Sindiran Megawati ke Jokowi, kritik atau campur tangan?

Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri yang isinya mengkritik Presiden Joko Widodo karena dianggap tidak menjalankan garis perjuangan partai, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Di media sosial dan dalam liputan pers, sindiran Megawati kepada Jokowi itu dianggap terlalu berlebihan. Mereka beranggapan, sebagai presiden, Jokowi seharusnya tidak bisa lagi mengatasnamakan partai, tetapi rakyat yang telah memilihnya.

Di pihak lain ada anggapan bahwa kritikan Megawati dianggap menjadi penting, agar Jokowi lebih meningkatkan komunikasi dengan partai-partai pendukungnya, terutama PDI Perjuangan yang telah mencalonkannya sebagai presiden.

"Hukum demokrasilah yang mengatur itu, dan bahwa presiden serta wakil presiden memang sudah sewajarnya dan sangat wajar menjalankan garis kebijakan politik Partai," kata Megawati di hari pertama Kongres PDI Perjuangan di Bali, Kamis (09/04).

Di hadapan Joko Widodo dan peserta kongres, Megawati lantas mengungkap landasan hukum di balik pernyataannya.

"Landasan konstitusionalnya pun sangat, sangat, sangat jelas: UU no 42 tahun 2008," sambil menyebutkan pencalonan presiden dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pernyataan Megawati inilah yang menyulut polemik di masyarakat. Dia dianggap seolah-olah 'mengerdilkan' Presiden Joko Widodo seolah-olah hanya sebagai 'tukang partai'.

Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro mengatakan, Megawati dan kalangan partai tidak perlu menganggap Jokowi sebagai ancaman bagi kepemimpinannya di PDIP.

"Presiden Jokowi justru mempelopori suatu prinsip bahwa yang menjabat di pemerintahan tidak boleh menjabat di partai," kata Siti Zuhro kepada BBC Indonesia.

Selain dari itu, kata Siti Zuhro, "Bu Mega tidak bisa berpikir hanya untuk dirinya dan partainya. Dia harus memikirkan negara ini, masyarakat Indonesia ini."

Apa komentar Anda?

Bagaimana tanggapan Anda terhadap isi pidato Megawati Soekarnoputri tersebut?

Apakah sejatinya Presiden Joko Widodo harus mendengarkan suara partai yang menyokongnya, yaitu PDI Perjuangan?

Lantas, komunikasi seperti apa yang harus dibangun Joko Widodo dengan partai-partai pendukungnya?

Kirim pendapat Anda lewat indonesia@bbc.co.uk atau lewat Facebook BBC Indonesia maupun Twitter.

Anda juga bisa mengirim pendapat dengan mengisi formulir di bawah.

Rangkuman pendapat akan disiarkan dalam BBC Dunia Pagi Ini, Kamis 16 April, pada pukul 05.00 WIB.

Ragam komentar

"Presiden itu milik rakyat dan dipilih rakyat, untuk rakyat dan kembali ke rakyat. Maka renungkan kalimat ini siapapun mereka presidennya. Partai sebagai sarana dan alat demokrasi untuk memilih presiden dan bukan petugas partai." Ruly Syarif Hidayat, Komunitas Facebook BBC Indonesia.

"Mekanismenya memang begitu, kenapa harus ribut. Partai adalah kepanjangan tangan dari sistem demokrasi perwakilan. Suka atau tidak itulah marwah dan konsekuensi dari sistem ketatanegaraan yang ada di bumi Indonesia." Ahadi Satar, Komunitas Facebook BBC Indonesia.

"Jika partai yangg menyokong Jokowi lebih pro-rakyat ya harus di dengar. Namun apabila partainya lebih mementingkan kepentingan partai untuk apa didengar? Toh, partai membutuhkan rakyat untuk mendulang suara. Jokowi selaku Presiden RI harus lebih pro-rakyat daripada partai. Komunikasi yang tentunya mengatasnamakan rakyat Indonesia, bukan komunikasi golongan atau kelompok." Ray Retrigo Sitio, Komunitas Facebook BBC Indonesia.

"Untuk menghormati yang lebih tua. Saran bisa diterima tetapi bisa ditolak kalau tidak sesuai undang undang. Silakan Ibu Megawati berbicara tetapi tidak boleh memaksa. Jasa Ibu Megawati pun perlu kita hargai yg melawan Orde Baru .Memang sebaiknya Ibu Megawati jangan suka menyindir, agak kurang mengenakkan dan tidak menjadi teladan kepada kader kader yang muda." Julietta Agrana Sinulingga, Komunitas Facebook BBC Indonesia.

"PDIP pengusung Pak Jokowi menjadi presiden pilihan rakyat. Pak presiden memang harus ada sambungan komunikasi yang intensif dari partai-partai pendukung dan masukan semua pihak sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan presiden. Ini bukan berarti Pak presiden harus dikendalikan partai-partai pendukung. Tapi Pak presiden tidak berarti pula mengabaikan komunikasi, karena komunikasi adalah penting. Putusnya komunikasi menimbulkan persepsi atau kecurigaan macam-macam." Abdul Hakim, Komunitas Facebook BBC Indonesia.

"Mis komunikasi itu terjadi antara Pak Jokowi dengan khususnya PDIP hanya penafsiran saja, disebabkan oleh beberapa survey yang cocok menggantikan Bu Mega adalah Pak Jokowi. Mungkin dari sinilah Ketum PDIP merasa tersinggung. Kami rasa komunikasi politik sudah jalan, rakyat belum mengetahui dimana letak mis komunikasinya? Pawit Mohammad, Komunitas Facebook Indonesia.

"Bukan campur tangan, tapi sentilan bahwa presiden diusung oleh parpol, ya supaya bangun sinergitas keduanya, dan saling koordinasi, agar masyarakat jangan mengkambing hitamkan PDIP atas semua kebijakan presiden, seolah-olah dari parpol, padahal tidak." Alo Louis, Komunitas Facebook Indonesia.