kasus rubella. Tetapi Kenny menyatakan perkiraan jumlah kasus campak dan rubella bisa jadi lebih tinggi karena banyak kasus tidak dilaporkan.

Di Asia Tenggara dan Afrika, kasus rubella mencapai 120.000 setiap tahun.