Jokowi-SBY membahas suara pendukung Agus Yudhoyono?

Pertemuan Presiden Jokowi dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki bobot politik karena digelar menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, yang ditandai perebutan suara pendukung bekas cagub Agus Yudhoyono, kata pengamat politik.

Walaupun koalisi parpol pendukung cagub Agus Yudhoyono -yang tersingkir dalam putaran pertama Pilkada Jakarta- belum diumumkan, pertemuan Jokowi-SBY ini bisa dibaca sebagai pertemuan awal untuk mulai menjajaki kemungkinan koalisi kubu Jokowi-SBY.

Kemungkinan politik seperti itu bisa terjadi, menurut pengamat politik FISIP Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani, karena posisi SBY sebagai tokoh politik yang berperan strategis saat menggalang partai-partai politik untuk mendukung Agus Yudhoyono dalam Pilkada DKI Jakarta putaran pertama.

"Pak SBY sekarang timingnya karena beliau dianggap tokoh penting di balik pasangan (cagub) nomor satu (Agus Yudhoyono dan wakilnya), dan Pak Jokowi membutuhkan (suara) untuk peluang ke depan terkait posisi Partai Demokrat," kata Sri Budi Eko Wardani kepada BBC Indonesia, Kamis (09/03).

"Mungkin pilihan yang diambil (SBY dan koalisi politiknya), dalam (putaran kedua) Pilkada DKI, tidak akan mendukung kemana-mana (cagub Basuki Tjahaja Purnama atau Anies Baswedan), tapi secara pencitraan, karena sudah bertemu, bisa jadi sudah ada titik kompromi keduanya," kata Sri Budi Eko Wardani kepada BBC Indonesia.

Kerjasama politik 'terbuka'

Usai pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit di Istana Merdeka, Kamis (09/03), baik Jokowi maupun Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tidak membahas khusus tentang putaran kedua Pilkada 2017.

Menurut SBY, pertemuan lebih untuk mengklarifikasi berbagai tuduhan terhadap dirinya yang selama ini berkembang di masyarakat.

"Tadi suasananya baik sekali karena dapat dijadikan sebagai ajang tabayun (klarifikasi). Dengan demikian, seperti yang saya duga, beliau tetap percaya bahwa seorang SBY itu juga ingin berbuat yang terbaik untuk negara ini, untuk pemerintahan beliau," papar SBY.

Ketika seorang wartawan menanyakan tentang arah politik Partai Demokrat ke depan, SBY mengatakan: "Kita tidak masuk ke politik yang sangat teknis. Kalau itu akan mengalir, ada mekanismenya."

"Kalau kita cocok untuk menyelamatkan negeri ini, saya kita kerja sama politik apapun itu terbuka," tambah Yudhoyono yang juga menjabat Ketua Umum Partai Demokrat.

Adapun Presiden Joko Widodo mengatakan, "Kami membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan politik nasional, ekonomi nasional, hal-hal terkait bangsa ini, dan berbagai hal lain."

Partai Demokrat 'netral'

Asumsi yang menyebut pertemuan disiapkan secara khusus untuk membahas sikap politik Partai Demokrat dalam pilkada DKI Jakarta, juga disangsikan oleh politisi Partai Demokrat, Benny k Harman.

"Pertemuan tadi, menurut saya, tidak dalam kaitan sempit semacam itu," kata Benny K Harman kepada BBC Indonesia.

Terlepas dari materi yang dibahas dalam pertemuan Jokowi-SBY, Benny mengatakan, posisi politik Partai Demokrat sejauh ini tidak berubah, yaitu sebagai kekuatan politik penyeimbang.

"Tidak hanya di parlemen, tetapi menurut saya, akan kita tunjukkan juga komitmen kita dalam pilkada DKI," tegas anggota DPR ini.

Dalam Pilkada 2017, menurutnya, kecenderungan sikap politk partainya adalah memilih bersikap netral.

"Tidak pro salah-satu blok," tegasnya, "Ini merupakan konsensus hasil kongres Partai Demokrat yang menurut saya tidak akan mengalami perubahan."

Klarifikasi berbagai isu

Di hadapan wartawan, SBY tidak mengungkapkan berbagai isu yang dia klarifikasikan dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi.

Namun menurut Benny K Harman, SBY mengklarifikasi berbagai tuduhan yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat, antara lain sempat beredarnya SBY sebagai aktor utama di balik aksi damai kelompok Islam 4 November 2016 lalu.

"Kemudian juga ada tuduhan bahwa Pak SBY melakukan makar terhadap pemerintahan yang sekarang ini," ungkapnya.

Isu lainnya, sambungnya, tentang tuduhan bahwa Partai Demokrat yang menjadi 'aktor kericuhan, aktor kegaduhan politik berkaitan dengan Pilkada DKI'.

"Ada juga tuduhan Partai Demokrat yang menekan pemerintah supaya Basuki Tjahaja Purnama dibawa ke pengadilan berkaitan dengan pernyataannya yang dianggap sebagian kalangan Islam sebagai penistaan terhadap Kitab suci agama Islam," jelasnya.

Karena itulah, lanjutnya, pertemuan Jokowi-SBY menjadi 'momentum emas' bagi SBY untuk memberikan klarifikasi bahwa tuduhan-tuduhan itu 'sama-sekali tidak betul'.